Kendari (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengikuti Program Padat Karya Penanaman Mangrove di Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).
"Mangrove ini sangat penting dari sisi ekologi, dari sisi perubahan iklim. Karena salah satu fungsi ekologi mangrove adalah sebagai barrier terhadap intrusi air laut, sebagai penghalang kalau terjadi tsunami," kata Alue Dohong usia melakukan penanaman mangrove di daerah itu, Rabu.
Dijelaskannya, selain memiliki manfaat memitigasi bencana seperti tsunami, fungsi lainnya adalah sebagai tempat pemijahan, tempat biota laut dan sebagainya yang bisa mendorong produksi perikanan dan tentu menjadi sumber pencaharian masyarakat.
Yang ketiga, kata dia, penanaman mangrove penting dilakukan karena dapat menyerap karbondioksida dan penting untuk mengendalikan perubahan iklim.
Ia juga memyampaikan bahwa selain bermanfaat bagi lingkungan, warga yang ikut program penanaman mangrove juga akan mendapatkan manfaat ekonomi, karena tujuan lainya dari program PKPM adalah untuk membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Jadi saya gembira sekali disini udah disalurkan lebih kurang Rp5,26 miliar. Dan target nasional kita untuk PEN mangrove Padat Karya ini adalah 15 ribu hektare di 32 provinsi," jelasnya.
Program Penanaman Mangrove di Sulawesi Tenggara dilaksanakan di 10 Kabupaten. Dengan target 600 hektar dan realisasinya mencapai 1.062 hektare.
"Itu luar biasa dan penyaluran uangnya langsung ke rekening orang per orang. Jadi setiap anggota yang terlibat langsung menerima di rekening bank tanpa melalui perantara, itu artinya supaya masyarakat menerima manfaat langsung," tuturnya.
Ia berpesan masyarakat tidak hanya menanam saja, tapi bagaimana memeliharanya hingga menjadi mangrove yang bagus, dan dapat memperbaiki lingkungan, memperbaiki habitat biota laut, melindungi pantai dan perubahan iklim.
Kepala BPDASHL Sampara, M Aziz Ahsoni mengatakan program PKPM di Sultra dilaksanakan seluas 600 hektare dan terealisasi seluas 1.062 hektare di 10 Kabupaten yang tersebar di 61 desa dengan melibatkan 60 kelompok masyarakat serta telah menyerap 1.604 tenaga kerja setara dengan 88.823 Hari Orang Kerja (HOK).
Ia juga menyampaikan realisasi Program PKPM di Sultra talah mencapai 52 persen dengan penyaluran dana Rp5,26 miliar dari total anggaran Rp15 miliar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Endang Abbas, mengatakan dengan adanya Program PKPM bisa membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Sulawesi Tenggara dengan pandemi COVID-19 ini mengalami dampak yang luar biasa, tidak saja pada kesehatan tetapi kemudian pada ekonomi dan social safety net. Terkait dengan ekonomi kami Sulawesi Tenggara mengalami kontraksi sebesar minus 2,34 persen untuk pertumbuhan ekonominya, tetapi alhamdulillah masih bisa berjalan dibanding dengan provinsi yang lain," katanya.
"Oleh karena itu dengan adanya kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove tentunya memberikan sebuah manfaat-manfaat keberkahan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara," tambahnya.
"Mangrove ini sangat penting dari sisi ekologi, dari sisi perubahan iklim. Karena salah satu fungsi ekologi mangrove adalah sebagai barrier terhadap intrusi air laut, sebagai penghalang kalau terjadi tsunami," kata Alue Dohong usia melakukan penanaman mangrove di daerah itu, Rabu.
Dijelaskannya, selain memiliki manfaat memitigasi bencana seperti tsunami, fungsi lainnya adalah sebagai tempat pemijahan, tempat biota laut dan sebagainya yang bisa mendorong produksi perikanan dan tentu menjadi sumber pencaharian masyarakat.
Yang ketiga, kata dia, penanaman mangrove penting dilakukan karena dapat menyerap karbondioksida dan penting untuk mengendalikan perubahan iklim.
Ia juga memyampaikan bahwa selain bermanfaat bagi lingkungan, warga yang ikut program penanaman mangrove juga akan mendapatkan manfaat ekonomi, karena tujuan lainya dari program PKPM adalah untuk membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Jadi saya gembira sekali disini udah disalurkan lebih kurang Rp5,26 miliar. Dan target nasional kita untuk PEN mangrove Padat Karya ini adalah 15 ribu hektare di 32 provinsi," jelasnya.
Program Penanaman Mangrove di Sulawesi Tenggara dilaksanakan di 10 Kabupaten. Dengan target 600 hektar dan realisasinya mencapai 1.062 hektare.
"Itu luar biasa dan penyaluran uangnya langsung ke rekening orang per orang. Jadi setiap anggota yang terlibat langsung menerima di rekening bank tanpa melalui perantara, itu artinya supaya masyarakat menerima manfaat langsung," tuturnya.
Ia berpesan masyarakat tidak hanya menanam saja, tapi bagaimana memeliharanya hingga menjadi mangrove yang bagus, dan dapat memperbaiki lingkungan, memperbaiki habitat biota laut, melindungi pantai dan perubahan iklim.
Kepala BPDASHL Sampara, M Aziz Ahsoni mengatakan program PKPM di Sultra dilaksanakan seluas 600 hektare dan terealisasi seluas 1.062 hektare di 10 Kabupaten yang tersebar di 61 desa dengan melibatkan 60 kelompok masyarakat serta telah menyerap 1.604 tenaga kerja setara dengan 88.823 Hari Orang Kerja (HOK).
Ia juga menyampaikan realisasi Program PKPM di Sultra talah mencapai 52 persen dengan penyaluran dana Rp5,26 miliar dari total anggaran Rp15 miliar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Endang Abbas, mengatakan dengan adanya Program PKPM bisa membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Sulawesi Tenggara dengan pandemi COVID-19 ini mengalami dampak yang luar biasa, tidak saja pada kesehatan tetapi kemudian pada ekonomi dan social safety net. Terkait dengan ekonomi kami Sulawesi Tenggara mengalami kontraksi sebesar minus 2,34 persen untuk pertumbuhan ekonominya, tetapi alhamdulillah masih bisa berjalan dibanding dengan provinsi yang lain," katanya.
"Oleh karena itu dengan adanya kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove tentunya memberikan sebuah manfaat-manfaat keberkahan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara," tambahnya.