Kendari (ANTARA) - Unjuk rasa masyarakat yang mengatasnamakan Taman Pemuda Pelajar Mahasiswa Tolaki (Tamalaki) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menggelar aksi demonstrasi menuntut segera dilantiknya wakil wali kota definitif.
Massa Tamalaki yang sebelumnya dihalau petugas dari aparat Polisi Pamong Praja dan barisan blokade Polresta Kendari ini menembus pintu utama masuk kantor wali kota untuk meminta bertemu langsung dengan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, Kamis.
Alasan para pengunjuk rasa untuk bertemu dengan Wali Kota tidak lain untuk meminta penjelasan konkrit terkait pelantikan wakil wali kota Kendari yang sudah diusulkan DPRD hasil gabungan koalisi pendukung parpol (PAN, PKS dan PKB) pada Pilkada serentak 2017 lalu.
Namun setelah beberapa perwakilan dipersilakan masuk di lantai dua ruang wali kota tersebut, ternyata pak wali kota memang tidak ada di dalam ruangan karena masih sedang mengikuti rapat Paripurna di DPRD dalam rangka HUT ke-188 Kota Kendari tanggal 9 Mei 2019.
Alhasil, tiga perwakilan pengunjukrasa yang masuk di ruang wali kota itu aksi keluar dari ruangan Wali Kota Kendari menuju pintu kantor berteriak jika, Sulkarnain Kadir tidak sedang dalam ruangannya.
Sontak Kordinator Lapangan (Korlap) I Tamalaki Sultra, mengatakan bahwa Sulkarnain Kadir mencoba menghindari dan mencoba tidak menemui masa aksi.
"Wali Kota ini sengaja menghindar dari tuntutan masa aksi. Meski demikian kami akan tetap disini dan menduduki kantor ini," ujar salah satu koordinator lapangan La Songo.
Untuk diketahui bahwa, hasil pleno dari DPRD bersama gabungan koalisi partai pendukung wali kota periode 2018-2023, dua nama yang telah diusulkan itu adalah dr Siska Karina Imran, istri dari Adriatmnan Dwi Putra (ADP) wali kota Kendari yang terpidana OTT oleh KPK pada 2018 lalu dan Ramhan Tawulu.
Para pengunjukrasa mengaku bahwa usulan dua nama calon wakil wali kota Kendari ke Mendagri dianggapnya sudah terlalu lama karena pelantikan wali kota Sulkarnaen Kadior dari Plt Wali kota menjadi Wali Kota definitif sudah lebih dari tiga bulan.
Hingga berita ini dibuat, massa Tamalaki masih menduduki gedung dan halaman kantor wali kota Kendari dengan batas waktu yang belum ditentukan, dengan penjagaan dari aparat kepolisian dan Satpol PP.
Massa Tamalaki yang sebelumnya dihalau petugas dari aparat Polisi Pamong Praja dan barisan blokade Polresta Kendari ini menembus pintu utama masuk kantor wali kota untuk meminta bertemu langsung dengan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, Kamis.
Alasan para pengunjuk rasa untuk bertemu dengan Wali Kota tidak lain untuk meminta penjelasan konkrit terkait pelantikan wakil wali kota Kendari yang sudah diusulkan DPRD hasil gabungan koalisi pendukung parpol (PAN, PKS dan PKB) pada Pilkada serentak 2017 lalu.
Namun setelah beberapa perwakilan dipersilakan masuk di lantai dua ruang wali kota tersebut, ternyata pak wali kota memang tidak ada di dalam ruangan karena masih sedang mengikuti rapat Paripurna di DPRD dalam rangka HUT ke-188 Kota Kendari tanggal 9 Mei 2019.
Alhasil, tiga perwakilan pengunjukrasa yang masuk di ruang wali kota itu aksi keluar dari ruangan Wali Kota Kendari menuju pintu kantor berteriak jika, Sulkarnain Kadir tidak sedang dalam ruangannya.
Sontak Kordinator Lapangan (Korlap) I Tamalaki Sultra, mengatakan bahwa Sulkarnain Kadir mencoba menghindari dan mencoba tidak menemui masa aksi.
"Wali Kota ini sengaja menghindar dari tuntutan masa aksi. Meski demikian kami akan tetap disini dan menduduki kantor ini," ujar salah satu koordinator lapangan La Songo.
Untuk diketahui bahwa, hasil pleno dari DPRD bersama gabungan koalisi partai pendukung wali kota periode 2018-2023, dua nama yang telah diusulkan itu adalah dr Siska Karina Imran, istri dari Adriatmnan Dwi Putra (ADP) wali kota Kendari yang terpidana OTT oleh KPK pada 2018 lalu dan Ramhan Tawulu.
Para pengunjukrasa mengaku bahwa usulan dua nama calon wakil wali kota Kendari ke Mendagri dianggapnya sudah terlalu lama karena pelantikan wali kota Sulkarnaen Kadior dari Plt Wali kota menjadi Wali Kota definitif sudah lebih dari tiga bulan.
Hingga berita ini dibuat, massa Tamalaki masih menduduki gedung dan halaman kantor wali kota Kendari dengan batas waktu yang belum ditentukan, dengan penjagaan dari aparat kepolisian dan Satpol PP.