Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar kegiatan pertemuan kelompok kerja advokasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) 2019 berlangsung di Kendari, Senin.
Plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, saat membuka kegiatan itu mengatakan pola kerja BKKBN tidak bisa lepas dari mitra kerja meskipun BKKBN saat ini sudah berubah dari badan koordinasi menjadi badan kependudukan
"Keberhasilan BKKBN dalam kendalikan angka kelahiran berkat kerja sama semua mitra kerja," katanya.
BKKBN kata Mustakim, senantiasa membutuhkan kelompok kerja advokasi baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota karena banyak hal yang perlu diadvokasi untuk para pengambil kebijakan agar bisa yakinkan pimpinan di daerah masing-masing.
"Sehingga program BKKBN bisa mendapat suport atau dukungan dari pimpinan daerah dan semua program kita bisa lolos menjadi bagian program daerah," katanya.
BKKBN katanya, butuhkan kerja sama lintas sektor, terutama dengan Bappeda dan BPMD karena ada program unggulan Jokowi yakni Kampung KB di setiap daerah yang akan dijadikan tolak ukur pengendalian penduduk.
Salah satu kendala dalam sukseskan program KB adalah kurangnya tenaga penyuluh bahkan ada dua daerah yakni Konawe Kepulauan dan Muna Barat hanya satu tenaga penyuluh vertikalnya, sedangkan idealnya satu desa satu penyuluh.
Kabid Adpin BKKBN Sultra, Agusalim, melaporkan peserta kegiatan berasal dari 17 kabupaten kota yakni masing-masing Dinkes, Bappeda, BPMD, OPD KB dan PKK Sultra.
Baca juga: TNI-BKKBN Sultra perkuat sinergitas dukung program Kampung KB
Tujuan kegiatan yang berlangsung empat hari itu kata Agusalim, agar bisa mendukung penguatan akselerasi program KKBPK dari semua sektor terkait.
Baca juga: Bupati paparkan keberhasilan sinergikan "Jumat Barokah-Kampung KB"
"Ini wadah fasilitasi merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program KKBPK di wilayah kerja masing-masing. Kita akan menyusun rumusan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi KKBPK dengan konsep smart, sehingga apa yang direncanakan bisa tercapai," katanya.
Plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, saat membuka kegiatan itu mengatakan pola kerja BKKBN tidak bisa lepas dari mitra kerja meskipun BKKBN saat ini sudah berubah dari badan koordinasi menjadi badan kependudukan
"Keberhasilan BKKBN dalam kendalikan angka kelahiran berkat kerja sama semua mitra kerja," katanya.
BKKBN kata Mustakim, senantiasa membutuhkan kelompok kerja advokasi baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota karena banyak hal yang perlu diadvokasi untuk para pengambil kebijakan agar bisa yakinkan pimpinan di daerah masing-masing.
"Sehingga program BKKBN bisa mendapat suport atau dukungan dari pimpinan daerah dan semua program kita bisa lolos menjadi bagian program daerah," katanya.
BKKBN katanya, butuhkan kerja sama lintas sektor, terutama dengan Bappeda dan BPMD karena ada program unggulan Jokowi yakni Kampung KB di setiap daerah yang akan dijadikan tolak ukur pengendalian penduduk.
Salah satu kendala dalam sukseskan program KB adalah kurangnya tenaga penyuluh bahkan ada dua daerah yakni Konawe Kepulauan dan Muna Barat hanya satu tenaga penyuluh vertikalnya, sedangkan idealnya satu desa satu penyuluh.
Kabid Adpin BKKBN Sultra, Agusalim, melaporkan peserta kegiatan berasal dari 17 kabupaten kota yakni masing-masing Dinkes, Bappeda, BPMD, OPD KB dan PKK Sultra.
Baca juga: TNI-BKKBN Sultra perkuat sinergitas dukung program Kampung KB
Tujuan kegiatan yang berlangsung empat hari itu kata Agusalim, agar bisa mendukung penguatan akselerasi program KKBPK dari semua sektor terkait.
Baca juga: Bupati paparkan keberhasilan sinergikan "Jumat Barokah-Kampung KB"
"Ini wadah fasilitasi merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program KKBPK di wilayah kerja masing-masing. Kita akan menyusun rumusan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi KKBPK dengan konsep smart, sehingga apa yang direncanakan bisa tercapai," katanya.