Jakarta (ANTARA) - Sejumlah anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta penyelenggaraan Munas Kadin yang rencananya akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni mendatang, ditunda menyusul terus melonjaknya kasus COVID-19.
"Kami semua menginginkan Munas ditunda demi kemanusiaan. Kami tidak ingin Kadin menimbulkan atau membuat klaster baru. Kami tidak ingin sia-sia upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan, termasuk vaksinasi gotong royong, padahal itu sudah diapresiasi dunia luar," kata Wakil Ketua Umum Kadin Suryani Motik dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Minggu.
Suryani mengungkapkan banyak wakil ketua hingga anggota Kadin yang telah terpapar COVID-19, demikian pula orang-orang di sekeliling mereka. Di sisi lain, sebagai aktivis kemanusiaan, ia juga memahami banyak rumah sakit memiliki masalah keterbatasan obat, tabung oksigen, hingga tenaga kesehatan yang kerjanya terpaksa harus diforsir di tengah melambungnya kasus COVID-19.
"Oleh karena itu, kita sebenarnya sejak COVID-19 trennya naik dari minggu lalu, kita sudah inisiatif minta Ketua Umum dan penyelenggara untuk menunda Munas," katanya.
Suryani menuturkan, permintaan penundaan Munas juga diikuti oleh 6 persen Anggota Luar Biasa (ALB). Permintaan penundaan itu meliputi acara konvensi dan Munas Kadin.
Menurut dia, permintaan penundaan tidak terkait soal kapasitas, melainkan karena dikhawatirkan acara tersebut pasti akan menimbulkan kerumunan. Ia juga bercerita, dibatalkannya acara konvensi ALB di Jakarta pun karena acara tersebut tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan melambungnya kasus COVID-19, terlebih dengan merebaknya varian delta, Suryani meminta agar Munas Kadin di Kendari ditunda hingga kondisi membaik.
"Kalau dilihat dari perkembangan COVID-19, ada keinginan dari ALB maupun daerah untuk menunda Munas tanggal 30 Juni karena kondisi tidak aman untuk keselamatan kita. Meski dibatasi 200-300 orang, tapi ada varian delta, saya sangat concern terhadap ini," katanya.
Lebih lanjut, Suryani menegaskan, permintaan untuk menunda Munas Kadin tidak terkait soal menang dan kalah calon ketua umum. Ia juga enggan menanggapi komentar soal pemboikotan acara Munas Kadin. Menurutnya, penundaan perlu dilakukan atas dasar kemanusiaan.
"Ini concern kita semua mayoritas yang punya akal sehat. Please tidak usah bicara siapa yang menang atau kalah. Jangan bicara boikot memboikot. Tolong fokus bersama untuk bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Saya kira kita sepakat, kita minta menunda Munas di Kendari karena kondisinya tidak memungkinkan demi kemanusiaan," pungkas Suryani.
Seperti diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin akan diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Juni 2021, bergeser dari rencana awal yang semula akan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021. Selain membahas mengenai kebijakan organisasi, dunia usaha dan perekonomian nasional, Munas Kadin juga mengagendakan pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia berikutnya untuk periode 2020-2025.
"Kami semua menginginkan Munas ditunda demi kemanusiaan. Kami tidak ingin Kadin menimbulkan atau membuat klaster baru. Kami tidak ingin sia-sia upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan, termasuk vaksinasi gotong royong, padahal itu sudah diapresiasi dunia luar," kata Wakil Ketua Umum Kadin Suryani Motik dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Minggu.
Suryani mengungkapkan banyak wakil ketua hingga anggota Kadin yang telah terpapar COVID-19, demikian pula orang-orang di sekeliling mereka. Di sisi lain, sebagai aktivis kemanusiaan, ia juga memahami banyak rumah sakit memiliki masalah keterbatasan obat, tabung oksigen, hingga tenaga kesehatan yang kerjanya terpaksa harus diforsir di tengah melambungnya kasus COVID-19.
"Oleh karena itu, kita sebenarnya sejak COVID-19 trennya naik dari minggu lalu, kita sudah inisiatif minta Ketua Umum dan penyelenggara untuk menunda Munas," katanya.
Suryani menuturkan, permintaan penundaan Munas juga diikuti oleh 6 persen Anggota Luar Biasa (ALB). Permintaan penundaan itu meliputi acara konvensi dan Munas Kadin.
Menurut dia, permintaan penundaan tidak terkait soal kapasitas, melainkan karena dikhawatirkan acara tersebut pasti akan menimbulkan kerumunan. Ia juga bercerita, dibatalkannya acara konvensi ALB di Jakarta pun karena acara tersebut tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan melambungnya kasus COVID-19, terlebih dengan merebaknya varian delta, Suryani meminta agar Munas Kadin di Kendari ditunda hingga kondisi membaik.
"Kalau dilihat dari perkembangan COVID-19, ada keinginan dari ALB maupun daerah untuk menunda Munas tanggal 30 Juni karena kondisi tidak aman untuk keselamatan kita. Meski dibatasi 200-300 orang, tapi ada varian delta, saya sangat concern terhadap ini," katanya.
Lebih lanjut, Suryani menegaskan, permintaan untuk menunda Munas Kadin tidak terkait soal menang dan kalah calon ketua umum. Ia juga enggan menanggapi komentar soal pemboikotan acara Munas Kadin. Menurutnya, penundaan perlu dilakukan atas dasar kemanusiaan.
"Ini concern kita semua mayoritas yang punya akal sehat. Please tidak usah bicara siapa yang menang atau kalah. Jangan bicara boikot memboikot. Tolong fokus bersama untuk bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Saya kira kita sepakat, kita minta menunda Munas di Kendari karena kondisinya tidak memungkinkan demi kemanusiaan," pungkas Suryani.
Seperti diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin akan diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Juni 2021, bergeser dari rencana awal yang semula akan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021. Selain membahas mengenai kebijakan organisasi, dunia usaha dan perekonomian nasional, Munas Kadin juga mengagendakan pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia berikutnya untuk periode 2020-2025.