Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan provinsi (Sultra) melaksanakan sosialisasi program pengendalian kependudukan kepada organisasi atau lembaga yang mitra kerja BKKBN tahun 2019
Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut dibuka oleh Plh Kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin, di Kendari, Selasa, dan dihadiri oleh Kepala Bidang pengendalian kependudukan BKKBN Sultra, Fitriyani Aboe Kasim, Kabid Adpin BKKBN Sultra, Agus Salim, Kabil Litbang BKKBN Sultra, Min Rahmatin.
Jamaluddin mengatakan, BKKBN Sultra saat ini melakukan berbagai langkah-langkah strategi untuk bulan Agustus sampai dengan bulan Desember untuk mencapai kinerja atau target program KKBPK.
"Kemudian yang berikut dalam rangka meningkatkan kinerja yang kita harapkan, walaupun di kota Kendari sudah tinggi capaian Peserta baru KB, tetapi mungkin melalui Ikatan Penyuluh KB, barangkali secara organisasi kita meminta teman-teman penyuluh lapangan agar betul-betul beberapa bulan ke depan ini untuk menggenjot capaian non MKJP karena pil dan suntik yang kita miliki tahun ini yang kita peroleh secara distribusi dinamis dari provinsi lain, itu akan kadaluarsa tahun 2020," tuturnya.
Ia mengaku, BKKBN Sultra sudah turun di beberapa kabupaten untuk mengingatkan bahwa pil dan suntik segera didistribusikan faskes, segera dibuat rencana untuk pelayanan agar alat kontrasepsi yang ada di gudang kabupaten tidak kadaluarsa di gudang, tetapi dimanfaatkan oleh akseptor KB.
"Yang menjadi tantangan secara umum tetapi menjadi keluhan juga kalau kita bicara tentang program, ada saja oknum-oknum yang mengatakan bahwa mereka belum butuh program KB. Padahal program KB tentu bukan saja untuk pengendalian penduduk tetapi juga dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia kita," katanya.
Jamaluddin menegaskan, yang akan menjadi perhatian BKKBN saat ini dalam menekan angka kelahiran dan mendorong keluarga yang berkualitas utamanya dalam rangka pendewasaan usia perkawinan.
"Karena itu kami harapkan Koalisi Muda Kependudukan (KMK) terus terlibat untuk mendorong kawan-kawan seusianya agar tidak buru-buru menikah. Diperlukan pengawasan usia perkawinan karena kalau kita lihat jumlah penduduk 2/3 dari penduduk Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara adalah usia remaja paling besar," katanya.
Kabid Dalduk BKKBN Sultra, Firtiyani Aboe Kasim melaporkan bahwa peserta dalam kegiatan itu berjumlah 100 orang terdiri penyuluh KB vertikal Kota Kendari sebanyak 17 orang, PLKB non PNS Kota Kendari sebanyak 40 orang, Koalisi Muda Kependudukan sebanyak 5 orang.
"Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari sebanyak 5 orang, Paguyuban Juang Kencana sebanyak 5 orang, FAPSEDU Prov Sultra sebanyak 5 orang, Saka Kencana sebanyak 5 orang, DP3A KB Provinsi Sultra sebanyak 3 orang, Dharma Wanita perwakilan BKKBN Sultra sebanyak 5 orang dan perwakilan BKKBN Sultra sebanyak 10 orang," katanya.
Sedangkan tujuan kegiatan itu kata Fitriyani, untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman tentang Permasalahan atau isu-isu kependudukan kepada masyarakat yang dilakukan BKKBN bersama mitra kerja dan stakeholder terkait.
"Serta meningkatkan komitmen dan koordinasi mitra kerja dan stakeholder di berbagai organisasi terhadap keterpaduan program pengendalian penduduk dan pembangunan sektor lain," pungkasnya.