Kendari (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan dan perkebunan yang ada di Sultra pascabencana banjir yang menerjang tiga kabupaten, yakni Konawe, Konawe Utara dan Kolaka Timur.
Ridwan Bae yang juga sebagai ketua rombongan Komisi V DPR RI asal Sultra itu hadir di Kendari, Kamis, dalam rangka ikut bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, untuk menyaksikan kondisi pengungsian ratusan warga pascabanjir di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara.
Menurut Ridwan, walaupun belum ada kajian ilmiah terkait penyebab bencana banjir itu, namun dia menilai hal itu tidak lepas dari imbas banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perkebunan yang telah diterbitkan.
"Saya minta pemerintah dalam hal ini Gubernur Sultra untuk melakukan duduk bersama dengan sejumlah pihak untuk membahas apakah karena banjir ini merupakan imbas dari adanya perusahaan tambang dan perkebunan atau bukan," katanya.
Ia mengatakan, kehadiran perusahaan tambang atau perkebunan jangka panjang khususnya kelapa sawit yang dikaitkan banyak orang menyebabkan banjir, belum diketahui sehingga perlu didalami dan dikaji lebih jauh agar tidak ada yang disalahkan.
Baca juga: Menteri PUPR : Jembatan Ameroro diperpanjang dua kali lipat
Baca juga: Diperpanjang, masa tanggap darurat banjir di Konawe
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, keterlibatan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) dalam meneliti penyebab bencana banjir Konawe dan Konawe Utara sangat dibutuhkan agar bencana banjir tidak kembali terjadi.
“Kementerian KLH juga harus turun mengamati secara bersama-sama. Kasihan Pak Menteri PUPR sudah mengeluarkan uang negara yang begitu banyak, kalau banjir masih ada,” katanya.
Mantan bupati Muna dua periode itu mengatakan, berapapun anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk menangani banjir akan menjadi sia-sia jika penyebab bencana banjir tidak dibenahi dengan tuntas, makanya harus didudukkan bersama.
Baca juga: Banjir, dua kecamatan di Kabupaten Konawe masih terisolasi
Baca juga: Di Konawe, TNI evakuasi ibu hamil dari daerah terisolasi banjir
Ridwan Bae yang juga sebagai ketua rombongan Komisi V DPR RI asal Sultra itu hadir di Kendari, Kamis, dalam rangka ikut bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, untuk menyaksikan kondisi pengungsian ratusan warga pascabanjir di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara.
Menurut Ridwan, walaupun belum ada kajian ilmiah terkait penyebab bencana banjir itu, namun dia menilai hal itu tidak lepas dari imbas banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perkebunan yang telah diterbitkan.
"Saya minta pemerintah dalam hal ini Gubernur Sultra untuk melakukan duduk bersama dengan sejumlah pihak untuk membahas apakah karena banjir ini merupakan imbas dari adanya perusahaan tambang dan perkebunan atau bukan," katanya.
Ia mengatakan, kehadiran perusahaan tambang atau perkebunan jangka panjang khususnya kelapa sawit yang dikaitkan banyak orang menyebabkan banjir, belum diketahui sehingga perlu didalami dan dikaji lebih jauh agar tidak ada yang disalahkan.
Baca juga: Menteri PUPR : Jembatan Ameroro diperpanjang dua kali lipat
Baca juga: Diperpanjang, masa tanggap darurat banjir di Konawe
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, keterlibatan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) dalam meneliti penyebab bencana banjir Konawe dan Konawe Utara sangat dibutuhkan agar bencana banjir tidak kembali terjadi.
“Kementerian KLH juga harus turun mengamati secara bersama-sama. Kasihan Pak Menteri PUPR sudah mengeluarkan uang negara yang begitu banyak, kalau banjir masih ada,” katanya.
Mantan bupati Muna dua periode itu mengatakan, berapapun anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk menangani banjir akan menjadi sia-sia jika penyebab bencana banjir tidak dibenahi dengan tuntas, makanya harus didudukkan bersama.
Baca juga: Banjir, dua kecamatan di Kabupaten Konawe masih terisolasi
Baca juga: Di Konawe, TNI evakuasi ibu hamil dari daerah terisolasi banjir