Kendari (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A), Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat masalah perlindungan dan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak di Sultra masih menghadapi tantangan yang serius.
"Isu kekerasan, perdagangan orang, akses ekonomi kesetaraan, keadilan gender dan sederetan masalah lainnya masih selalu terdengar akrab di telinga yang hampir setiap hari," kata Kepala Dinas DP3A dan KB Sultra, Andi Tenri Rawe Silondae, saat kegiatan Desiminasi profil perlindungan tenaga kerja perempuan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di salah satu hotel di Kendari, Jumat.
Menurut Andi Tenri, kekerasan pada perempuan dan anak, berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Tenggara tahun 2018 tercatat 1.809 kasus kekerasan perempuan dan anak. Dan 84,4 persen dari total kasus tersebut korbannya adalah perempuan, dan 15,4 persen adalah usia anak (0-18 tahun).
Tingginya angka kekerasan terhadap anak permasalahannya tentu bukan hanya soal kekerasan, tetapi situasi kerentanan lainnya juga banyak dihadapi anak-anak di Sulawesi Tenggara seperti narkoba, pornografi, penelantaraan dan eksploitasi kehidupan ekonomi.
Dengan demikian, lanjut Kadis P3A-KB Sultra itu, perlindungan perempuan dalam ketenagakerjaan mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi terkait kekerasan yang dialami oleh pekerja perempuan dan sekaligus meningkatkan komitmen bersama membangun ketenagakerjaan yang responsif gender yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun.
"Saya yakin dan percaya, bahwa sudah banyak inisiasi dan upaya yang dilakukan pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga profesi dalam mendukung pembangunan PPPA termasuk tiga program unggulan yakni pesan untuk akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, perdagangan perempuan serta kesenjangan ekonomi perempuan," tuturnya.
Rangkaian kegiatan yang dibuka Asisten Deputi Perlindungan Hak perempuan dan anak Kementerian PPPA, Rafael Walangitan mewakili Deputi Perlindungan Perempuan mengapresiasi kegiatan dalam upaya untuk melengkapi informasi data secara mendalam terkait kebijakan Kementerian PPPA yang salah satunya merupakan program unggulan adalah "3Ends".
Menurut Asisten Deputi, hak-hak perlindungan bagi perempuan di tanah air masih perlu kesempurnaan dan kesamaan persepsi, disamping data tentang kondisi pekerja perempuan dan laki-laki masih terjadi ketimpangan, dimana kesetaraan gender dalam berbagai lapangan kerja masih dibawah.
Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara, angka partisipasi lapangan kerja hingga februari 2019, kaum perempuan baru mencapai 59,58 persen sementara laki-laki mencapai 71,62 persen.
"Ini artinya bahwa perbedaan kesataraan gender terkait partisipasi lapangan kerja dengan laki-laki masih terjadi ketimpangan yang cukup jauh," tutur Rafael.
Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu juga merupakan hasil penelitian yang dilakukan dari rekan-rekan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Bandung.
Kegiatan yang berlangsung sehari itu diikuti 50 peserta terdiri dari sejumlah instansi teknis yakni Dinas Tenaga Kerja, BPS, Dinkes, DKP, Serikat Pekerja Sosial, Forum Puspa daerah, perwakilan dari perusahaan pertambangan, LSM dan media.
Diakhir kegiatan tersebut, Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian PPPA, Prof Dr.Vennetia R Dones sempat menghadiri kegiatan itu dan menyampaikan apresiasi terkait kegiatan yang menghadirkan dari sejumlah instansi teknis untuk kelengkapan data terkait profil masalah tenaga kerja perempuan khususnya di Sultra.
"Isu kekerasan, perdagangan orang, akses ekonomi kesetaraan, keadilan gender dan sederetan masalah lainnya masih selalu terdengar akrab di telinga yang hampir setiap hari," kata Kepala Dinas DP3A dan KB Sultra, Andi Tenri Rawe Silondae, saat kegiatan Desiminasi profil perlindungan tenaga kerja perempuan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di salah satu hotel di Kendari, Jumat.
Menurut Andi Tenri, kekerasan pada perempuan dan anak, berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Tenggara tahun 2018 tercatat 1.809 kasus kekerasan perempuan dan anak. Dan 84,4 persen dari total kasus tersebut korbannya adalah perempuan, dan 15,4 persen adalah usia anak (0-18 tahun).
Tingginya angka kekerasan terhadap anak permasalahannya tentu bukan hanya soal kekerasan, tetapi situasi kerentanan lainnya juga banyak dihadapi anak-anak di Sulawesi Tenggara seperti narkoba, pornografi, penelantaraan dan eksploitasi kehidupan ekonomi.
Dengan demikian, lanjut Kadis P3A-KB Sultra itu, perlindungan perempuan dalam ketenagakerjaan mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi terkait kekerasan yang dialami oleh pekerja perempuan dan sekaligus meningkatkan komitmen bersama membangun ketenagakerjaan yang responsif gender yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun.
"Saya yakin dan percaya, bahwa sudah banyak inisiasi dan upaya yang dilakukan pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga profesi dalam mendukung pembangunan PPPA termasuk tiga program unggulan yakni pesan untuk akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, perdagangan perempuan serta kesenjangan ekonomi perempuan," tuturnya.
Rangkaian kegiatan yang dibuka Asisten Deputi Perlindungan Hak perempuan dan anak Kementerian PPPA, Rafael Walangitan mewakili Deputi Perlindungan Perempuan mengapresiasi kegiatan dalam upaya untuk melengkapi informasi data secara mendalam terkait kebijakan Kementerian PPPA yang salah satunya merupakan program unggulan adalah "3Ends".
Menurut Asisten Deputi, hak-hak perlindungan bagi perempuan di tanah air masih perlu kesempurnaan dan kesamaan persepsi, disamping data tentang kondisi pekerja perempuan dan laki-laki masih terjadi ketimpangan, dimana kesetaraan gender dalam berbagai lapangan kerja masih dibawah.
Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara, angka partisipasi lapangan kerja hingga februari 2019, kaum perempuan baru mencapai 59,58 persen sementara laki-laki mencapai 71,62 persen.
"Ini artinya bahwa perbedaan kesataraan gender terkait partisipasi lapangan kerja dengan laki-laki masih terjadi ketimpangan yang cukup jauh," tutur Rafael.
Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu juga merupakan hasil penelitian yang dilakukan dari rekan-rekan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Bandung.
Kegiatan yang berlangsung sehari itu diikuti 50 peserta terdiri dari sejumlah instansi teknis yakni Dinas Tenaga Kerja, BPS, Dinkes, DKP, Serikat Pekerja Sosial, Forum Puspa daerah, perwakilan dari perusahaan pertambangan, LSM dan media.
Diakhir kegiatan tersebut, Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian PPPA, Prof Dr.Vennetia R Dones sempat menghadiri kegiatan itu dan menyampaikan apresiasi terkait kegiatan yang menghadirkan dari sejumlah instansi teknis untuk kelengkapan data terkait profil masalah tenaga kerja perempuan khususnya di Sultra.