Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terpaksa menunda pembukaan sekolah, baik pendidikan SD maupun SMP, karena hasil verifikasi seluruh satuan tingkat pendidikan belum memenuhi syarat verifikasi sekolah saat penerapan tatanan normal baru masa pandemi COVID-19.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Kendari, Kamis mengatakan alasan pemkot belum membuka proses belajar mengajar (PBM) secara tatap muka saat ini karena masih menunggu instruksi dari Kementrian Pendidikan dan belum ada formula untuk mengatur hal itu.
"Tim supervisi memastikan belum ada sekolah yang memenuhi verifikasi. Belum ada formula yang tepat untuk mengatur proses kedatangan dan kepulangan mereka (para siswa). Misalnya, saat ke sekolah itu harus dipastikan sampai (di sekolah), begitu juga pulang sekolah. Makanya harus ada kerja sama dengan orang tua siswa," katanya.
Selain itu, Sulkarnain juga menyampaikan kekhawatirannya jika membuka sekolah secara terburu-buru maka akan berakibat buruk bagi yang akan masuk sekolah.
"Sangat rentan bagi anak-anak kita, kalau dipaksakan belajar tatap muka dan menjadi risiko untuk tertular virus corona," tutur Sulkarnain.
Sementara itu, terkait tahun ajaran baru mendatang, Sulkarnain Menyampaikan bahwa masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan siswa, yakni belajar di rumah dengan sistem e-learning atau secara daring (online), seperti yang selama ini dilakukan.
"Meski tetap ada kendala, seperti masalah jaringan, kami menilai hal itu bisa dicarikan solusinya ketimbang mengambil risiko lebih besar murid kita tertular COVID-19. Intinya kami tidak ingin ambil risiko dan tentu juga harus mengikuti instruksi Kemendikbud," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kendari Rajab Jinik menyambut baik keputusan pemerintah kota karena sejak sekolah direncanakan akan dibuka, pihaknya sudah menolak dan tidak menyetujuinya.
"Kami apresiasi dengan keputusan pak wali kota, membuka sekolah itu memang sangat rentan. Apalagi kita belum ada jaminan dari pemerintah pusat bahwa kita sudah aman dari COVID-19," kata Rajab.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Kendari, Kamis mengatakan alasan pemkot belum membuka proses belajar mengajar (PBM) secara tatap muka saat ini karena masih menunggu instruksi dari Kementrian Pendidikan dan belum ada formula untuk mengatur hal itu.
"Tim supervisi memastikan belum ada sekolah yang memenuhi verifikasi. Belum ada formula yang tepat untuk mengatur proses kedatangan dan kepulangan mereka (para siswa). Misalnya, saat ke sekolah itu harus dipastikan sampai (di sekolah), begitu juga pulang sekolah. Makanya harus ada kerja sama dengan orang tua siswa," katanya.
Selain itu, Sulkarnain juga menyampaikan kekhawatirannya jika membuka sekolah secara terburu-buru maka akan berakibat buruk bagi yang akan masuk sekolah.
"Sangat rentan bagi anak-anak kita, kalau dipaksakan belajar tatap muka dan menjadi risiko untuk tertular virus corona," tutur Sulkarnain.
Sementara itu, terkait tahun ajaran baru mendatang, Sulkarnain Menyampaikan bahwa masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan siswa, yakni belajar di rumah dengan sistem e-learning atau secara daring (online), seperti yang selama ini dilakukan.
"Meski tetap ada kendala, seperti masalah jaringan, kami menilai hal itu bisa dicarikan solusinya ketimbang mengambil risiko lebih besar murid kita tertular COVID-19. Intinya kami tidak ingin ambil risiko dan tentu juga harus mengikuti instruksi Kemendikbud," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kendari Rajab Jinik menyambut baik keputusan pemerintah kota karena sejak sekolah direncanakan akan dibuka, pihaknya sudah menolak dan tidak menyetujuinya.
"Kami apresiasi dengan keputusan pak wali kota, membuka sekolah itu memang sangat rentan. Apalagi kita belum ada jaminan dari pemerintah pusat bahwa kita sudah aman dari COVID-19," kata Rajab.