Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar penguatan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan keluarga Berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) melalui kegiatan momentum nasional/kedaerahan tingkat Sultra 2019.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, dibuka oleh Plh kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin, dan dihadiri seluruh pejabat eselon BKKBN Sultra, pada salah satu hotel di Kendari, Jumat.
Jamaluddin mengatakan, program KKBPK merupakan tanggung jawab bersama, yang tidak terpisahkan antara provinsi dan kabupaten kota.
"Suksesnya KKBPK tidak terlepas peran kita semua, yang senantiasa mengkomunikasikan program terhadap masyarakat, kepada pemerintah dan mitra kerja, serta peran kita dalam melakukan advokasi KIE, termasuk peran para penyuluh untuk mengkomunikasikan program-program BKKBN," katanya.
Jamaluddin juga mengingatkan para penyuluh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) bahwa organisasi itu bukan organisasi pengkritik, tetapi organisasi yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kependudukan.
"Kita optimis bisa mencapai target program KKBPK 2019, dengan catatan kita bekerja sungguh-sungguh untuk capai target yang sudah ditetapkan pusat," katanya.
Sementara itu, Kasubid Advokasi dan KIE BKKBN Sultra, Muslimin, selaku ketua panitia melaporkan bahwa kegiatan hang berlangsung sejak 1-3 Agustus itu diikuti 34 peserta yang terdiri 17 orang eselon IV OPD kabupaten kota yang menangani data dan 17 orang ketua IPeKB kabupaten kota se Sultra.
"Tujuan kegiatan tersebut adalah momentum pelaksanaan Harganas provinsi Sultra 2019 sebagai ajang untuk melakukan evaluasi capaian kegiatan KB kabupaten kota 2019. Sekaligus untuk mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan serta hal terkait lainnya terutama dengan kebijakan Advokasi dan KIE," katanya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, dibuka oleh Plh kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin, dan dihadiri seluruh pejabat eselon BKKBN Sultra, pada salah satu hotel di Kendari, Jumat.
Jamaluddin mengatakan, program KKBPK merupakan tanggung jawab bersama, yang tidak terpisahkan antara provinsi dan kabupaten kota.
"Suksesnya KKBPK tidak terlepas peran kita semua, yang senantiasa mengkomunikasikan program terhadap masyarakat, kepada pemerintah dan mitra kerja, serta peran kita dalam melakukan advokasi KIE, termasuk peran para penyuluh untuk mengkomunikasikan program-program BKKBN," katanya.
Jamaluddin juga mengingatkan para penyuluh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) bahwa organisasi itu bukan organisasi pengkritik, tetapi organisasi yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kependudukan.
"Kita optimis bisa mencapai target program KKBPK 2019, dengan catatan kita bekerja sungguh-sungguh untuk capai target yang sudah ditetapkan pusat," katanya.
Sementara itu, Kasubid Advokasi dan KIE BKKBN Sultra, Muslimin, selaku ketua panitia melaporkan bahwa kegiatan hang berlangsung sejak 1-3 Agustus itu diikuti 34 peserta yang terdiri 17 orang eselon IV OPD kabupaten kota yang menangani data dan 17 orang ketua IPeKB kabupaten kota se Sultra.
"Tujuan kegiatan tersebut adalah momentum pelaksanaan Harganas provinsi Sultra 2019 sebagai ajang untuk melakukan evaluasi capaian kegiatan KB kabupaten kota 2019. Sekaligus untuk mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan serta hal terkait lainnya terutama dengan kebijakan Advokasi dan KIE," katanya.