Kendari (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprogramkan peningkatan pembangunan jalan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pertambangan Morosi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebanyak Rp28 miliar untuk peningkatan jalan antarprovinsi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
"Saat ini dalam tahapan pelelangan proyek pekerjaan jalan Morosi, Kabupaten Konawe oleh Kementerian PUPR. Tahun ini dipastikan akan dikerjakan," kata Ali Mazi.
DPRD dan Pemprov Sultra terus mengoptimalkan penganggaran pembangunan jalan antarkabupaten maupun sentra-sentra produksi.
"Kerusakan jalan di wilayah Sultra dipastikan tidak dapat dibiayai dari APBD sehinggga pemerintah bersama DPRD berjuang mengusulkan ke pemerintah pusat," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh bahwa kerusakan jalan di sekitar kawasan industri pertambangan Morosi dikeluhkan masyarakat selama tiga tahun terakhir.
"Kondisi jalan Morosi antara Kabupaten Konawe dan Konawe Utara menyengsarakan rakyat. Saat musim hujan warga mandi lumpur, sebaliknya saat kemarau warga mandi debu. Derita itu segera berakhir," kata politisi PAN.
Ia mengharapkan investor tambang tidak menggunakan atau melintasi jalanan umum untuk mengangkut material karena mempercepat kerusakan jalan.
Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebanyak Rp28 miliar untuk peningkatan jalan antarprovinsi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
"Saat ini dalam tahapan pelelangan proyek pekerjaan jalan Morosi, Kabupaten Konawe oleh Kementerian PUPR. Tahun ini dipastikan akan dikerjakan," kata Ali Mazi.
DPRD dan Pemprov Sultra terus mengoptimalkan penganggaran pembangunan jalan antarkabupaten maupun sentra-sentra produksi.
"Kerusakan jalan di wilayah Sultra dipastikan tidak dapat dibiayai dari APBD sehinggga pemerintah bersama DPRD berjuang mengusulkan ke pemerintah pusat," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh bahwa kerusakan jalan di sekitar kawasan industri pertambangan Morosi dikeluhkan masyarakat selama tiga tahun terakhir.
"Kondisi jalan Morosi antara Kabupaten Konawe dan Konawe Utara menyengsarakan rakyat. Saat musim hujan warga mandi lumpur, sebaliknya saat kemarau warga mandi debu. Derita itu segera berakhir," kata politisi PAN.
Ia mengharapkan investor tambang tidak menggunakan atau melintasi jalanan umum untuk mengangkut material karena mempercepat kerusakan jalan.