Kendari (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara merekomendasikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan pada sidang paripurna dengan agenda tanggapan dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Bau Bau yang dipimpin Ketua DPRD Zahari, Kamis.
Juru bicara panitia khusus (Pansus) DPRD Baubau, Baniu, menyebutkan bahwa dewan memberikan beberapa rekomendasi atas LKPJ Wali kota Baubau tahun anggaran 2019.
Rekomendasi itu di antaranya, mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Baubau.
"DPRD mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang telah mampu merealisasikan PAD. Tetapi dewan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah," ujar Baniu, politisi Partai Nasdem.
Dewan juga mendorong kreatifitas Pemerintah Kota Bau Bau untuk menggali potensi pendapatan lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Namun demikian, kata dia, DPRD juga memberikan kritikan terhadap kinerja OPD serta meminta pihak pemerintah untuk meningkatkan kembali sistem keamanan masyarakat.
Dewan mengharapkan jajaran OPD menggenjot pelaksanaan program untuk mengukur sejauhmana serapan anggaran berjalan.
Diusulkan pula agar pemerintah mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan sebagai sarana membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
Wali Kota Baubau AS Tamrin mengatakan LKPJ telah memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan di Kota Baubau.
"Pemkot Baubau berkomitmen mengelolah keuangan daerah dengan tertib, efektif, transparan dan sesuai perundang-undangan.
Sidang paripurna penyampaian laporan pansus dan penetapan keputusan DPRD terhadap LKPJ serta penyerahan rekomendasi terhadap LKPJ WaliKota Baubau tahun 2019 dihadiri Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse, Sekda Baubau Roni Muhtar dan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Baubau.
Hal tersebut disampaikan pada sidang paripurna dengan agenda tanggapan dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Bau Bau yang dipimpin Ketua DPRD Zahari, Kamis.
Juru bicara panitia khusus (Pansus) DPRD Baubau, Baniu, menyebutkan bahwa dewan memberikan beberapa rekomendasi atas LKPJ Wali kota Baubau tahun anggaran 2019.
Rekomendasi itu di antaranya, mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Baubau.
"DPRD mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang telah mampu merealisasikan PAD. Tetapi dewan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah," ujar Baniu, politisi Partai Nasdem.
Dewan juga mendorong kreatifitas Pemerintah Kota Bau Bau untuk menggali potensi pendapatan lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Namun demikian, kata dia, DPRD juga memberikan kritikan terhadap kinerja OPD serta meminta pihak pemerintah untuk meningkatkan kembali sistem keamanan masyarakat.
Dewan mengharapkan jajaran OPD menggenjot pelaksanaan program untuk mengukur sejauhmana serapan anggaran berjalan.
Diusulkan pula agar pemerintah mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan sebagai sarana membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
Wali Kota Baubau AS Tamrin mengatakan LKPJ telah memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan di Kota Baubau.
"Pemkot Baubau berkomitmen mengelolah keuangan daerah dengan tertib, efektif, transparan dan sesuai perundang-undangan.
Sidang paripurna penyampaian laporan pansus dan penetapan keputusan DPRD terhadap LKPJ serta penyerahan rekomendasi terhadap LKPJ WaliKota Baubau tahun 2019 dihadiri Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse, Sekda Baubau Roni Muhtar dan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Baubau.