Kendari (ANTARA) - Koordinator Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Prof Rokhmin Dahuri menyarankan kepada pemerintah darah Sulawesi Tenggara agar dalam pengelolaan perikanan agar berhasil harus menggunakan teknologi dan manajemen yang baik.
"(Cara mengelola perikanan yang baik) inti teknisnya adalah pertama harus dengan teknologi dan manajemen, nggak bisa mengelola perikanan yang berhasil itu dengan perasaan saja," kata Rokhmin di Kendari, Sabtu.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga menyampaikan di dalam perikanan tangkap ada aturan pelestarian yaitu tidak boleh menangkap dari potensi produksi lestari.
"Kalau di perikanan tangkap ada aturan pelestarian, nggak boleh menangkap dari potensi produksi lestari, lalu dengan kuota itu bagi untuk berapa kapal dengan kapal yang modern," ujar Rokhmin.
Selain itu, Rokhmin juga menyampaikan bahwa pendukung lain untuk bisa memperoleh keberhasilan dalam mengelola perikanan adalah kebijakan pemerintah.
"Seperti kebijakan perbankan, regulasi yang dipermudah dan seterusnya merupakan faktor pendukung," tutur Rokhmin.
Kemudian, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui pelatihan pendidikan dan penyuluhan.
Sebelumnya, Rokhmin menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara menempati posisi kelima besar di Indonesia dalam hal produksi ikan. Posisi pertama diduduki Provinsi Maluku, kedua Provinsi Sulawesi Selatan, ketiga Provinsi Jawa Timur dan keempat Provinsi Jawa Barat.
"Artinya kalau kita tambahkan modal berupa kapal penangkapan yang lebih banyak, budidaya yang lebih luas dan industri pengelolaan yang lebih besar harusnya boleh jadi menggeser (Provinsi) Maluku," pungkas Rokhmin.
"(Cara mengelola perikanan yang baik) inti teknisnya adalah pertama harus dengan teknologi dan manajemen, nggak bisa mengelola perikanan yang berhasil itu dengan perasaan saja," kata Rokhmin di Kendari, Sabtu.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga menyampaikan di dalam perikanan tangkap ada aturan pelestarian yaitu tidak boleh menangkap dari potensi produksi lestari.
"Kalau di perikanan tangkap ada aturan pelestarian, nggak boleh menangkap dari potensi produksi lestari, lalu dengan kuota itu bagi untuk berapa kapal dengan kapal yang modern," ujar Rokhmin.
Selain itu, Rokhmin juga menyampaikan bahwa pendukung lain untuk bisa memperoleh keberhasilan dalam mengelola perikanan adalah kebijakan pemerintah.
"Seperti kebijakan perbankan, regulasi yang dipermudah dan seterusnya merupakan faktor pendukung," tutur Rokhmin.
Kemudian, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui pelatihan pendidikan dan penyuluhan.
Sebelumnya, Rokhmin menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara menempati posisi kelima besar di Indonesia dalam hal produksi ikan. Posisi pertama diduduki Provinsi Maluku, kedua Provinsi Sulawesi Selatan, ketiga Provinsi Jawa Timur dan keempat Provinsi Jawa Barat.
"Artinya kalau kita tambahkan modal berupa kapal penangkapan yang lebih banyak, budidaya yang lebih luas dan industri pengelolaan yang lebih besar harusnya boleh jadi menggeser (Provinsi) Maluku," pungkas Rokhmin.