Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melibatkan kelompok pengelola pariwisata untuk mengembangkan destinasi wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah itu.
Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Sultra, Harmin Ramba, Sabtu, mengatakan keterlibatan kelompok pengelola pariwisata tersebut akan dibuat dasar hukumnya melalui MoU yang merupakan dasar untuk dilakukan kerja sama.
"Ada empat lembaga atau kelompok pengelola sektor kepariwisataan yang ada di daerah ini yakni Association of the Indonesian Tours and Travel Agensy (ASITA) Sultra, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sultra, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sultra, dan Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Sultra," katanya.
Menurut Harmin, pihaknya sudah melakukan Forum Group Diskusi (FGD) Identifikasi Potensi Kerja Sama pada Kawasan Pariwisata Nasional dengan Pemda dalam Bidang Pendidikan Vokasi di Sultra bersama empat lembaga atau kelompok pengelola kepariwisataan tersebut dan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
"Saat kami melakukan FGD di Kantor Gubernur Sultra, pada Jumat (12/7), dihadiri oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang di wakili oleh Direktur Dekonsetrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama Kemendagri, Sugiarto berserta rombongan," kata Harmin.
Harmin mengaku, pihaknya sudah menyusun dokumen MoU antara Pemprov Sultra bersama ASITA, PHRI, HPI dan IHGMA yang akan ditandatangani bersama akjir bulan ini.
MoU itu katanya, sebagai langkah awal untuk mendorong kerja sama di bidang pariwisata, kemudian bagaimana mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan cara mendorong program vokasi peningkatan SDM pelaku usaha kepariwisataan.
"Nanti akan ada MoU antara gubernur dengan kelompok mitra pengelola pariwisata di sektor travelnya, sektor hotelnya, kemudian sektor industrinya, nanti sekalian akan paralel dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara mitra dengan pak gubernur tadi, terhadap kelompok-kelompok UMKM di bawah atau sekolah-sekolah yang menangani tentang pariwisata," katanya.
Direktur Dekonsetrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama Kemendagri, Sugiarto, saat menghadiri FGD tersebut, mengatakan program vokasi ini merupakan prioritas nasional pendidikan untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah dan Kawasan Pariwisata Prov Sultra termasuk dalam program Nasional tahun 2019 di Bapenas.
"Kami dari pusat bertugas menfasilitasi untuk melakukan pembinaan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan DUDI atau pun Pemerintah Daerah dengan beberapa pihak di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator karena kita adalah rekan yang berkerjasama," katanya.
Pada tahun 2005-2024 katanya, mempunyai misi RPJPN mewujudkan pembangunan yg lebih merata dan berkeadilan dan salah satunya melalui peningkatan kerjasama antar daerah merupakan peningkatan kualitas dan relevensi pendidikan vokasi.
"Kami dapat memberikan contoh dalam bentuk pelayanan di zaman sekarang pelayanan tidak hanya satu atap tetapi satu langit yang di maksid sekarang di jaman milenial gadget bisa perkembangan kemana saja atau pun melakukan yang kita inginkan, Pemerintah Pusat lagi menggarap Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang 'Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik' izin itu di mana pun kita berada kita dapat mengaksesnya lewat gadget kebetulan masalah perizinan dalam penanganan kami," katanya.