Kendari (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara Hado Hasina menyatakan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mesti menyiapkan konsep subsidi transportasi untuk menjamin tetap terselenggaranya jasa angkutan

"Larangan atau pun imbauan mobilisasi orang antarwilayah dengan dalih memutus mata rantai penyebaran Virus Corona boleh saja tetapi mobilisasi kebutuhan masyarakat maupun alat kesehatan serta obat-obatan tidak boleh berhenti," kata Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina di Kendari, Selasa.

Nah, mobilisasi barang dari satu daerah ke daerah lain membutuhkan alat transportasi, baik udara, darat maupun laut.

Tetapi, alat transfortasi tersebut akan berhenti dengan sendirinya jika dari hari ke hari terus merugi, hingga tidak menutupi biaya operasional, seperti belanja bahan bakar, upah awak dan lain lain.
  Jajaran Dinas Perhubungan Sultra siaga di setiap simpul pelayanan transportasi memeriksa penumpang sebagai partisipasi mencegah COVID-19 (Foto:ANTARA/sarjono)

Kondisi yang demikian, kata dia, dibutuhkan intervensi pemerintah maupun legislatif dalam hal implementsasi subsidi anggaran transportasi.

"Sampai saat ini jaringan transportasi antar wilayah di Sultra, baik darat, laut maupun udara masih berjalan meskipun terjadi penurunan yang signifikan. Yang lain boleh "lockdown" tetapi alat transportasi tidak boleh," ujarnya.

Pemilik kapal rakyat, Edy (29) mengatakan penumpang maupun barang turun drastis karena wabah Corona tetapi terus beroperasi rute Kendari-Wawonii dan Menui (Sulawesi Tengah).

"Ya, keadaan saat ini serba sulit dan mencemaskan. Tetapi harus berlayar karena ini mata pencaharian. Akan berhenti kalau pemasukan tidak menutupi belanja bahan bakar," kata Edy.

Ia berharap wabah Corona segera berlalu sehingga aktivitas masyarakat kembali normal dan perekonomian baik seperti semula.








Pewarta : Sarjono
Editor : Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024