Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyebutkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah terealisasi 37,9 persen dari pagu sebesar Rp699,43 triliun.
“Realisasi program pemulihan ekonomi telah terserap 37,9 persen dari pagu yang dianggarkan Rp699,43 triliun,” katanya dalam Webinar Pengelolaan Dana Haji 2021 di Jakarta, Senin.
Prima menyatakan realisasi tersebut terbagi dalam beberapa fokus di antaranya diarahkan untuk sektor kesehatan seperti therapeutic dan perawatan bagi 252.000 pasien.
Kemudian perlindungan sosial yang meliputi Program Kartu Sembako bagi 15,93 juta keluarga dan kuota internet bagi 32,1 juta penerima. Selain itu, realisasi anggaran PEN turut diarahkan untuk dukungan UMKM dan korporasi yaitu kepada 9,8 juta pelaku UMKM.
Selanjutnya juga untuk program prioritas padat karya bagi 795.000 tenaga kerja dan insentif usaha seperti berupa PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) bagi 129 ribu usaha.
Prima menegaskan pemerintah terus memantau dinamika yang terjadi akibat pandemi kemudian melakukan strategi realokasi dan refocusing anggaran untuk memaksimalkan peran APBN sebagai instrumen fiskal.
Menurutnya, upaya tersebut sebagai langkah menyelamatkan masyarakat dan menjaga ketahanan serta menyeimbangkan maupun memulihkan aktivitas perekonomian.
Meski demikian ia mengingatkan APBN yang merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan countercyclical terhadap dampak pandemi juga memiliki keterbatasan sehingga harus kembali disehatkan.
Ia menjelaskan penyehatan APBN dilakukan melalui langkah konsolidasi fiskal yaitu dengan berbagai reformasi baik dalam penganggaran, perpajakan dan PNBP, Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD), pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
“Melalui reformasi struktural yang terus dijalankan secara konsisten akan menciptakan momentum baru bagi percepatan ekonomi sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor,” ujarnya.
“Realisasi program pemulihan ekonomi telah terserap 37,9 persen dari pagu yang dianggarkan Rp699,43 triliun,” katanya dalam Webinar Pengelolaan Dana Haji 2021 di Jakarta, Senin.
Prima menyatakan realisasi tersebut terbagi dalam beberapa fokus di antaranya diarahkan untuk sektor kesehatan seperti therapeutic dan perawatan bagi 252.000 pasien.
Kemudian perlindungan sosial yang meliputi Program Kartu Sembako bagi 15,93 juta keluarga dan kuota internet bagi 32,1 juta penerima. Selain itu, realisasi anggaran PEN turut diarahkan untuk dukungan UMKM dan korporasi yaitu kepada 9,8 juta pelaku UMKM.
Selanjutnya juga untuk program prioritas padat karya bagi 795.000 tenaga kerja dan insentif usaha seperti berupa PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) bagi 129 ribu usaha.
Prima menegaskan pemerintah terus memantau dinamika yang terjadi akibat pandemi kemudian melakukan strategi realokasi dan refocusing anggaran untuk memaksimalkan peran APBN sebagai instrumen fiskal.
Menurutnya, upaya tersebut sebagai langkah menyelamatkan masyarakat dan menjaga ketahanan serta menyeimbangkan maupun memulihkan aktivitas perekonomian.
Meski demikian ia mengingatkan APBN yang merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan countercyclical terhadap dampak pandemi juga memiliki keterbatasan sehingga harus kembali disehatkan.
Ia menjelaskan penyehatan APBN dilakukan melalui langkah konsolidasi fiskal yaitu dengan berbagai reformasi baik dalam penganggaran, perpajakan dan PNBP, Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD), pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
“Melalui reformasi struktural yang terus dijalankan secara konsisten akan menciptakan momentum baru bagi percepatan ekonomi sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor,” ujarnya.