Kendari (ANTARA) - Gubernur H Ali Mazi SH, menghadiri peluncuran secara virtual Proyek Perubahan Perau Gadik Dinas Pendidikan & Kebudayaan Sulawesi Tenggara, yang dikawal oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Drs Asrun Lio MHum PhD.
Salah satu faktor penunjang keberhasilan pendidikan yang berkualitas adalah keberadaan guru dan tenaga kependidikan, standar guru dan tenaga kependidikan ini, bukan saja dari segi kuantitas atau jumlah guru tetapi juga dari segi pemerataannya.
Proyek Perubahan Perau Gadik adalah system aplikasi penataan dan pemerataan guru, terobosan Dikbud Sultra di bawah kepemimpinan Drs Asrun Lio MHum PdD, dimana proses pemindahan atau pemutasian guru dan tenaga pendidik tidak dilakukan secara manual, melainkan dipindahkan oleh sistem dengan dasar pertimbangan tertentu.
"Saya H Ali Mazi SH, Gubernur Sulawesi Tenggara, mendukung proyek perubahan saudara Asrun Lio," kata gubernur saat mengawali peluncuran secara virtual Proyek Perubahan Perau Gadik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, yang diikuti guru, kepala sekolah baik SMA, SMK dan SLB se Sultra, Kamis.
“Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan perangkatnya yang bernama sistem aplikasi itu sudah siap dan untuk bisa menjalankan sistem itu diperlukan satu payung hukum berupa pergub, peratuan gubernur yang mengatur tentang penataan dan pemerataan guru ini. Pergub ini sudah melalui konsultasi departemen dalam negeri dan hasil konsultasinya itu sudah ada, dan sekarang tinggal paraf konfirmasi dan langsung ditandatangain olehgubernur menjadi satu pergub tentang penataan dan pemerataan guru, setelah itu tugas kita adalah melaksanakan pergub itu, mengimplementasikan, itulah yang saya sebut dengan penataan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan, atau dengan akronim Perau Gadik,” ungkap Kadibud Sultra Drs Asrun Lio MHum PhD di hadapan peserta peluncuran secara virtual guru dan kepala sekolah se Sultra. Kamis.
Proses penataan dan pemerataan guru tidak dilakukan secara manual atas dasar permintaan guru itu sendiri secara manual, melainkan dipindahkan secara sistem untuk mengisi kekosongan di wilayah yang diperlukan, menurut Asrun Lio, tidak perlu cemas dan khawatir dengan sistem ini, sebab sifatnya untuk memperbaiki, sebab pantauan verifikasi Dikbud Sultra di lapangan ada sekolah-sekolah yang memiliki satu guru negeri, sehingga nantinya diharapkan dapat terdistribusi kekosongan guru berdasarkan kebutuhan.
Peluncuran Proyek Perubahan Perau Gadik Dirangkai Expose Tiga Tahun Kepemimpinan Kadikbud Sultra Drs Asrun Lio MHum PhD. Tiga tahun mengawal dunia pendidikan, Asrun Lio, tetap komitmen jaga kualitas pendidikan bagi generasi muda Sulawesi Tenggara (Sultra) di Bumi Anoa.
Pria kelahiran Buton, 25 Mei 1968 berdarah Moronene-Bombana yang menyelesaikan studi S3 tahun 2015 di negeri Kanguru Australia, pada The Australian National University of Cambera, ini memaparkan ekspose tiga tahun kepemimpinannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Dikbud) Sultra. Kamis (2/9) langsung dari ruang kerjanya di kantor Dikbud Sultra.
“Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah SWT, tiga tahun kepemimpinan Bapak Ali Mazi – Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, kami dipercaya mengawal dunia pendidikan, khususnya di lingkup Dinas Pendidikan & Kebudayaan Sultra, ini adalah amanah bukan sekedar jabatan untuk prestise,” Asrun Lio memulai penuturannya.
Sejak diamanahkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Sultra, 7 Desember 2018 lalu, mantan Kepala Sekretariat Rektor Universitas Haluoleo tahun 2008-2009 ini, berusaha untuk menjabarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2018-2023, menuju Sultra yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat, yang dijabarkan melalui misi, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat, agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan lingkungan, politik, serta iman dan takwa. Olehnya itu bidang pendidikan harus mampu menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi, guna mencapai visi - misi pemerintahan Sultra. Kualitas kepemimpinan sosok Drs Asrun Lio MHum PhD, dapat dinilai publik bukan hanya loyalitas akan tanggung jawab peran yang diamanahkan kepadanya.
Hal ini karena panggilan untuk mengemban peran itu, terpanggil dari nurani, bukan egoisme mengejar jabatan dan kedudukan, ataupun sekedar orderan atasan, melainkan disesuaikannya dengan kapasitasnya, jika pun dia menginginkan jabatan di luar dunia pendidikan tentu tidak sukar pula baginya, dimana peluang tersebut begitu terbuka, di masa periode kepemimpinan pemerintahan Gubernur Ali Mazi – Wakil Gubernur Lukman Abunawas.
“Selama kepemimpinan Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas, banyak tawaran pelaksana jabatan instansi di lingkup Pemprov Sultra, namun saya tidak pernah meminta selain ke dunia pendidikan, sebab memang jiwa saya ke situ, pendidikan adalah fashion saya,” urai mantan Ketua Panwas Provinsi Sultra tahun 2007/2008, saat pencalonan Ali Mazi kembali bertarung di Pilkada Sultra pada perpanjangan masa bakti pertama kepemimpinannya di Sultra, untuk periode kedua kalinya namun dikalahkan oleh pasangan Nur Alam- Saleh Lasata.
Perubahan pola pikir dunia pendidikan
Di tangan Asrun Lio, performa Dikbud Sultra lebih supel, dengan segala tantangan dan strategi melakukan perubahan internal, membentuk mindset dan menyatukan persepsi bawahan dari "profit center: ke servis center.
“Sebagai orang yang berasal dari keluarga pendidik, separuh jiwa dan darah saya sudah menyatu dengan pendidikan, maka pertama yang saya lakukan adalah melakukan perubahan pola pikir, mindset harus sama dalam internal Dikbud, agar bawahan memiliki persepsi pemahaman yang sama, bahwa di sini bukan mencari keuntungan, tetapi bagaimana kualitas pelayanan diarahkan agar terbentuk pola pikir dari profit center ke servis center kepada masyarakat,” ungkap pria yang tumbuh dan besar dalam lingkungan keluarga pendidik itu.
Komitmen dan fokus lelaki berdarah Moronene-Bombana ini terhadap dunia pendidikan dan akademik, tidak diragukan, baik di institusi Perguruan Tinggi UHO sebelumnya, maupun dalam kapasitas tugas khusus di pemerintahan Gubernur H Ali Mazi dan Wakil Gubernur H Lukman Abunawas SH, namun siapa sangka jika takdir lain menghendaki tanggung jawab lebih dari itu.
Seperti diketahui penugasan sebagai ASN, Asrun Lio adalah penugasan khusus sebagai ASN bukan alasan mutasi dan rotasi. Pengalaman dan prestasi Dikbud Sultra selama kepemimpinan, peraih predikat cumlaude S1 Pendidikan Bahasa Inggris UHO 1990, dan S2 Linguistik Unhas Makassar 1997, suami Dra Wa Ode Munanah ini tidak sesumbar menuturkan capaian-capaian Dikbud Sultra selama tiga tahun terakhir.
Tengok saja sejumlah capaian aktivitas berikut, disampaikan secara acak, sebagai berikut; Memasuki musim pandemi CIVID-19, Dikbud Sultra menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Sultra menyalurkan dana Corporate Social Responsibility/CSR-Pendidikan Bank Sultra tahun 2020, senilai Rp 200 juta rupiah.
Dana CSR Pendidikan tersebut, diperuntukkan bagi seribu (1.000) siswa keluarga prasejahtera atau keluarga miskin di Sultra, dimana penyaluran dana CSR Pendidikan merupakan kali pertama yang dilakukan oleh Bank Sultra, selama dua masa pemerintahan yang di pimpin oleh Gubernur Ali Mazi di Sultra, ini dilakukan melalui komunikasi masif antara para pihak yaitu, Dikbud, pemerintah Sultra serta sejumlah stakeholder, seperti OJK dan Bank Sultra. Perhatian Dikbud Sultra tidak saja konsen pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) pun menjadi perhatian serius lelaki yang memiliki hobi tenis meja dan bulu tangkis ini.
“Tidak ada diskriminasi untuk Sekolah Luar Biasa, lima kabupaten yang belum memiliki SLB seperti Kabupaten Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, Kabupate Buton selatan, Buton Tengah, dan Buton, dalam taraf pembangunan saat ini. Tahun 2019 lalu dialokasikan dana sebesar tiga milyar lebih untuk untuk SLB yang bersumber dari DAK, tepatnya Rp3.129.684.000,” ungkap peraih juara 1 Diklat PIM III di BPSDM Provinsi Sultra 2019.
Saat ini jumlah SLB se Sultra mencapai 65 unit, terdiri dari 48 negeri dan 17 swasta, yang masing-masing tersebar 8 unit di Kota Kendari, 7 di Kota Baubau, 1 di
Wakatobi, 6 di Muna Barat (Mubar), 23 di Muna, 1 di Konawe Utara, 3 di Konawe Selatan, 4 di Konawe, 1 di Kolaka Timur, 9 di Kolaka, 1 di Buton Utara, dan 1 di Bombana,dengan total guru sebanyak 154 untuk PNS dan 388 non PNS.
Menangkap peluang kerjasama dengan pihak swasta, dimana Sultra adalah satu dari delapan Dinas Pendidikan di Indonesia yang berkomitmen membangun pendidikan modern berbasis Microsoft.
"Pemerintah Sultra, di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Mazi –dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas, melalui Dikbud Sultra tahun 2020-2021-2022 adalah peluang awal dan tantangan periode pembelajaran kelas digital, sehingga Sultra harus siap membangun pendidikan modern bersama Microsoft, guna menyambut tantangan dan kesempatan yang muncul dari era pembelajaran hibryd,” ungkap mantan konsultan proyek peningkatan mutu SLTP.
Tahun 2021 ini pula peluang beasiswa Sampoerna di raih oleh dua orang siswi asal Sultra, atas kerja sama Dikbud Sultra dan Putra Sampoerna Foundation (PSF), sebelumnya tahun 2020 terdapat 10 quata namun hanya setengah yang mengisinya. Kerjasama ini masing-masing pihak menanggung biaya setengah quata.
Peningkatan kualitas pembinaan olahraga demi menciptakan bibit unggul keberbakatan di bidangnya, Dikbud Sultra bersinergi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra, melalui kesepakatan yang dituangkan dalam MoU pada 2 Februari 2021, dimana pengelolaan keberbakatan Sekolah Keberbakatan Olahragara (SKO) diserahkan kepada Dispora Sultra, sementara kurikulum tetap menjadi kewenangan Dikbud Sultra.
Perhatian dana bantuan pendidikan
Ini membuat Sultra menjadi tercepat ke-2 se Indonesia melakukan pelaporan sinergitas dua instansi yang mendukung penyediaan bibit unggul bidang keberbakatan di Tanah Air. Melalui Program Sultra Cerdas, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selama tiga tahun berturut-turut sejak 2018, pemerintah Sultra menggelontorkan dana sebesar 7 milyar lebih (Rp7.566.000.000), yang diperuntukkan bagi 3.453 siswa, mahasiswa Diploma, S1, S2, S3, profesi, guru dan umum.
"Bukan hanya konsen pada peningkatan perhatian untuk alokasi dana pendidikan, melalui Program Sultra Cerdas pula. Pemerintah Sultra pun menunjukkan keseriusan dalam melestarikan sejarah nasional, memperjuankan dikeluarkannya Kepres Nomor 120/TK/Tahun 20219 oleh Presiden Joko Widodo atas penetapan Pahlawan Nasional kepada Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputa Yi Koo, yang berkuasa selama dua periode sebagai Sultan Buton ke-20 tahun 1752-1755, dan ke-23 tahun 1760-1763, atas jasanya berjuang mengusir penjajah Belanda di Pulau Buton.
Dalam mendukung proses belajar-mengajar bagi honorer atau guru tidak tetap selama pandemi Covid-19, Pemerintah Sultra melalui Dikbud Sultra memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp 400 ribu, selama enam bulan atau 2,4 juta per orang, selain itu diberikan pula dana stimulus senilai Rp 1 juta kepada guru tidak tetap yang tersebar di Sultra, yang dikirim langsung ke rekening masing-masing penerima.
Pada masa pandemi Covid-19, telah tersalur pula 1.000 unit wastafel portable, 300 ribu masker untuk SMA, SMK, SLB di lingkup Dikbud Sultra. Penyaluran ini dipantau langsung oleh Asrun Lio hingga ke sekolah yang berada di pelosok terpencil sejumlah kabupaten di Sultra, disamping melihat secara langsung kondisi sekolah-sekolahtersebut secara nyata.
Kunjugan tersebut seperti di Kabupaten Muna, Buton, Muna Barat, Buton Selatan, Buton Tengah, Konawe, Kolaka, Konawe, Selatan hingga ke sekolah yang berada di pelosok Rowuta perbatasan Sultra-Sulsel. Dalam perjalanan tersebut kami mendapati masih ada sekolah yang sangat kekurangan tenaga pengajar, melihat kondisi rendahnya kualitas tenaga pendidik, belum meratanya ketersediaan penunjang sarana dan prasarana di sekolah-sekolah tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian kita, melakukan peran peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik, serta distribusi data informasi kepada instasi teknis untuk pembangunan aktivitas sekolah.
Adanya kekurangan kualitas tenaga pendidik di daerah polosok, tidak berarti seluruh tenaga pendidik menurun kualitasnya, ini terbukti dengan 90 pendidik di Sultra
lolos seleksi tahap satu sebagai guru penggerak, program Kementerian Pendidiakn, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), berdasarkan Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Mendikbud Ristek Nomor :1476/B.B2GT.03.15/2021, tenaga pendidik tersebut mulai dari guru TK, SD, SMP, hingga SMA.
Kemampuan menjawab kekurangan tenaga pendidik, membuat Drs Asrun Lio MHum PhD, memperoleh penghargaan peraih peringkat satu Rata-rata Indeks Efektivitas Tertinggi Layanan Pendidikan se-Sultra tahun 2019, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sultra, selama satu tahun kepemimpinannya, saat mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dan kekurangan tenaga guru, termasuk peningkatan akreditasi sekolah di bawah naungan Dikbud Sultra, yang sudah 90 persen terakreditasi B.
Pada awal tahun penugasan di lingkup Dikbud Sultra tahun 2018, Dikbud Sultra mampu meningkatkan akreditasi pendidikan Sultra dari posisi ketiga paling bawah, menjadi posisi 17 besar nasional tahun 2019, dan tahun 2020 terangkat menjadi 10 besar nasional.
Perhatian Dikbud Sultra pada persoalan budaya, diperlihatkan dengan terangkatnya Kain Tenun Kamohu asal Desa Watarumbe, Kabupaten Buton Tengah, resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), ditandai penyerahan sertifikat WTWB oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Kadis Dikbud Sultra Asrun Lio secara langsung dalam acara Pertemuan Pemangku Kepentingan Penetapan WBTB di Jakarta.
"Usulan Kain Tenun Kamohu sebagai WBTB, diusulkan sejak tahun 2019, oleh Pemprov Sultra, melalui serangkaian tahapan dan persyaratan, setelah melalui pengkajian dan penelitian dari delapan usulan kain tenun, akhirnya Kaint Tenun Kamohu yang dipertimbangkan, selain usulan Mondotambe dan Moronene. Ditetapkannya Kamohu sebagai WBTB, maka sejak tahun 2013-2020 Sultra memiliki 13 warisan budaya yang telah ditetapkan,” ungkap Pembina Kerukunan Keluarga Baubau-Buton (KKBB) ini.
Promosi dan penghargaan bidaang kebudayaan
Promosi budaya antar dimasa pandemi, Sultra turut pula memperkenalkan alat musik tradisional diajang berupa alat musik tradisional Kandauta dan Gambus, bertempat Museum Siwalima, Kota Ambon Provinsi Maluku, (10/1/2020), yang bertujuan untuk memperkenalkan alat musik tradisional khas Sultra, sebagai satu kekayaan seni nusantara.
Penghargaan budaya oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) diterima Pemprov Sultra dari Universitas Haluoleo yang telah mendapat mengakuan dari UNESCO, pada festival pantun daerah tahun 2020.
“Penghargaan dari ATL diserahkan oleh Prof Dr Ir Usman Rianse MS (mantan Rektor) UHO dua periode kepada Gubernur Sultra Ali Mazi, tahun 2020 lalu,
diharapkan dapat mendongkrat Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK Sultra yang masih berada di bawah 50 persen,” terang Ketua IKA Unhas masa bakti 2021-2024.
Guna mendukung sektor budaya, Dikbud Sultra menggelar sertivitikasi tim ahli cagar budaya, sejumlah 90 orang yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap cagar budaya yang ada di Sultra, dimana tim tersebut harus memiliki kapasitas dibidangnya.
"Sertifikasi tersebut sangat penting dilakukan karena banyaknya cagar budaya Sultra ayng harus dinilai, dijaga dikembangkan, dan disebarluaskan keberadaanya serta informasinya,” ungkap Drs Asrun Lio MHum PhD, yang juga mantan Kepala UTP Bahasa Universitas Haluoleo tahun 1999. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Sultra, dilakukan pula dengan kemitraan luar negeri, dimana upaya tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Dikbud Provinsi
Sultra, Asrun Lio bersama President The International Assosiation of Management and Human Resources Development, Dr Sanihur Munir, (5/4/2021) di Kendari.
Sebelum penandatanganan MoU, terlebih dahulu dilakukan daring bersama dosen profesor dari tiga negara, yakni Filipina, Turki, dan Amerika Serikat yang menyatakan kesiapan melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas guru maupun kepala sekolah di Provinsi Sultra.
"IAMHRD merupakan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, yang memberikan kesempatan bagi Dikbud Sultra untuk melakukan kerjasama terkait peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, sehingga dapat membantu kapasitas guru dan kepala sekolah utamanya menjawab kendala rendahnya kemampuan membuat karya ilmiah dan kegiatan akdemik nasional dan internasional melalui kemampuan membuat jurnal," urai Asrun juga mantan Kepala Pusat Studi Eropa UHO tahun 2016-2017.
Masih diera awal pandemi, Dikbud Sultra sempurnakan Posko Terintegrasi dan Terpadu Penanganan Covid-19, kurun waktu tiga hari sejak 20 April 2020. Meskipun bukan bagian dari lingkup pendidikan dan kebudayaan, namun erat dengan masalah kesehatan yang tentu berdampak pada dunia pendidikan yakni siswa maupun tenaga pendidik, sehingga kemudahan akses melalui posko yang dekat dengan instansi Dikbud, dapat memudahkan dalam koordinasi kebijakan antara kesehatan dan dunia pendidikan.
“Penyiapan posko secara terintegrasi itu dilakukan setelah adanya instruksi Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Gubernur Sultra Bapak Ali Mazi, untuk memindahkan posko dari Dinas Kesehatan ke Diksbud Sultra, guna merespon tuntutan masyarakat yang lebih representative dan mudah diakses.
Pemindahan posko bukan dalam rangka mengambil alih tugas gugus, melainkan hanya menyediakan tempat, perangkat dan berbagai sarana penunjang dan pendukung lainnya, dalam memaksimalkan kerja gugus, karena letak di pandang lebih strategsi, diantaranya dekat dengan akses jalan umum, kendaraan umum dan memiliki ruang-ruang yang memadai dan terpisah dari ruang aula, serta lapang untuk membangun tenda,” ungkapnya.
Ditambahkanya bahwa aula kantor Dikbud yang dijadikan posko terpadu dan terintergrasi dalam mengakomodir semua kegiatan menyangkut gugus tugas, karena dinilai lebih repserentatif, dimana banyak unsur yang terlibat dalam kemitraan penanganan pandemi Covid-19, yaitu Kepolisian, TNI, Sat Pol PP, BNPB, Dinkes Dishub, dan pihak terkait lainnya. Sebelum penempatan pemindahan posko ke Dikbud Sultra, telah dikunjungi oleh Sekda Pemprov sebagai Kepala Sekretariat Gugus Tugas, atas Permintaan Ketuga Gugus Tugas Provinsi untuk mencari posko yang lebih strategis.
Kondisi lahan kantor Dikbud Sultra yang lapang dan tidak mengganggu aktivitas perkantoran Dikbut Sultra, sebab lokasi aula terpisah dengan gedung utama.
Optimalkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021/2022, Dikbud Sultra telah menyiapkan sejumlah langkah penting, termasuk diantaranya petunjuk teknis (Juknis) SMAN/SMKN, melalui Surat Keptusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 298 Tahun 2021.
Juknis tersebut didalamnya mengatur pelaksanaan penerimaan online PPDB antara lain penyiapan akses link pendaftaran melalui hhtps://ppdb-sultra.cerdas.clik, serta pendaftaran offline bagi daerah yang masih kesulitan akses internet.
"Panitia mengatur dan bekerja sesuai dengan tahapan, jadwal PPDB di satuan pendidikan masing-masing agar berjalan sukses, obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Hal ini sebagai salah satu upaya memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga Negara Indonesia,” ungkap orang nomor satu di lingkup Dikbud Sultra. Inovasi makidha.id dilahirkan Dikbud Sultra sebagai solusi penyelenggaraan pendidikan ditengah pandemi Covid-19 baik secara online maupun offline pada 17 kabupaten kota di Sultra, menghadapi tahun ajaran 2021/2022.
Dukung System digital pendidikan
“Gubernur Sultra mendukung penuh pelaksanaan proses digitalisasi pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana Dikbud wajid memiliki perangkat pendukung pendidikan melalui perangkat digital dan hybrid, sehingga insya Allah Sultra siap melakukan pembelajaran online dan offline, dengan dukungan teknologi microsoft, dengan tenaga guru yang inovatif,” urai alumni SMAN 1 Baubau ini.
Memasuki pembelajaran offline, vaksinasi Covid-19 kepada pelajar tingkat SMAN, SMKN, SLB, Ponpes, dan SMP, yang digelar disejumlah sekolah di Kota Kendari bersama Polda Sultra.
“Vaksinasi pelajar ini menjadi prasyarat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka atau PTM, dimana siswa yang divaksinasi telah mendapat persetujuan orang tua
atau wali murid,” urai alumni SMPN 1 Baubau ini.
Komitmen Dikbud terhadap penambahan kuantitas tenaga pengajar, terus ditingkatkan, dengan diserahkannya 3.750 SK Guru Tetap Bukan PNS, melalui SK Gubernur Nomor 137 Tahun 2021 dari Gubernur Sultra H Ali Mazi SH kepada Kadis Dikbud Sultra Asrun Lio, disaksikan oleh para Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Dipastikan tak ada biaya dan pungutan apapun dalam proses dikeluarkannya SK sampai dengan tersalur dan diterima oleh yang berhak yaitu Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (GTBPNS), baik guru SMA, SMK, SLB sebagai tenaga honorer yang tersebar di 17 kabupaten kota se Sultra.
"Dikbud telah menyalurkan sebanyak 3.750 SK GTBPNS bulan Juni lalu tahun 2021, yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sultra kepada Dikbud Sultra, dipastikan tidak ada pembayaran atau pungutan apapun mulai dari proses hingga tersalurkannya SK tersebut kepada yang berhak,” ungkap alumni S2 Linguistik Unhas Makassar, yang dipercaya memimpin IKA Unhas Provinsi Sultra masa bakti 2021-2024 tersebut.
Kiprah Asrun Lio di dunia pendidikan dalam amanah sebagai Kadikbud Sultra, disampaikannya tetap akan istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diberikan, dan diharapkanya dapat bernilai ibadah, bermanfaat untuk semua.
“Insyaallah tetap istiqomah meningkatkan kualitas di dunia pendidikan Sulawesi Tenggara, kita dedikasikan
tanggung jawab ini sebagai amanah semoga bernilai ibadah, bermanfaat untuk semua,” tutup ayah dari Tiara Mayang Pratiwi Lio dan Dela Puspa Mawarni Lio.*
Salah satu faktor penunjang keberhasilan pendidikan yang berkualitas adalah keberadaan guru dan tenaga kependidikan, standar guru dan tenaga kependidikan ini, bukan saja dari segi kuantitas atau jumlah guru tetapi juga dari segi pemerataannya.
Proyek Perubahan Perau Gadik adalah system aplikasi penataan dan pemerataan guru, terobosan Dikbud Sultra di bawah kepemimpinan Drs Asrun Lio MHum PdD, dimana proses pemindahan atau pemutasian guru dan tenaga pendidik tidak dilakukan secara manual, melainkan dipindahkan oleh sistem dengan dasar pertimbangan tertentu.
"Saya H Ali Mazi SH, Gubernur Sulawesi Tenggara, mendukung proyek perubahan saudara Asrun Lio," kata gubernur saat mengawali peluncuran secara virtual Proyek Perubahan Perau Gadik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, yang diikuti guru, kepala sekolah baik SMA, SMK dan SLB se Sultra, Kamis.
“Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan perangkatnya yang bernama sistem aplikasi itu sudah siap dan untuk bisa menjalankan sistem itu diperlukan satu payung hukum berupa pergub, peratuan gubernur yang mengatur tentang penataan dan pemerataan guru ini. Pergub ini sudah melalui konsultasi departemen dalam negeri dan hasil konsultasinya itu sudah ada, dan sekarang tinggal paraf konfirmasi dan langsung ditandatangain olehgubernur menjadi satu pergub tentang penataan dan pemerataan guru, setelah itu tugas kita adalah melaksanakan pergub itu, mengimplementasikan, itulah yang saya sebut dengan penataan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan, atau dengan akronim Perau Gadik,” ungkap Kadibud Sultra Drs Asrun Lio MHum PhD di hadapan peserta peluncuran secara virtual guru dan kepala sekolah se Sultra. Kamis.
Proses penataan dan pemerataan guru tidak dilakukan secara manual atas dasar permintaan guru itu sendiri secara manual, melainkan dipindahkan secara sistem untuk mengisi kekosongan di wilayah yang diperlukan, menurut Asrun Lio, tidak perlu cemas dan khawatir dengan sistem ini, sebab sifatnya untuk memperbaiki, sebab pantauan verifikasi Dikbud Sultra di lapangan ada sekolah-sekolah yang memiliki satu guru negeri, sehingga nantinya diharapkan dapat terdistribusi kekosongan guru berdasarkan kebutuhan.
Peluncuran Proyek Perubahan Perau Gadik Dirangkai Expose Tiga Tahun Kepemimpinan Kadikbud Sultra Drs Asrun Lio MHum PhD. Tiga tahun mengawal dunia pendidikan, Asrun Lio, tetap komitmen jaga kualitas pendidikan bagi generasi muda Sulawesi Tenggara (Sultra) di Bumi Anoa.
Pria kelahiran Buton, 25 Mei 1968 berdarah Moronene-Bombana yang menyelesaikan studi S3 tahun 2015 di negeri Kanguru Australia, pada The Australian National University of Cambera, ini memaparkan ekspose tiga tahun kepemimpinannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Dikbud) Sultra. Kamis (2/9) langsung dari ruang kerjanya di kantor Dikbud Sultra.
“Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah SWT, tiga tahun kepemimpinan Bapak Ali Mazi – Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, kami dipercaya mengawal dunia pendidikan, khususnya di lingkup Dinas Pendidikan & Kebudayaan Sultra, ini adalah amanah bukan sekedar jabatan untuk prestise,” Asrun Lio memulai penuturannya.
Sejak diamanahkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Sultra, 7 Desember 2018 lalu, mantan Kepala Sekretariat Rektor Universitas Haluoleo tahun 2008-2009 ini, berusaha untuk menjabarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2018-2023, menuju Sultra yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat, yang dijabarkan melalui misi, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat, agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan lingkungan, politik, serta iman dan takwa. Olehnya itu bidang pendidikan harus mampu menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi, guna mencapai visi - misi pemerintahan Sultra. Kualitas kepemimpinan sosok Drs Asrun Lio MHum PhD, dapat dinilai publik bukan hanya loyalitas akan tanggung jawab peran yang diamanahkan kepadanya.
Hal ini karena panggilan untuk mengemban peran itu, terpanggil dari nurani, bukan egoisme mengejar jabatan dan kedudukan, ataupun sekedar orderan atasan, melainkan disesuaikannya dengan kapasitasnya, jika pun dia menginginkan jabatan di luar dunia pendidikan tentu tidak sukar pula baginya, dimana peluang tersebut begitu terbuka, di masa periode kepemimpinan pemerintahan Gubernur Ali Mazi – Wakil Gubernur Lukman Abunawas.
“Selama kepemimpinan Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas, banyak tawaran pelaksana jabatan instansi di lingkup Pemprov Sultra, namun saya tidak pernah meminta selain ke dunia pendidikan, sebab memang jiwa saya ke situ, pendidikan adalah fashion saya,” urai mantan Ketua Panwas Provinsi Sultra tahun 2007/2008, saat pencalonan Ali Mazi kembali bertarung di Pilkada Sultra pada perpanjangan masa bakti pertama kepemimpinannya di Sultra, untuk periode kedua kalinya namun dikalahkan oleh pasangan Nur Alam- Saleh Lasata.
Perubahan pola pikir dunia pendidikan
Di tangan Asrun Lio, performa Dikbud Sultra lebih supel, dengan segala tantangan dan strategi melakukan perubahan internal, membentuk mindset dan menyatukan persepsi bawahan dari "profit center: ke servis center.
“Sebagai orang yang berasal dari keluarga pendidik, separuh jiwa dan darah saya sudah menyatu dengan pendidikan, maka pertama yang saya lakukan adalah melakukan perubahan pola pikir, mindset harus sama dalam internal Dikbud, agar bawahan memiliki persepsi pemahaman yang sama, bahwa di sini bukan mencari keuntungan, tetapi bagaimana kualitas pelayanan diarahkan agar terbentuk pola pikir dari profit center ke servis center kepada masyarakat,” ungkap pria yang tumbuh dan besar dalam lingkungan keluarga pendidik itu.
Komitmen dan fokus lelaki berdarah Moronene-Bombana ini terhadap dunia pendidikan dan akademik, tidak diragukan, baik di institusi Perguruan Tinggi UHO sebelumnya, maupun dalam kapasitas tugas khusus di pemerintahan Gubernur H Ali Mazi dan Wakil Gubernur H Lukman Abunawas SH, namun siapa sangka jika takdir lain menghendaki tanggung jawab lebih dari itu.
Seperti diketahui penugasan sebagai ASN, Asrun Lio adalah penugasan khusus sebagai ASN bukan alasan mutasi dan rotasi. Pengalaman dan prestasi Dikbud Sultra selama kepemimpinan, peraih predikat cumlaude S1 Pendidikan Bahasa Inggris UHO 1990, dan S2 Linguistik Unhas Makassar 1997, suami Dra Wa Ode Munanah ini tidak sesumbar menuturkan capaian-capaian Dikbud Sultra selama tiga tahun terakhir.
Tengok saja sejumlah capaian aktivitas berikut, disampaikan secara acak, sebagai berikut; Memasuki musim pandemi CIVID-19, Dikbud Sultra menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Sultra menyalurkan dana Corporate Social Responsibility/CSR-Pendidikan Bank Sultra tahun 2020, senilai Rp 200 juta rupiah.
Dana CSR Pendidikan tersebut, diperuntukkan bagi seribu (1.000) siswa keluarga prasejahtera atau keluarga miskin di Sultra, dimana penyaluran dana CSR Pendidikan merupakan kali pertama yang dilakukan oleh Bank Sultra, selama dua masa pemerintahan yang di pimpin oleh Gubernur Ali Mazi di Sultra, ini dilakukan melalui komunikasi masif antara para pihak yaitu, Dikbud, pemerintah Sultra serta sejumlah stakeholder, seperti OJK dan Bank Sultra. Perhatian Dikbud Sultra tidak saja konsen pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) pun menjadi perhatian serius lelaki yang memiliki hobi tenis meja dan bulu tangkis ini.
“Tidak ada diskriminasi untuk Sekolah Luar Biasa, lima kabupaten yang belum memiliki SLB seperti Kabupaten Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, Kabupate Buton selatan, Buton Tengah, dan Buton, dalam taraf pembangunan saat ini. Tahun 2019 lalu dialokasikan dana sebesar tiga milyar lebih untuk untuk SLB yang bersumber dari DAK, tepatnya Rp3.129.684.000,” ungkap peraih juara 1 Diklat PIM III di BPSDM Provinsi Sultra 2019.
Saat ini jumlah SLB se Sultra mencapai 65 unit, terdiri dari 48 negeri dan 17 swasta, yang masing-masing tersebar 8 unit di Kota Kendari, 7 di Kota Baubau, 1 di
Wakatobi, 6 di Muna Barat (Mubar), 23 di Muna, 1 di Konawe Utara, 3 di Konawe Selatan, 4 di Konawe, 1 di Kolaka Timur, 9 di Kolaka, 1 di Buton Utara, dan 1 di Bombana,dengan total guru sebanyak 154 untuk PNS dan 388 non PNS.
Menangkap peluang kerjasama dengan pihak swasta, dimana Sultra adalah satu dari delapan Dinas Pendidikan di Indonesia yang berkomitmen membangun pendidikan modern berbasis Microsoft.
"Pemerintah Sultra, di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Mazi –dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas, melalui Dikbud Sultra tahun 2020-2021-2022 adalah peluang awal dan tantangan periode pembelajaran kelas digital, sehingga Sultra harus siap membangun pendidikan modern bersama Microsoft, guna menyambut tantangan dan kesempatan yang muncul dari era pembelajaran hibryd,” ungkap mantan konsultan proyek peningkatan mutu SLTP.
Tahun 2021 ini pula peluang beasiswa Sampoerna di raih oleh dua orang siswi asal Sultra, atas kerja sama Dikbud Sultra dan Putra Sampoerna Foundation (PSF), sebelumnya tahun 2020 terdapat 10 quata namun hanya setengah yang mengisinya. Kerjasama ini masing-masing pihak menanggung biaya setengah quata.
Peningkatan kualitas pembinaan olahraga demi menciptakan bibit unggul keberbakatan di bidangnya, Dikbud Sultra bersinergi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra, melalui kesepakatan yang dituangkan dalam MoU pada 2 Februari 2021, dimana pengelolaan keberbakatan Sekolah Keberbakatan Olahragara (SKO) diserahkan kepada Dispora Sultra, sementara kurikulum tetap menjadi kewenangan Dikbud Sultra.
Perhatian dana bantuan pendidikan
Ini membuat Sultra menjadi tercepat ke-2 se Indonesia melakukan pelaporan sinergitas dua instansi yang mendukung penyediaan bibit unggul bidang keberbakatan di Tanah Air. Melalui Program Sultra Cerdas, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selama tiga tahun berturut-turut sejak 2018, pemerintah Sultra menggelontorkan dana sebesar 7 milyar lebih (Rp7.566.000.000), yang diperuntukkan bagi 3.453 siswa, mahasiswa Diploma, S1, S2, S3, profesi, guru dan umum.
"Bukan hanya konsen pada peningkatan perhatian untuk alokasi dana pendidikan, melalui Program Sultra Cerdas pula. Pemerintah Sultra pun menunjukkan keseriusan dalam melestarikan sejarah nasional, memperjuankan dikeluarkannya Kepres Nomor 120/TK/Tahun 20219 oleh Presiden Joko Widodo atas penetapan Pahlawan Nasional kepada Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputa Yi Koo, yang berkuasa selama dua periode sebagai Sultan Buton ke-20 tahun 1752-1755, dan ke-23 tahun 1760-1763, atas jasanya berjuang mengusir penjajah Belanda di Pulau Buton.
Dalam mendukung proses belajar-mengajar bagi honorer atau guru tidak tetap selama pandemi Covid-19, Pemerintah Sultra melalui Dikbud Sultra memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp 400 ribu, selama enam bulan atau 2,4 juta per orang, selain itu diberikan pula dana stimulus senilai Rp 1 juta kepada guru tidak tetap yang tersebar di Sultra, yang dikirim langsung ke rekening masing-masing penerima.
Pada masa pandemi Covid-19, telah tersalur pula 1.000 unit wastafel portable, 300 ribu masker untuk SMA, SMK, SLB di lingkup Dikbud Sultra. Penyaluran ini dipantau langsung oleh Asrun Lio hingga ke sekolah yang berada di pelosok terpencil sejumlah kabupaten di Sultra, disamping melihat secara langsung kondisi sekolah-sekolahtersebut secara nyata.
Kunjugan tersebut seperti di Kabupaten Muna, Buton, Muna Barat, Buton Selatan, Buton Tengah, Konawe, Kolaka, Konawe, Selatan hingga ke sekolah yang berada di pelosok Rowuta perbatasan Sultra-Sulsel. Dalam perjalanan tersebut kami mendapati masih ada sekolah yang sangat kekurangan tenaga pengajar, melihat kondisi rendahnya kualitas tenaga pendidik, belum meratanya ketersediaan penunjang sarana dan prasarana di sekolah-sekolah tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian kita, melakukan peran peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik, serta distribusi data informasi kepada instasi teknis untuk pembangunan aktivitas sekolah.
Adanya kekurangan kualitas tenaga pendidik di daerah polosok, tidak berarti seluruh tenaga pendidik menurun kualitasnya, ini terbukti dengan 90 pendidik di Sultra
lolos seleksi tahap satu sebagai guru penggerak, program Kementerian Pendidiakn, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), berdasarkan Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Mendikbud Ristek Nomor :1476/B.B2GT.03.15/2021, tenaga pendidik tersebut mulai dari guru TK, SD, SMP, hingga SMA.
Kemampuan menjawab kekurangan tenaga pendidik, membuat Drs Asrun Lio MHum PhD, memperoleh penghargaan peraih peringkat satu Rata-rata Indeks Efektivitas Tertinggi Layanan Pendidikan se-Sultra tahun 2019, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sultra, selama satu tahun kepemimpinannya, saat mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dan kekurangan tenaga guru, termasuk peningkatan akreditasi sekolah di bawah naungan Dikbud Sultra, yang sudah 90 persen terakreditasi B.
Pada awal tahun penugasan di lingkup Dikbud Sultra tahun 2018, Dikbud Sultra mampu meningkatkan akreditasi pendidikan Sultra dari posisi ketiga paling bawah, menjadi posisi 17 besar nasional tahun 2019, dan tahun 2020 terangkat menjadi 10 besar nasional.
Perhatian Dikbud Sultra pada persoalan budaya, diperlihatkan dengan terangkatnya Kain Tenun Kamohu asal Desa Watarumbe, Kabupaten Buton Tengah, resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), ditandai penyerahan sertifikat WTWB oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Kadis Dikbud Sultra Asrun Lio secara langsung dalam acara Pertemuan Pemangku Kepentingan Penetapan WBTB di Jakarta.
"Usulan Kain Tenun Kamohu sebagai WBTB, diusulkan sejak tahun 2019, oleh Pemprov Sultra, melalui serangkaian tahapan dan persyaratan, setelah melalui pengkajian dan penelitian dari delapan usulan kain tenun, akhirnya Kaint Tenun Kamohu yang dipertimbangkan, selain usulan Mondotambe dan Moronene. Ditetapkannya Kamohu sebagai WBTB, maka sejak tahun 2013-2020 Sultra memiliki 13 warisan budaya yang telah ditetapkan,” ungkap Pembina Kerukunan Keluarga Baubau-Buton (KKBB) ini.
Promosi dan penghargaan bidaang kebudayaan
Promosi budaya antar dimasa pandemi, Sultra turut pula memperkenalkan alat musik tradisional diajang berupa alat musik tradisional Kandauta dan Gambus, bertempat Museum Siwalima, Kota Ambon Provinsi Maluku, (10/1/2020), yang bertujuan untuk memperkenalkan alat musik tradisional khas Sultra, sebagai satu kekayaan seni nusantara.
Penghargaan budaya oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) diterima Pemprov Sultra dari Universitas Haluoleo yang telah mendapat mengakuan dari UNESCO, pada festival pantun daerah tahun 2020.
“Penghargaan dari ATL diserahkan oleh Prof Dr Ir Usman Rianse MS (mantan Rektor) UHO dua periode kepada Gubernur Sultra Ali Mazi, tahun 2020 lalu,
diharapkan dapat mendongkrat Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK Sultra yang masih berada di bawah 50 persen,” terang Ketua IKA Unhas masa bakti 2021-2024.
Guna mendukung sektor budaya, Dikbud Sultra menggelar sertivitikasi tim ahli cagar budaya, sejumlah 90 orang yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap cagar budaya yang ada di Sultra, dimana tim tersebut harus memiliki kapasitas dibidangnya.
"Sertifikasi tersebut sangat penting dilakukan karena banyaknya cagar budaya Sultra ayng harus dinilai, dijaga dikembangkan, dan disebarluaskan keberadaanya serta informasinya,” ungkap Drs Asrun Lio MHum PhD, yang juga mantan Kepala UTP Bahasa Universitas Haluoleo tahun 1999. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Sultra, dilakukan pula dengan kemitraan luar negeri, dimana upaya tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Dikbud Provinsi
Sultra, Asrun Lio bersama President The International Assosiation of Management and Human Resources Development, Dr Sanihur Munir, (5/4/2021) di Kendari.
Sebelum penandatanganan MoU, terlebih dahulu dilakukan daring bersama dosen profesor dari tiga negara, yakni Filipina, Turki, dan Amerika Serikat yang menyatakan kesiapan melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas guru maupun kepala sekolah di Provinsi Sultra.
"IAMHRD merupakan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, yang memberikan kesempatan bagi Dikbud Sultra untuk melakukan kerjasama terkait peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, sehingga dapat membantu kapasitas guru dan kepala sekolah utamanya menjawab kendala rendahnya kemampuan membuat karya ilmiah dan kegiatan akdemik nasional dan internasional melalui kemampuan membuat jurnal," urai Asrun juga mantan Kepala Pusat Studi Eropa UHO tahun 2016-2017.
Masih diera awal pandemi, Dikbud Sultra sempurnakan Posko Terintegrasi dan Terpadu Penanganan Covid-19, kurun waktu tiga hari sejak 20 April 2020. Meskipun bukan bagian dari lingkup pendidikan dan kebudayaan, namun erat dengan masalah kesehatan yang tentu berdampak pada dunia pendidikan yakni siswa maupun tenaga pendidik, sehingga kemudahan akses melalui posko yang dekat dengan instansi Dikbud, dapat memudahkan dalam koordinasi kebijakan antara kesehatan dan dunia pendidikan.
“Penyiapan posko secara terintegrasi itu dilakukan setelah adanya instruksi Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Gubernur Sultra Bapak Ali Mazi, untuk memindahkan posko dari Dinas Kesehatan ke Diksbud Sultra, guna merespon tuntutan masyarakat yang lebih representative dan mudah diakses.
Pemindahan posko bukan dalam rangka mengambil alih tugas gugus, melainkan hanya menyediakan tempat, perangkat dan berbagai sarana penunjang dan pendukung lainnya, dalam memaksimalkan kerja gugus, karena letak di pandang lebih strategsi, diantaranya dekat dengan akses jalan umum, kendaraan umum dan memiliki ruang-ruang yang memadai dan terpisah dari ruang aula, serta lapang untuk membangun tenda,” ungkapnya.
Ditambahkanya bahwa aula kantor Dikbud yang dijadikan posko terpadu dan terintergrasi dalam mengakomodir semua kegiatan menyangkut gugus tugas, karena dinilai lebih repserentatif, dimana banyak unsur yang terlibat dalam kemitraan penanganan pandemi Covid-19, yaitu Kepolisian, TNI, Sat Pol PP, BNPB, Dinkes Dishub, dan pihak terkait lainnya. Sebelum penempatan pemindahan posko ke Dikbud Sultra, telah dikunjungi oleh Sekda Pemprov sebagai Kepala Sekretariat Gugus Tugas, atas Permintaan Ketuga Gugus Tugas Provinsi untuk mencari posko yang lebih strategis.
Kondisi lahan kantor Dikbud Sultra yang lapang dan tidak mengganggu aktivitas perkantoran Dikbut Sultra, sebab lokasi aula terpisah dengan gedung utama.
Optimalkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021/2022, Dikbud Sultra telah menyiapkan sejumlah langkah penting, termasuk diantaranya petunjuk teknis (Juknis) SMAN/SMKN, melalui Surat Keptusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 298 Tahun 2021.
Juknis tersebut didalamnya mengatur pelaksanaan penerimaan online PPDB antara lain penyiapan akses link pendaftaran melalui hhtps://ppdb-sultra.cerdas.clik, serta pendaftaran offline bagi daerah yang masih kesulitan akses internet.
"Panitia mengatur dan bekerja sesuai dengan tahapan, jadwal PPDB di satuan pendidikan masing-masing agar berjalan sukses, obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Hal ini sebagai salah satu upaya memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga Negara Indonesia,” ungkap orang nomor satu di lingkup Dikbud Sultra. Inovasi makidha.id dilahirkan Dikbud Sultra sebagai solusi penyelenggaraan pendidikan ditengah pandemi Covid-19 baik secara online maupun offline pada 17 kabupaten kota di Sultra, menghadapi tahun ajaran 2021/2022.
Dukung System digital pendidikan
“Gubernur Sultra mendukung penuh pelaksanaan proses digitalisasi pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana Dikbud wajid memiliki perangkat pendukung pendidikan melalui perangkat digital dan hybrid, sehingga insya Allah Sultra siap melakukan pembelajaran online dan offline, dengan dukungan teknologi microsoft, dengan tenaga guru yang inovatif,” urai alumni SMAN 1 Baubau ini.
Memasuki pembelajaran offline, vaksinasi Covid-19 kepada pelajar tingkat SMAN, SMKN, SLB, Ponpes, dan SMP, yang digelar disejumlah sekolah di Kota Kendari bersama Polda Sultra.
“Vaksinasi pelajar ini menjadi prasyarat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka atau PTM, dimana siswa yang divaksinasi telah mendapat persetujuan orang tua
atau wali murid,” urai alumni SMPN 1 Baubau ini.
Komitmen Dikbud terhadap penambahan kuantitas tenaga pengajar, terus ditingkatkan, dengan diserahkannya 3.750 SK Guru Tetap Bukan PNS, melalui SK Gubernur Nomor 137 Tahun 2021 dari Gubernur Sultra H Ali Mazi SH kepada Kadis Dikbud Sultra Asrun Lio, disaksikan oleh para Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Dipastikan tak ada biaya dan pungutan apapun dalam proses dikeluarkannya SK sampai dengan tersalur dan diterima oleh yang berhak yaitu Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (GTBPNS), baik guru SMA, SMK, SLB sebagai tenaga honorer yang tersebar di 17 kabupaten kota se Sultra.
"Dikbud telah menyalurkan sebanyak 3.750 SK GTBPNS bulan Juni lalu tahun 2021, yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sultra kepada Dikbud Sultra, dipastikan tidak ada pembayaran atau pungutan apapun mulai dari proses hingga tersalurkannya SK tersebut kepada yang berhak,” ungkap alumni S2 Linguistik Unhas Makassar, yang dipercaya memimpin IKA Unhas Provinsi Sultra masa bakti 2021-2024 tersebut.
Kiprah Asrun Lio di dunia pendidikan dalam amanah sebagai Kadikbud Sultra, disampaikannya tetap akan istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diberikan, dan diharapkanya dapat bernilai ibadah, bermanfaat untuk semua.
“Insyaallah tetap istiqomah meningkatkan kualitas di dunia pendidikan Sulawesi Tenggara, kita dedikasikan
tanggung jawab ini sebagai amanah semoga bernilai ibadah, bermanfaat untuk semua,” tutup ayah dari Tiara Mayang Pratiwi Lio dan Dela Puspa Mawarni Lio.*