Kendari (ANTARA) - Pada masa pandemi COVID-19 ini, Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, melaporkan bahwa sekitar 40 persen dari total jumlah UMKM yang ada di kota tersebut yang masih bertahan dan eksis hingga saat ini.
“Dari jumlah UMKM Kota Kendari, sebanyak 41.997 usaha sekitar 60 persen yang sudah gulung tikar, alias tak ada lagi kegiatan," ujar Kabid UMKM Disperindagkop dan UMKM Kota Kendari, Istaman Zeslopa, Minggu.
Menurut dia, UMKM yang masih bisa mempertahankan usahanya adalah mereka yang ditopang dengan permodalan yang mumpuni.
Sedangkan bagi pelaku usaha yang modalnya relatif terbatas, lanjutnya, maka mereka terpaksa harus menutup usahanya.
“Banyak yang tutup kemarin-kemarin itu karena dampak COVID-19, mayoritas tidak sampai permodalannya,” jelas Istaman.
Saat ini, lanjut Kabid UMKM ini, pihaknya telah mengirimkan data UMKM ke pihak Dinas Perindustrian dan Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk kemudian dilanjutkan ke pihak kementerian.
Tujuannya, adalah akan diverifikasi, yang belum sama sekali menerima bantuan COVID-19 seperti bantuan sosial tunai (BST) maupun kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), akan diberikan bantuan presiden (Banpres) senilai Rp2,4 juta per pelaku usaha setiap bulannya.
Disebutkannya, bahwa pihaknya mengajukan semua pelaku UMKM di Kota Kendari yang jumlahnya sebanyak 41.997 pelaku usaha sebagai calon penerima Banpres.
Selanjutnya, dari jumlah tersebut, pihak Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan verifikasi, UMKM mana saja yang belum pernah mendapatkan bantuan COVID-19.
“Yang kami ketahui bahwa kuotanya itu hanya 20 ribu penerima saja setiap daerah,” ujar Istaman.
“Dari jumlah UMKM Kota Kendari, sebanyak 41.997 usaha sekitar 60 persen yang sudah gulung tikar, alias tak ada lagi kegiatan," ujar Kabid UMKM Disperindagkop dan UMKM Kota Kendari, Istaman Zeslopa, Minggu.
Menurut dia, UMKM yang masih bisa mempertahankan usahanya adalah mereka yang ditopang dengan permodalan yang mumpuni.
Sedangkan bagi pelaku usaha yang modalnya relatif terbatas, lanjutnya, maka mereka terpaksa harus menutup usahanya.
“Banyak yang tutup kemarin-kemarin itu karena dampak COVID-19, mayoritas tidak sampai permodalannya,” jelas Istaman.
Saat ini, lanjut Kabid UMKM ini, pihaknya telah mengirimkan data UMKM ke pihak Dinas Perindustrian dan Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk kemudian dilanjutkan ke pihak kementerian.
Tujuannya, adalah akan diverifikasi, yang belum sama sekali menerima bantuan COVID-19 seperti bantuan sosial tunai (BST) maupun kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), akan diberikan bantuan presiden (Banpres) senilai Rp2,4 juta per pelaku usaha setiap bulannya.
Disebutkannya, bahwa pihaknya mengajukan semua pelaku UMKM di Kota Kendari yang jumlahnya sebanyak 41.997 pelaku usaha sebagai calon penerima Banpres.
Selanjutnya, dari jumlah tersebut, pihak Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan verifikasi, UMKM mana saja yang belum pernah mendapatkan bantuan COVID-19.
“Yang kami ketahui bahwa kuotanya itu hanya 20 ribu penerima saja setiap daerah,” ujar Istaman.