Kendari (ANTARA) - Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3APPKB) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan dialami perempuan dan anak di daerah ini.
Kepala Dinas P3APPKB Sultra Andi Tenri Rawe Silondae mengatakan, penurunan angka kekerasan dialami perempuan dan anak, karena berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas P3APPKB Sultra. Salah satunya adalah membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang rutin melakukan sosialisasi di 17 kabupaten/kota.
"Meski begitu, masih ada juga beberapa kabupaten yang belum sampai tingkat kelurahan. Namun di tingkat kecamatan setiap kabupaten sudah ada tim itu yang siaga untuk turun ke lokasi terjadi kekerasan, artinya tim PATBM ini menjemput bola," kata Andi Tenri, di Kendari, Selasa.
Data itu menunjukkan pada tahun 2018, jumlah kekerasan di daerah ini sebanyak 175 kasus, sedangkan tahun 2019 tercatat hanya 97 kasus kekerasan.
Untuk tahun 2019, dari 97 kasus yang ada, 35 kasus kekerasan dialami perempuan dewasa, 51 kekerasan yang dialami anak perempuan dan 11 kekerasan yang dialami anak laki-laki. Jenis kekerasan yang dialami adalah kekerasan fisik dan seksual.
Tak hanya satu upaya, menurut Andi Tenri, upaya lain yang dilakukan beserta jajarannya adalah pencerahan langsung kepada masyarakat pentingnya melaporkan kekerasan.
Selain itu, pihaknya juga sering melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ke kabupaten/kota, agar setiap kejadian bisa terdeteksi, dicatat, diregistrasi kemudian dimasukkan dalam aplikasi yang namanya simfoni untuk melihat jumlah kasus kekerasan.
"Alhamdulillah, mudah-mudahan penurunan angka yang ada tahun ini, memang benar-benar turun berdasarkan upaya Dinas P3APPKB. Bukan karena tidak dilaporkan kasus kekerasan yang masih ada di luaran sana. Karena bisa saja turunnya jumlah kekerasan, karena sedikit masyarakat yang melapor," kata Tenri.
Baca juga: Setahun, Pemprov Sultra tangani 192 kasus kekerasan perempuan dan anak
Dari 17 kabupaten/kota se-Sultra, jumlah kekerasan tertinggi yaitu di Kota Kendari sebanyak 28 kasus, kedua Konawe Selatan sebanyak 26 kasus, ketiga Kota Baubau sebanyak 10 kasus, keempat Bombana sebanyak 9 kasus, kelima Buton sebanyak 8 kasus, keenam Kolaka Utara sebanyak 5 kasus.
Selanjutnya, ketujuh Konawe Selatan sebanyak 3 kasus, urutan kedelapan yaitu Kolaka dan Kolaka Timur masing-masing 2 kasus. Kesembilan Konawe Utara sebanyak 1 kasus. Sedangkan daerah lainnya, yakni Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tenggah, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi tidak ada tindak kekerasan yang masuk dalam data P3APPKB.
Tenri kembali menjelaskan bahwa dalam data, di Buton Utara tidak ada kasus kekerasan, karena belum dilaporkan. Padahal, menurut dia, kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Buton Utara masih hangat diberitakan.
Kepala Dinas P3APPKB Sultra Andi Tenri Rawe Silondae mengatakan, penurunan angka kekerasan dialami perempuan dan anak, karena berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas P3APPKB Sultra. Salah satunya adalah membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang rutin melakukan sosialisasi di 17 kabupaten/kota.
"Meski begitu, masih ada juga beberapa kabupaten yang belum sampai tingkat kelurahan. Namun di tingkat kecamatan setiap kabupaten sudah ada tim itu yang siaga untuk turun ke lokasi terjadi kekerasan, artinya tim PATBM ini menjemput bola," kata Andi Tenri, di Kendari, Selasa.
Data itu menunjukkan pada tahun 2018, jumlah kekerasan di daerah ini sebanyak 175 kasus, sedangkan tahun 2019 tercatat hanya 97 kasus kekerasan.
Untuk tahun 2019, dari 97 kasus yang ada, 35 kasus kekerasan dialami perempuan dewasa, 51 kekerasan yang dialami anak perempuan dan 11 kekerasan yang dialami anak laki-laki. Jenis kekerasan yang dialami adalah kekerasan fisik dan seksual.
Tak hanya satu upaya, menurut Andi Tenri, upaya lain yang dilakukan beserta jajarannya adalah pencerahan langsung kepada masyarakat pentingnya melaporkan kekerasan.
Selain itu, pihaknya juga sering melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ke kabupaten/kota, agar setiap kejadian bisa terdeteksi, dicatat, diregistrasi kemudian dimasukkan dalam aplikasi yang namanya simfoni untuk melihat jumlah kasus kekerasan.
"Alhamdulillah, mudah-mudahan penurunan angka yang ada tahun ini, memang benar-benar turun berdasarkan upaya Dinas P3APPKB. Bukan karena tidak dilaporkan kasus kekerasan yang masih ada di luaran sana. Karena bisa saja turunnya jumlah kekerasan, karena sedikit masyarakat yang melapor," kata Tenri.
Baca juga: Setahun, Pemprov Sultra tangani 192 kasus kekerasan perempuan dan anak
Dari 17 kabupaten/kota se-Sultra, jumlah kekerasan tertinggi yaitu di Kota Kendari sebanyak 28 kasus, kedua Konawe Selatan sebanyak 26 kasus, ketiga Kota Baubau sebanyak 10 kasus, keempat Bombana sebanyak 9 kasus, kelima Buton sebanyak 8 kasus, keenam Kolaka Utara sebanyak 5 kasus.
Selanjutnya, ketujuh Konawe Selatan sebanyak 3 kasus, urutan kedelapan yaitu Kolaka dan Kolaka Timur masing-masing 2 kasus. Kesembilan Konawe Utara sebanyak 1 kasus. Sedangkan daerah lainnya, yakni Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tenggah, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi tidak ada tindak kekerasan yang masuk dalam data P3APPKB.
Tenri kembali menjelaskan bahwa dalam data, di Buton Utara tidak ada kasus kekerasan, karena belum dilaporkan. Padahal, menurut dia, kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Buton Utara masih hangat diberitakan.