Kendari (ANTARA) - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Kendari, meminta agar proses pengusulan dan penetapan wakil wali Kota Kendari berlangsung demokratis tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
Beberapa lembaga tersebut adalah Gerakan Masyarakan (GERMAS) Anti Sekularisme Kota Kendari, Central Demokrasi Indonesia (CDI) Sultra, Kibar Indonesia Sultra, Sultra Barometer, Simpul Indonesia Satu (SIASAT) Sultra, dan Forum Keuangan Daerah (FKD) Kota Kendari.
Posisi Wakil Wali Kota Kendari saat ini sedang mengalami kekosonga semenjak Sulkarnain dilantik menjadi wali Kota Kendari menggantikan wali kota sebelumnya yang tersangung hukum.
Ketua Germas Anti Sekularisme Kota Kendari, Cinong Simbiti, Selasa, dalam pernyataan sikapnya memandang bahwa Kota Kendari adalah kota yang didiami oleh berbagai macam suku dan agama, dan kemajemukan dan pluralisme sering menjadi contoh buat daerah lain di Indonesia.
"Untuk itu, kami mendesak Wali kota Kendari Sulkarnain Kadir untuk memilih wakil walikota bukan berdasarkan SARA (Suku, Agama, dan Ras), tetapi karena kapabilitas dan kualitas personal. Kami juga meminta Wali kota Kendari untuk tidak memilih wakil wali kota yang secara jelas memiliki ambisi besar untuk menempati jabatan wakil walikota karena tidak sesuai ajaran agama," ujarnya.
Sementara itu, Central Demokrasi Indonesia (CDI) Sultra, melalui ketuanya Abd Jalil Suhardin, menilai bahwa, proses pengusulan dan penetapan wakil walikota sepenuhnya adalah sebuah proses politik yang harus dihargai.
"Lahirnya nama dr Hj Siska Karina Imran dari hasil godokan internal partai PAN untuk menjadi wakil wali kota tidaklah membuat kita seakan tutup mata seakan ini adalah mpemaksaan tanpa melalui mekanisme demokratis. Lahirnya nama Siska seperti bayi yang dipaksakan kelahirannya. Publik justru bertanya, Siska ini sudah berapa lama berada dibarisan PAN," katanya.
Lembaga Kibar Indonesia Sultra melalui ketuanya, Maoliddin, meminta Wali kota Kendari untuk melakukan peninjauan ulang terkait pengusulan Wakil Wali kota Kendari dari PAN.
"Berkaitan pengusulan Wakil Wali kota Kendari, dengan ini kami mohon kiranya pengusulan Wakil Wali kota Kendari dapat ditinjau ulang, dengan harapan agar semua proses dilakukan secara demokratis dan melalui pertimbangan yang matang terutama dari aspek kemampuan kepemimpinan, kecakapan loyalitas, cerdas, berintegritas, dan memiliki track record kepemimpinan yang memadai," katanya.
Keinginan yang sama juga disampaikan Ketua Barometer Sultra, Hermawan, meminta Wali kota Kendari untuk melakukan penundaan terhadap pengusulan Wakil Walikota Kendari, mengingat pelaksanaan pemilu serentak yang sampai saat ini masih belum usai, juga umat islam sedang dalam pelaksaan ibadah puasa.
"Oleh karena adanya desakan dari pihak tertentu yang terkesan memaksakan dr. Hj. Siska Karina Imran SKM untuk diusul, sedangkan dari pengamatan kami yang bersangkutan tidak memiliki pengalaman dibidang kepemimpinan maupun pemerintahan yang memadai," katanya.
Demikian halnya elemen masyarakat yang tergabung dalam Simpul Indonesia Satu (SIASAT) Sultra, yang meminta Wali kota Kendari untuk mewaspadai gerakan yang bertumpu pada suku, ras, dan golongan karena dapat memicu konflik horisontal di tengah masyarakat, pengusulan wakil wali kota harus didasarkan pada mekanisme demokrasi yang beretika dan menjunjung tinggi moralitas di dalam masyarakat.
"Salah satu nama yang saat ini santer dikabarkan untuk menduduki jabatan sebagai wakil wali kota menurut kami tidak ideal karena dapat mencoreng dan meronrong kredibilitas pemerintah Kota Kendari. Yang bersangkutan juga selama ini tidak memiliki rekam jejak kepemimpinan yang dapat dijadikan modal dalam memimpin Kota Kendari," kata ketua SIASAT Sultra, LM Arifin.
Sementara itu, Forum Penyelamat Keuangan Daerah (FKD) Kota Kendari secara tegas meminta Wali kota Kendari, Sulkarnain, untuk menolak atau tidak mengusulkan wakil wali kota yang saat ini santer terdengar dan terkesan dipaksakan.
Peryantaan beberapa lembaga tersebut menyikapi aksi yang dilakukan elemen masyarakat lainnya seperti yang tergabung dalam Taman Pemuda dan Mahasiswa Tolaki serta masa Rakyat Peduli Demokrasi Kota Kendari yang meminta Wali Kota Kendari, Sulkarnain untuk segera memproses pengusulan dan penetapan Siska Karina Imran menjadi wakil Wali Kota Kendari yang merupakan usulan partai PAN sebagai partyai pengusung pasangan Adriatma-Sulkarnain pada pilkada Kendari lalu.
Saat Pilkada lalu, Pasangan Adriatma-Sulkarnain diusung PAN, PKS dan PKB, sehingga untuk memproses pengusulan wakil wali Kota Kendari harus mendapat persetujuan tiga partai tersebut, dan Sulkarnain sebagai Ketua PKS Kendari.
Beberapa lembaga tersebut adalah Gerakan Masyarakan (GERMAS) Anti Sekularisme Kota Kendari, Central Demokrasi Indonesia (CDI) Sultra, Kibar Indonesia Sultra, Sultra Barometer, Simpul Indonesia Satu (SIASAT) Sultra, dan Forum Keuangan Daerah (FKD) Kota Kendari.
Posisi Wakil Wali Kota Kendari saat ini sedang mengalami kekosonga semenjak Sulkarnain dilantik menjadi wali Kota Kendari menggantikan wali kota sebelumnya yang tersangung hukum.
Ketua Germas Anti Sekularisme Kota Kendari, Cinong Simbiti, Selasa, dalam pernyataan sikapnya memandang bahwa Kota Kendari adalah kota yang didiami oleh berbagai macam suku dan agama, dan kemajemukan dan pluralisme sering menjadi contoh buat daerah lain di Indonesia.
"Untuk itu, kami mendesak Wali kota Kendari Sulkarnain Kadir untuk memilih wakil walikota bukan berdasarkan SARA (Suku, Agama, dan Ras), tetapi karena kapabilitas dan kualitas personal. Kami juga meminta Wali kota Kendari untuk tidak memilih wakil wali kota yang secara jelas memiliki ambisi besar untuk menempati jabatan wakil walikota karena tidak sesuai ajaran agama," ujarnya.
Sementara itu, Central Demokrasi Indonesia (CDI) Sultra, melalui ketuanya Abd Jalil Suhardin, menilai bahwa, proses pengusulan dan penetapan wakil walikota sepenuhnya adalah sebuah proses politik yang harus dihargai.
"Lahirnya nama dr Hj Siska Karina Imran dari hasil godokan internal partai PAN untuk menjadi wakil wali kota tidaklah membuat kita seakan tutup mata seakan ini adalah mpemaksaan tanpa melalui mekanisme demokratis. Lahirnya nama Siska seperti bayi yang dipaksakan kelahirannya. Publik justru bertanya, Siska ini sudah berapa lama berada dibarisan PAN," katanya.
Lembaga Kibar Indonesia Sultra melalui ketuanya, Maoliddin, meminta Wali kota Kendari untuk melakukan peninjauan ulang terkait pengusulan Wakil Wali kota Kendari dari PAN.
"Berkaitan pengusulan Wakil Wali kota Kendari, dengan ini kami mohon kiranya pengusulan Wakil Wali kota Kendari dapat ditinjau ulang, dengan harapan agar semua proses dilakukan secara demokratis dan melalui pertimbangan yang matang terutama dari aspek kemampuan kepemimpinan, kecakapan loyalitas, cerdas, berintegritas, dan memiliki track record kepemimpinan yang memadai," katanya.
Keinginan yang sama juga disampaikan Ketua Barometer Sultra, Hermawan, meminta Wali kota Kendari untuk melakukan penundaan terhadap pengusulan Wakil Walikota Kendari, mengingat pelaksanaan pemilu serentak yang sampai saat ini masih belum usai, juga umat islam sedang dalam pelaksaan ibadah puasa.
"Oleh karena adanya desakan dari pihak tertentu yang terkesan memaksakan dr. Hj. Siska Karina Imran SKM untuk diusul, sedangkan dari pengamatan kami yang bersangkutan tidak memiliki pengalaman dibidang kepemimpinan maupun pemerintahan yang memadai," katanya.
Demikian halnya elemen masyarakat yang tergabung dalam Simpul Indonesia Satu (SIASAT) Sultra, yang meminta Wali kota Kendari untuk mewaspadai gerakan yang bertumpu pada suku, ras, dan golongan karena dapat memicu konflik horisontal di tengah masyarakat, pengusulan wakil wali kota harus didasarkan pada mekanisme demokrasi yang beretika dan menjunjung tinggi moralitas di dalam masyarakat.
"Salah satu nama yang saat ini santer dikabarkan untuk menduduki jabatan sebagai wakil wali kota menurut kami tidak ideal karena dapat mencoreng dan meronrong kredibilitas pemerintah Kota Kendari. Yang bersangkutan juga selama ini tidak memiliki rekam jejak kepemimpinan yang dapat dijadikan modal dalam memimpin Kota Kendari," kata ketua SIASAT Sultra, LM Arifin.
Sementara itu, Forum Penyelamat Keuangan Daerah (FKD) Kota Kendari secara tegas meminta Wali kota Kendari, Sulkarnain, untuk menolak atau tidak mengusulkan wakil wali kota yang saat ini santer terdengar dan terkesan dipaksakan.
Peryantaan beberapa lembaga tersebut menyikapi aksi yang dilakukan elemen masyarakat lainnya seperti yang tergabung dalam Taman Pemuda dan Mahasiswa Tolaki serta masa Rakyat Peduli Demokrasi Kota Kendari yang meminta Wali Kota Kendari, Sulkarnain untuk segera memproses pengusulan dan penetapan Siska Karina Imran menjadi wakil Wali Kota Kendari yang merupakan usulan partai PAN sebagai partyai pengusung pasangan Adriatma-Sulkarnain pada pilkada Kendari lalu.
Saat Pilkada lalu, Pasangan Adriatma-Sulkarnain diusung PAN, PKS dan PKB, sehingga untuk memproses pengusulan wakil wali Kota Kendari harus mendapat persetujuan tiga partai tersebut, dan Sulkarnain sebagai Ketua PKS Kendari.