Baubau (ANTARA) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, bertekad membentuk sebuah lembaga center bencana khusus yang akan fokuskan dalam penanganan bencana yang apabila terjadi di daerah itu.
"Saya kira Bappeda selaku instansi yang mengkoordinasikan mendorong SKPD teknis untuk membuat krisis center itu," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Baubau, La Ode Aswad, usai pelaksanaan Musrembang Tingkat Kota Baubau, di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Baubau, Kamis.
Institusi center bencana itu, menurut dia, dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengadu sehingga mereka tidak panik akan bantuan pemerintah karena nantinya ada Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Tentunya kita minta bencana jangan terjadi. Terpenting bagaimana mengantisipasi agar jangan terjadi. Kalau pun terjadi bagaimana penanganannya, maka butuh koordinasi semua lintas sektor," katanya, usai mendengar penjelasan dari BNPB Pusat terkait lembaga center bencana itu.
Musibah bencana itu, kata dia, tidak hanya bencana yang bisa diprediksi, tetapi ada yang tidak bisa diprediksi. Misalnya, menurutnya, bencana alam, kelaparan dan musim kemarau panjang, namun semua itu tentu bagaimana mengantisipasi dan penanganannya.
"Jadi penanganan bencana bukan hanya Dinas Sosial dan BPBD tapi semua sektor harus mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing," kata Aswad yang juga mantan Asisten I Setda Pemkot Baubau ini.
Disamping itu, dalam membangun daerah juga, kata Aswad, pihaknya mendorong dan menantang semua SKPD untuk mengusulkan program prioritas dan mendukung visi misi.
"Silahkan mengajukan program. Kalau programnya prioritas dan mendukung visi misi kita akan dukung," ujarnya.
Terkait Musrembang itu, kata dia, merupakan hal yang harus dilakukan dalam merencanakan pembangunan daerah ke depan. Bahkan dengan kehadiran pemerintah provinsi sebagai wujud agar program pembangunan berjalan selaras, apalagi RPJMD juga dievaluasi oleh provinsi.
"Ini membuktikan perlunya keselarasan program antara Pemprov dan Pemkot Baubau. Tentu tidak bisa jalan sendiri-sendiri," ujar.
Dia juga mengatakan, dalam prioritas pembangunan hingga 2020 ada lima arah prioritas pembangunan, diantaranya pengembangan infrastruktur wilayah seperti membangun akses jalan, menuntaskan jalan bypass dan reformasi birokrasi.
"Contoh kecil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bagaimana ditantang agar finger (absen) bisa online tidak hanya diinternalnya tapi bisa terkakses oleh pimpinan secara langsung supaya lebih mudah untuk mengontrol," katanya.
Dalam pelaksanaan Musrembang yang dibuka Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Moninase itu, hadir Ketua DPRD Baubau, Kamil Adi Karim, unsur Forkopimda Baubau, Sekot Baubau, Roni Muhtar, kepala OPD, akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
"Saya kira Bappeda selaku instansi yang mengkoordinasikan mendorong SKPD teknis untuk membuat krisis center itu," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Baubau, La Ode Aswad, usai pelaksanaan Musrembang Tingkat Kota Baubau, di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Baubau, Kamis.
Institusi center bencana itu, menurut dia, dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengadu sehingga mereka tidak panik akan bantuan pemerintah karena nantinya ada Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Tentunya kita minta bencana jangan terjadi. Terpenting bagaimana mengantisipasi agar jangan terjadi. Kalau pun terjadi bagaimana penanganannya, maka butuh koordinasi semua lintas sektor," katanya, usai mendengar penjelasan dari BNPB Pusat terkait lembaga center bencana itu.
Musibah bencana itu, kata dia, tidak hanya bencana yang bisa diprediksi, tetapi ada yang tidak bisa diprediksi. Misalnya, menurutnya, bencana alam, kelaparan dan musim kemarau panjang, namun semua itu tentu bagaimana mengantisipasi dan penanganannya.
"Jadi penanganan bencana bukan hanya Dinas Sosial dan BPBD tapi semua sektor harus mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing," kata Aswad yang juga mantan Asisten I Setda Pemkot Baubau ini.
Disamping itu, dalam membangun daerah juga, kata Aswad, pihaknya mendorong dan menantang semua SKPD untuk mengusulkan program prioritas dan mendukung visi misi.
"Silahkan mengajukan program. Kalau programnya prioritas dan mendukung visi misi kita akan dukung," ujarnya.
Terkait Musrembang itu, kata dia, merupakan hal yang harus dilakukan dalam merencanakan pembangunan daerah ke depan. Bahkan dengan kehadiran pemerintah provinsi sebagai wujud agar program pembangunan berjalan selaras, apalagi RPJMD juga dievaluasi oleh provinsi.
"Ini membuktikan perlunya keselarasan program antara Pemprov dan Pemkot Baubau. Tentu tidak bisa jalan sendiri-sendiri," ujar.
Dia juga mengatakan, dalam prioritas pembangunan hingga 2020 ada lima arah prioritas pembangunan, diantaranya pengembangan infrastruktur wilayah seperti membangun akses jalan, menuntaskan jalan bypass dan reformasi birokrasi.
"Contoh kecil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bagaimana ditantang agar finger (absen) bisa online tidak hanya diinternalnya tapi bisa terkakses oleh pimpinan secara langsung supaya lebih mudah untuk mengontrol," katanya.
Dalam pelaksanaan Musrembang yang dibuka Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Moninase itu, hadir Ketua DPRD Baubau, Kamil Adi Karim, unsur Forkopimda Baubau, Sekot Baubau, Roni Muhtar, kepala OPD, akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.