Kendari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara merilis tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018 alami tren peningkatan menjadi 74,32 dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya 68,51, yang diukur dari tiga aspek.
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sultra, Ahmad Luqman saat menyampaikan rilis melalui vedio call yang diterima Antara, Kamis mengatakan, tiga aspek penilaian IDI tersebut yakni aspek kebebasan sipil, aspk hak politik dan aspek lembaga demokrasi.
"Aspek kebebasan sipil dari 77,66 menjadi 79,77, aspek hak politik dari 40,49 menjadi 67,59 dan aspek lembaga demokrasi 69,74 menjadi 78,16," ujarnya.
Ahmad Luqman mengatakan, adapun indikator di Sultra yang mendapatkan penilaian buruk pada tahun 2018 meliputi demokrasi/mogok yang bersifat kekerasan, penggunaan kekerasan oleh pemerintah yang menghambat kebebeasn berkumpul dan berpendapat.
Begitu juga dengan rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah yang dinilai belum memadai sehingga hal itu masuk dalam penilaian buruk.
"Selama masa pandemi COVID-19, Forum Grup Discusion (FGD) yang semestinya dilakukan bulan Maret dan hasilnya akan dipublikasi di Agustus. Namun sebelum mengetahui hasil IDI untuk 2019 terlebih dahulu tim BPS melakukan wawancara kepada nara sumber yang dianggap memahami persoalan ini," kata Ahmad Luqman.
Artinya bahwa FGD dalam menghasilkan IDI setiap tahun, selalu menggali dan mencari informasi baru yang mungkin saja belum didapatkan sebelumnya.
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sultra, Ahmad Luqman saat menyampaikan rilis melalui vedio call yang diterima Antara, Kamis mengatakan, tiga aspek penilaian IDI tersebut yakni aspek kebebasan sipil, aspk hak politik dan aspek lembaga demokrasi.
"Aspek kebebasan sipil dari 77,66 menjadi 79,77, aspek hak politik dari 40,49 menjadi 67,59 dan aspek lembaga demokrasi 69,74 menjadi 78,16," ujarnya.
Ahmad Luqman mengatakan, adapun indikator di Sultra yang mendapatkan penilaian buruk pada tahun 2018 meliputi demokrasi/mogok yang bersifat kekerasan, penggunaan kekerasan oleh pemerintah yang menghambat kebebeasn berkumpul dan berpendapat.
Begitu juga dengan rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah yang dinilai belum memadai sehingga hal itu masuk dalam penilaian buruk.
"Selama masa pandemi COVID-19, Forum Grup Discusion (FGD) yang semestinya dilakukan bulan Maret dan hasilnya akan dipublikasi di Agustus. Namun sebelum mengetahui hasil IDI untuk 2019 terlebih dahulu tim BPS melakukan wawancara kepada nara sumber yang dianggap memahami persoalan ini," kata Ahmad Luqman.
Artinya bahwa FGD dalam menghasilkan IDI setiap tahun, selalu menggali dan mencari informasi baru yang mungkin saja belum didapatkan sebelumnya.