Kendari (ANTARA) - Kantor wilayah (Kanwil) Ditjen Pemberdaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan realisasi anggaran yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 baru terserap sekitar 30,32 persen dari total Rp12,235 trliun lebih.
Kakanwil DJBP Provinsi Sultra Arif Wibaya di Kendari, Selasa, mengatakan, dari total dana APBN tersebut meliputi belanja pegawai dari DIPA sebanyak Rp2,417,57 triliun yang terealisasi baru mencapai Rp919, 509 miliar atau 38,03 persen.
"Khusus belanja pegawai yang realisasinya mencapai 38 persen lebih atau lebih tinggi dari belanja lainnya, karena di situ ada pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh pegawai baik pusat maupun pegawai daerah," ujarnya.
Kemudian belanja barang dari total Rp2,714,91 triliun terealisasi Rp826,728 miliar atau 30,45 persen, belanja modal dari anggran Rp2,487,81 triliun terealisasi Rp875,842 miliar atau 35,06 persen dan belanja bantuan sosial dari anggaran Rp8,176 miliar terealisasi Rp2,715 miliar atau 33,20 persen.
Sementara, jumlah murni APBN yang DIPA mencapai Rp7,638,48 trliun meliputi belanja dana alokasi khusus fisik (DAK), dana alokasi non fisik dan belanja dana desa, serapan anggarannya juga masih berkisar antara 30 hingga 35 persen kecuali DAK non fisik terealisasi 65 persen.
Arif Wibaya menyebutkan bahwa, untuk DAK fisik dengan alokasi anggaran Rp2,290,09 triliun serapannya masih sakit kecil sekali yakni baru mencapai Rp105,514 miliar atau realisasinya 4,61 persen. Sementara untuk DAK nonfisik dari alokasi Rp670,218 miliar terealisasi sebesar Rp438,536 miliar atau serapan realisasinya sudah mencapai 65,43 persen.
Sedangkan serapan belanja dana desa dari Pagu anggaran Rp1,636,86 triliun terealisasi sebesar Rp540,917 miliar dengan presentase 33,05 persen.
Arif Wibaya juga berharap agar semua instansi dan lembaga pusat maupun daerah dapat melakukan percepatan sehingga serapan anggaran pada pertengahann tahun 2021 ini sudah diatas rata-rata 50 persen.
Kakanwil DJBP Provinsi Sultra Arif Wibaya di Kendari, Selasa, mengatakan, dari total dana APBN tersebut meliputi belanja pegawai dari DIPA sebanyak Rp2,417,57 triliun yang terealisasi baru mencapai Rp919, 509 miliar atau 38,03 persen.
"Khusus belanja pegawai yang realisasinya mencapai 38 persen lebih atau lebih tinggi dari belanja lainnya, karena di situ ada pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh pegawai baik pusat maupun pegawai daerah," ujarnya.
Kemudian belanja barang dari total Rp2,714,91 triliun terealisasi Rp826,728 miliar atau 30,45 persen, belanja modal dari anggran Rp2,487,81 triliun terealisasi Rp875,842 miliar atau 35,06 persen dan belanja bantuan sosial dari anggaran Rp8,176 miliar terealisasi Rp2,715 miliar atau 33,20 persen.
Sementara, jumlah murni APBN yang DIPA mencapai Rp7,638,48 trliun meliputi belanja dana alokasi khusus fisik (DAK), dana alokasi non fisik dan belanja dana desa, serapan anggarannya juga masih berkisar antara 30 hingga 35 persen kecuali DAK non fisik terealisasi 65 persen.
Arif Wibaya menyebutkan bahwa, untuk DAK fisik dengan alokasi anggaran Rp2,290,09 triliun serapannya masih sakit kecil sekali yakni baru mencapai Rp105,514 miliar atau realisasinya 4,61 persen. Sementara untuk DAK nonfisik dari alokasi Rp670,218 miliar terealisasi sebesar Rp438,536 miliar atau serapan realisasinya sudah mencapai 65,43 persen.
Sedangkan serapan belanja dana desa dari Pagu anggaran Rp1,636,86 triliun terealisasi sebesar Rp540,917 miliar dengan presentase 33,05 persen.
Arif Wibaya juga berharap agar semua instansi dan lembaga pusat maupun daerah dapat melakukan percepatan sehingga serapan anggaran pada pertengahann tahun 2021 ini sudah diatas rata-rata 50 persen.