Kendari (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengatakan perencanaan berbasis gender merupakan implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM).
"Kesamaan gender adalah persamaan status perempuan dan laki-laki untuk merealisasikan hak asasi secara penuh dan sama-sama berpotensi untuk menyumbangkan kepada pembangunan, politik, ekonomi, dan sosial budaya," kata Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Sultra Hamruddin saat rapat koordinasi pengarusutamaan gender di Kendari, Kamis.
Dia menjelaskan sisi perencanaan program gender harus diletakkan pada dimensi pelayanan yang bermuara peningkatan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan kegiatan dan program.
"Terkait dengan pelibatan perempuan dalam pembangunan maka perlu dikaji ulang berbagai regulasi, seperti pelibatan perempuan dalam politik di mana dibatasi 30 persen, penentuan jabatan yang masih berpihak pada laki-laki, tetapi dalam menjawab keadilan gender maka sesungguhnya terjadi pelanggaran," katanya.
Upaya dalam mendukung pengarusutamaan gender, lanjut Hamruddin, selain dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi maka hak mendasar adalah membangun kepercayaan terhadap semua pemangku kepentingan.
"Untuk mendukung pelaksanaan PUG (Pengarusutamaan Gender), Bappeda akan terus mendorong keterlibatan semua OPD, utamanya bagian program agar dapat dipastikan program dan kegiatan di OPD responsif gender," katanya.
Selain itu, katanya, pelatihan dan sosialisasi akan terus dilakukan dengan tujuan semua pihak dapat memahami dan memberi dukungan, sehingga PUG dapat terwujud dan dapat membangun kesetaraan serta keadilan dapat terealisasi.
"Kesamaan gender adalah persamaan status perempuan dan laki-laki untuk merealisasikan hak asasi secara penuh dan sama-sama berpotensi untuk menyumbangkan kepada pembangunan, politik, ekonomi, dan sosial budaya," kata Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Sultra Hamruddin saat rapat koordinasi pengarusutamaan gender di Kendari, Kamis.
Dia menjelaskan sisi perencanaan program gender harus diletakkan pada dimensi pelayanan yang bermuara peningkatan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan kegiatan dan program.
"Terkait dengan pelibatan perempuan dalam pembangunan maka perlu dikaji ulang berbagai regulasi, seperti pelibatan perempuan dalam politik di mana dibatasi 30 persen, penentuan jabatan yang masih berpihak pada laki-laki, tetapi dalam menjawab keadilan gender maka sesungguhnya terjadi pelanggaran," katanya.
Upaya dalam mendukung pengarusutamaan gender, lanjut Hamruddin, selain dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi maka hak mendasar adalah membangun kepercayaan terhadap semua pemangku kepentingan.
"Untuk mendukung pelaksanaan PUG (Pengarusutamaan Gender), Bappeda akan terus mendorong keterlibatan semua OPD, utamanya bagian program agar dapat dipastikan program dan kegiatan di OPD responsif gender," katanya.
Selain itu, katanya, pelatihan dan sosialisasi akan terus dilakukan dengan tujuan semua pihak dapat memahami dan memberi dukungan, sehingga PUG dapat terwujud dan dapat membangun kesetaraan serta keadilan dapat terealisasi.