Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 mencapai Rp5,387 triliun dengan penentuan pengalokasian anggaran.
Gubernur Sultra, Ali Mazi, dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Perda APBD tahun 2021 menjelaskan, pertama, pendapatan daerah, secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp4,158 triliun.
"Dilihat dari kondisi rencana pendapatan daerah, pendapatan transfer memiliki kontribusi yang paling dominan, terhadap total pendapatan daerah," kata Ali Mazi, dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sultra Tahun Anggaran 2021, yang diterima, Kamis malam.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan bahwa, Pemprov masih memiliki ketergantungan yang sangat besar, terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetap melakukan langkah dan upaya secara menyeluruh, agar PAD ke depan lebih dapat ditingkatkan sebagai wujud kemandirian daerah, sesuai dengan amanah undang-undang otonomi daerah.
Sementara pada belanja daerah, secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp5,362 triliun. Kata dia, alokasi belanja pada tahun anggaran 2021 dipergunakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membiayai prioritas pembangunan daerah, serta program dan kegiatan yang ada dalam RKPD, kebijakan umum, serta PPAS APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Ini telah kita sepakati bersama, baik itu dalam bentuk belanja operasi, maupun belanja modal. Dengan tetap mengedepankan azas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Kata dia, husus untuk belanja barang dan jasa, maupun modal, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan langsung, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, antara lain untuk pembangunan rumah sakit jantung dan pembuluh darah, pembangunan perpustakaan bertaraf internasional, pembangunan jalan pariwisata toronipa.
"Selanjutnya, peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan sarana dan prasarana air minum dan pembangunan infrastruktur lainnya, normalisai sungai dan rehabilitasi jaringan irigasi," ujar dia.
Kemudian, pembangunan pengaman pantai, belanja peralatan pertanian, belanja pakan perikanan/peternakan, sarana dan prasarana perikanan, penataan pariwisata, pembangunan sekolah, optimalisasi PAD, dan lain sebagainya.
Menurut Ali Mazi, tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi, dari dampak pandemi COVID-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.
"Pada dasarnya, kebijakan dalam penyusunan rancangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2021, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, dan menjadi instrumen untuk mengakomodir, aspirasi dan merespon dinamika masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan percepatan pembangunan daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, melalui keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan," pungkas Ali Mazi.
Gubernur Sultra, Ali Mazi, dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Perda APBD tahun 2021 menjelaskan, pertama, pendapatan daerah, secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp4,158 triliun.
"Dilihat dari kondisi rencana pendapatan daerah, pendapatan transfer memiliki kontribusi yang paling dominan, terhadap total pendapatan daerah," kata Ali Mazi, dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sultra Tahun Anggaran 2021, yang diterima, Kamis malam.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan bahwa, Pemprov masih memiliki ketergantungan yang sangat besar, terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetap melakukan langkah dan upaya secara menyeluruh, agar PAD ke depan lebih dapat ditingkatkan sebagai wujud kemandirian daerah, sesuai dengan amanah undang-undang otonomi daerah.
Sementara pada belanja daerah, secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp5,362 triliun. Kata dia, alokasi belanja pada tahun anggaran 2021 dipergunakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membiayai prioritas pembangunan daerah, serta program dan kegiatan yang ada dalam RKPD, kebijakan umum, serta PPAS APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Ini telah kita sepakati bersama, baik itu dalam bentuk belanja operasi, maupun belanja modal. Dengan tetap mengedepankan azas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Kata dia, husus untuk belanja barang dan jasa, maupun modal, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan langsung, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, antara lain untuk pembangunan rumah sakit jantung dan pembuluh darah, pembangunan perpustakaan bertaraf internasional, pembangunan jalan pariwisata toronipa.
"Selanjutnya, peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan sarana dan prasarana air minum dan pembangunan infrastruktur lainnya, normalisai sungai dan rehabilitasi jaringan irigasi," ujar dia.
Kemudian, pembangunan pengaman pantai, belanja peralatan pertanian, belanja pakan perikanan/peternakan, sarana dan prasarana perikanan, penataan pariwisata, pembangunan sekolah, optimalisasi PAD, dan lain sebagainya.
Menurut Ali Mazi, tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi, dari dampak pandemi COVID-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.
"Pada dasarnya, kebijakan dalam penyusunan rancangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2021, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, dan menjadi instrumen untuk mengakomodir, aspirasi dan merespon dinamika masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan percepatan pembangunan daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, melalui keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan," pungkas Ali Mazi.