Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sulra) menargetkan pada 2022 daerah setempat bebas dari daerah kawasan kumuh.
"Kami menyadari bahwa Pemerintah Kota Kendari memiliki keterbatasan untuk menyelesaikan kawasan kumuh, tanpa ada dukungan pembiayaan dari berbagai pihak dalam bentuk kolaborasi," kata Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Kendari, Senin.
Saat ini, luasan kawasan kumuh di Kota Kendari 497,27 hektare, namun yang baru bisa dikurangi hingga akhir 2018 seluas 156,92 hektare. Masih ada 340,35 hektare kawasan kumuh yang harus diselesaikan hingga 2022 atau hingga berakhirnya RPJMD 2017-2022.
Sulkarnain juga mengungkapkan penataan perumahan dan pemukiman memiliki tantangan yang semakin kompleks dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.
"Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kendari mendorong penyelesaian kawasan kumuh melalui pendekatan infrastruktur, sesuatu dengan indikator kawasan kumuh, yaitu permasalahan rumah, jalan dan permasalahan lingkungan berupa air minum, sanitasi, sampah, limbah, dan penanganan kebakaran," katanya.
Pemerintah kota saat ini berupaya mengubah setiap sudut kawasan kumuh di Kota Kendari menjadi kawasan yang produktif, salah satunya daerah Bungkutoko-Petoaha, Kecamatan Abeli.
"Penataan kawasan kumuh Petoaha dan Bungkutoko merupakan kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman dengan konsep 'water front city', yaitu konsep yang mengembangkan potensi sumber daya khususnya kawasan pesisir," katanya.
Sulkarnain berharap, konsep "water front city" dapat meningkatkan faraf hidup masyarakat di kawasan Petoaha dan Bungkutoko karena menerapkan konsep wisata.
"Dengan selesainya pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari Bank Dunia ini, kawasan Petoaha dan Bungkutoko ini akan menjadi destinasi wisata baru Kota Kendari," katanya