Baubau (Antaranews Sultra) -?Dinas Perhubungan Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, belum mengoperasikan lima unit bus bantuan pemerintah pusat karena masih pengurusan administrasi menjadi kendaraan umum.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau, Wahyu, di Baubau, Selasa, mengatakan, faktur kendaraan harus terlebih dahulu diubah agar dapat difungsikan menjadi kendaraan `plat kuning` untuk melayani masyarakat.
"Jadi pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan harus mengalihkan dulu kepemilikan ke Pemkot Baubau. Makanya kami akan bermohon ke pusat secepatnya," ujarnya.
Pemahaman dia, pihaknya tidak bisa serta merta mengelola kendaraan yang baru diterima pada 2018 itu, melainkan dapat dipihak ketigakan apakah melalui perusda, koperasi, unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk,atau pun kerjasama dengan perusahaan Damri.
"Memang tetap ada tanggung jawab Dishub tetapi kalau yang mencari sopir, pemeliharaannya, dan ?pengelolaan uangnya pihak ketiga yang akan dipercayakan bekerja sama," katanya.
Menurutnya, armada yang akan difungsikan sebagai angkutan massal berbasis jalan tersebut apabila dioperasikan hanya pada satu trayek seperti dari terminal Waromosio empat unit dan tiga unit dari arah pantai nirwana secara berhaluan, sehingga masyarakat ketika menunggu dihalte tidak terlalu lama.
"Bus kita ini kan ada tujuh unit, lima yang baru dan dua bus lama. Kalau kita tempatkan dari arah terminal Waromosi empat unit dan tiga dari pantai nirwana, maka dalam beberapa menit sudah ada lagi yang tiba di halte. Kalau misalnya banyak trayeknya dengan kondisi kendaraan sedikit tentu bisa membuat masyarakat akan menunggu kelamaan dihalte," tukasnya.
Sedangkan, tarif bus yang akan dikenakan, menurut Wahyu, juga tidak akan mahal dan bisa dijangkau oleh pengguna jasa transportasi itu.
"Jadi bus itu kita ingin fungsikan sebagai kelengkapan dari transportasi massal berbasis jalan agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Kan kalau suatu kota transportasinya mahal, maka akan tinggi biaya ekonomi," katanya.
Terkait kendaraan itu juga, ia akan berkoordinasi kepada pimpinan dalam hal ini Wali Kota Baubau agar ada keputusan yang diambil dalam pengoperasiannya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau, Wahyu, di Baubau, Selasa, mengatakan, faktur kendaraan harus terlebih dahulu diubah agar dapat difungsikan menjadi kendaraan `plat kuning` untuk melayani masyarakat.
"Jadi pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan harus mengalihkan dulu kepemilikan ke Pemkot Baubau. Makanya kami akan bermohon ke pusat secepatnya," ujarnya.
Pemahaman dia, pihaknya tidak bisa serta merta mengelola kendaraan yang baru diterima pada 2018 itu, melainkan dapat dipihak ketigakan apakah melalui perusda, koperasi, unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk,atau pun kerjasama dengan perusahaan Damri.
"Memang tetap ada tanggung jawab Dishub tetapi kalau yang mencari sopir, pemeliharaannya, dan ?pengelolaan uangnya pihak ketiga yang akan dipercayakan bekerja sama," katanya.
Menurutnya, armada yang akan difungsikan sebagai angkutan massal berbasis jalan tersebut apabila dioperasikan hanya pada satu trayek seperti dari terminal Waromosio empat unit dan tiga unit dari arah pantai nirwana secara berhaluan, sehingga masyarakat ketika menunggu dihalte tidak terlalu lama.
"Bus kita ini kan ada tujuh unit, lima yang baru dan dua bus lama. Kalau kita tempatkan dari arah terminal Waromosi empat unit dan tiga dari pantai nirwana, maka dalam beberapa menit sudah ada lagi yang tiba di halte. Kalau misalnya banyak trayeknya dengan kondisi kendaraan sedikit tentu bisa membuat masyarakat akan menunggu kelamaan dihalte," tukasnya.
Sedangkan, tarif bus yang akan dikenakan, menurut Wahyu, juga tidak akan mahal dan bisa dijangkau oleh pengguna jasa transportasi itu.
"Jadi bus itu kita ingin fungsikan sebagai kelengkapan dari transportasi massal berbasis jalan agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Kan kalau suatu kota transportasinya mahal, maka akan tinggi biaya ekonomi," katanya.
Terkait kendaraan itu juga, ia akan berkoordinasi kepada pimpinan dalam hal ini Wali Kota Baubau agar ada keputusan yang diambil dalam pengoperasiannya.