Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selalu mengandalkan peran para mitra kerja terkait dalam upaya mencegah terjadinya kasus stunting atau kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.
"Sejak awal kita sudah bermitra dengan pihak terkait untuk mencegah stunting ini. Karena BKKBN tidak ada satu instansi pun yang mampu bekerja sendiri utamanya dalam mencegah stunting ini," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN RI, Dr dr Muhammad Yani, di Kendari, Sabtu.
Kehadiran Deputi KSPK BKKBN RI di kendari, dalam rangka mengukuhkan Ayah Genre Kendari, sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dan Jambore ajang kreatif Genre.
Dikatakan, kemitraan yang dibangun tersebut mulai dari tingkat desa seperti PKK, Babinsa, Babhinkantibmas, Guru PAUD dan semua lintas sektor yang ada di desa.
Ia juga mengingatkan perlunya memperkuat peran posyandu guna mendukung program pencegahan kekerdilan atau stunting, terutama memaksimalkan peran posyandu dalam deteksi dini tumbuh kembang anak.
"Posyandu bisa menjadi sarana yang tepat untuk menyukseskan program pencegahan stunting dengan mengintensifkan pendekatan kepada masyarakat," katanya.
Yang terpenting lagi kata dia, pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat program intervensi pencegahan stunting.
"Program intervensi pencegahan stunting bisa dimulai sejak ibu hamil, dengan memberikan tablet penambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan," katanya.
Selain itu katanya, program intervensi pencegahan stunting lainnya dapat dilakukan dengan memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil.
"Selain itu memastikan pemenuhan gizi pada ibu hamil dan memastikan persalinan ibu hamil ditangani oleh dokter atau bidan yang ahli dan setelah melahirkan menerapkan inisiasi menyusui dini," katanya.
Kepala BKKBN Sultra, Asmar, mengatakan, di Sultra terdapat enam daerah yang menjadi lokus penanganan kasus stunting yakni Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Buton Selatan.
"Selama ini kami sudah melakukan berbagai upaya dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan melibatkan semua mitra strategis terkait dalam upaya mencegah stunting ini," katanya.
"Sejak awal kita sudah bermitra dengan pihak terkait untuk mencegah stunting ini. Karena BKKBN tidak ada satu instansi pun yang mampu bekerja sendiri utamanya dalam mencegah stunting ini," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN RI, Dr dr Muhammad Yani, di Kendari, Sabtu.
Kehadiran Deputi KSPK BKKBN RI di kendari, dalam rangka mengukuhkan Ayah Genre Kendari, sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dan Jambore ajang kreatif Genre.
Dikatakan, kemitraan yang dibangun tersebut mulai dari tingkat desa seperti PKK, Babinsa, Babhinkantibmas, Guru PAUD dan semua lintas sektor yang ada di desa.
Ia juga mengingatkan perlunya memperkuat peran posyandu guna mendukung program pencegahan kekerdilan atau stunting, terutama memaksimalkan peran posyandu dalam deteksi dini tumbuh kembang anak.
"Posyandu bisa menjadi sarana yang tepat untuk menyukseskan program pencegahan stunting dengan mengintensifkan pendekatan kepada masyarakat," katanya.
Yang terpenting lagi kata dia, pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat program intervensi pencegahan stunting.
"Program intervensi pencegahan stunting bisa dimulai sejak ibu hamil, dengan memberikan tablet penambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan," katanya.
Selain itu katanya, program intervensi pencegahan stunting lainnya dapat dilakukan dengan memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil.
"Selain itu memastikan pemenuhan gizi pada ibu hamil dan memastikan persalinan ibu hamil ditangani oleh dokter atau bidan yang ahli dan setelah melahirkan menerapkan inisiasi menyusui dini," katanya.
Kepala BKKBN Sultra, Asmar, mengatakan, di Sultra terdapat enam daerah yang menjadi lokus penanganan kasus stunting yakni Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Buton Selatan.
"Selama ini kami sudah melakukan berbagai upaya dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan melibatkan semua mitra strategis terkait dalam upaya mencegah stunting ini," katanya.