Baubau (ANTARA) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mendukung penuh kegiatan sensus penduduk 2020 dengan harapan menghasilkan satu data kependudukan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat beragam kebijakan.
Wali Kota Baubau, AS Tamrin mengatakan, sesuai amanah Undang-undang, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan sensus penduduk tahun 2020 di seluruh wilayah negara Indonesia, tak terkecuali di Kota Baubau.
"Sensus penduduk 2020 merupakan sensus yang ketujuh secara nasional. Berbeda dengan sebelumnya, BPS akan melakukan metode kombinasi dalam SP 2020 kali ini," ujar Sekda Kota Baubau, Roni Muhtar, mewakili Wali Kota, pada rapat koordinasi SP 2020 BPS Baubau di Metro Entertaint, Jumat.
Pada SP tahun ini, kata dia, metode yang akan dilakukan dengan dua cara. Pertama secara online yang akan dilaksanakan pada 15 Februari sampai 31 Maret 2020. Metode kedua dengan cara wawancara atau "door to door" yang akan akan dilaksanakan pada 1 sampai 31 Juli 2020.
Roni mengaku, tantangan sinkronisasi data kependudukan di Indonesia saat ini termasuk Baubau adalah perbedaan data BPS dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.
Data Dirjen dilakukan secara administratif atau mengacu pada saat penduduk melakukan registrasi kependudukan, sedang BPS mengacu pada tempat tinggal penduduk secara faktual sesuai alamat domisili.
Hal ini menimbulkan perbedaan. Merujuk data semester I tahun 2019, penduduk Kota Baubau secara administratif tercatat sebanyak 161.366 jiwa. Sementara sensus BPS 2010 berdasarkan survei angka tahun 2019 tercatat sebanyak 171.802 jiwa.
"Perbedaannya hampir dua ribu jiwa. Nah, sesuai dengan amanat pemerintah pusat maka kelancaran sensus penduduk ini perlu didukung. Tentunya dengan semangat Polima, seluruh elemen harus membantu kelancaran sensus di masyarakat," katanya.
Dikatakan, data kependudukan memiliki peranan penting sebagai dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan. Utamanya untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Sensus penduduk akan menghasilkan parameter demograsi dan perumahan yang dibutuhkan penduduk. Sehingga indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai RPJMN akan tercapai.
Data ini juga akan digunakan untuk perencanaan pembangunan. Sehingga diketahui berapa bahan makanan yang harus disiapkan, berapa luas pertanian, sarana pendikan dan kesehatan, air bersih, bagaimana daya dukung lingkungan dan sebaginya.
"Data penduduk ini tentu bukan satu-satunya data dalam perencanaan pembangunan, tetapi data ini menjadi data hampir semua indikator pembangunan," katanya.
Olehnya itu, Roni mengajak seluruh elemen daerah itu agar memiliki data kependudukan yang kuat. Sebab data ini akan digunakan untuk merancang Kota Baubau kedepan.
"Sekarang saatnya kita menjemput masa depan Kota Baubau yang aman, maju, sejahtera dan berbudaya," katanya.
Pada rapat koordinasi itu hadir Kepala BPS Baubau, Sudirman K, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baubau, Arif Basari, unsur Forkopimda, sejumlah kepada OPD lingkup Pemkot Baubau, para camat dan lurah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Wali Kota Baubau, AS Tamrin mengatakan, sesuai amanah Undang-undang, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan sensus penduduk tahun 2020 di seluruh wilayah negara Indonesia, tak terkecuali di Kota Baubau.
"Sensus penduduk 2020 merupakan sensus yang ketujuh secara nasional. Berbeda dengan sebelumnya, BPS akan melakukan metode kombinasi dalam SP 2020 kali ini," ujar Sekda Kota Baubau, Roni Muhtar, mewakili Wali Kota, pada rapat koordinasi SP 2020 BPS Baubau di Metro Entertaint, Jumat.
Pada SP tahun ini, kata dia, metode yang akan dilakukan dengan dua cara. Pertama secara online yang akan dilaksanakan pada 15 Februari sampai 31 Maret 2020. Metode kedua dengan cara wawancara atau "door to door" yang akan akan dilaksanakan pada 1 sampai 31 Juli 2020.
Roni mengaku, tantangan sinkronisasi data kependudukan di Indonesia saat ini termasuk Baubau adalah perbedaan data BPS dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.
Data Dirjen dilakukan secara administratif atau mengacu pada saat penduduk melakukan registrasi kependudukan, sedang BPS mengacu pada tempat tinggal penduduk secara faktual sesuai alamat domisili.
Hal ini menimbulkan perbedaan. Merujuk data semester I tahun 2019, penduduk Kota Baubau secara administratif tercatat sebanyak 161.366 jiwa. Sementara sensus BPS 2010 berdasarkan survei angka tahun 2019 tercatat sebanyak 171.802 jiwa.
"Perbedaannya hampir dua ribu jiwa. Nah, sesuai dengan amanat pemerintah pusat maka kelancaran sensus penduduk ini perlu didukung. Tentunya dengan semangat Polima, seluruh elemen harus membantu kelancaran sensus di masyarakat," katanya.
Dikatakan, data kependudukan memiliki peranan penting sebagai dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan. Utamanya untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Sensus penduduk akan menghasilkan parameter demograsi dan perumahan yang dibutuhkan penduduk. Sehingga indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai RPJMN akan tercapai.
Data ini juga akan digunakan untuk perencanaan pembangunan. Sehingga diketahui berapa bahan makanan yang harus disiapkan, berapa luas pertanian, sarana pendikan dan kesehatan, air bersih, bagaimana daya dukung lingkungan dan sebaginya.
"Data penduduk ini tentu bukan satu-satunya data dalam perencanaan pembangunan, tetapi data ini menjadi data hampir semua indikator pembangunan," katanya.
Olehnya itu, Roni mengajak seluruh elemen daerah itu agar memiliki data kependudukan yang kuat. Sebab data ini akan digunakan untuk merancang Kota Baubau kedepan.
"Sekarang saatnya kita menjemput masa depan Kota Baubau yang aman, maju, sejahtera dan berbudaya," katanya.
Pada rapat koordinasi itu hadir Kepala BPS Baubau, Sudirman K, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baubau, Arif Basari, unsur Forkopimda, sejumlah kepada OPD lingkup Pemkot Baubau, para camat dan lurah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan sejumlah tamu undangan lainnya.