Kendari (Antaranews Sultra) - Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengatakan dirinya memilih atau mengangkat pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra bukan karena faktor kedekatan apalagi satu suku, melainkan karena yang bersangkutan memang tepat dan profesional dibidangya.
Pernyataan yang disampaikan gubernur Sultra itu pada acara ngopi bareng yang melibatkan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan OPD lingkup Pemprov, pimpinan media, LSM dan mantan anggota DPRD di rumah jabatan gubernur Sultra, Senin.
"Yang pasti saya tegaskan, bahwa saya mengangkat atau menetapkan pejabat itu bukan karena suku,? kata Ali Mazi, yang didampingi Plt Sekda Provinsi Syarifuddin Safaa, mantan Rektor UHO Prof Mahmud Hamundu.
Ia mengaku mengangkat pejabat di Pemprov Sultra berdasarkan undang-undang dan kemampuan masing-masing pejabat yang diangkat.
"Saya mengangkat pejabat sudah sesuai undang-undang, dan tentu sesuai dengan kemampuan pejabat yang saya angkat,? sambungnya.
Ia juga menegaskan tak segan-segan mencopot pejabat yang diangkat. Ternyata setelah dievaluasi tak membawa perubahan yang lebih baik di dinas yang dipimpinnya.
"Kalau kerjanya tidak benar, tidak ada berubahan, kita ganti," tegasnya lagi.
Bahkan dalam acara bincang-bincang yang dipandu Dosen FISIP UHO, Prof. Eka Suaib itu mengakui bahwa menjadi gubernur dan wakil gubernur bisa dibilang `orang gila` pun harus diurusi.
"Jadi kami gubernur dan wakil gubernur Sultra mengurusi semua mahluk, siapa itu mahluk, ada manusia, ada tanah, batu, termasuk orang gila kita urus. Kalau Orang gila kita siapkan rumah sakit jiwa,? ucapnya dihadapan tamu undangan.
Ia mengatakan, pasangan gubernur dan wakil gubernur Ali Mazi-Lukman Abunawas dengan akronim "AMAN" saat Pilgub 2018 itu mengungkapkan bahwa dirinya dan wakilnya tetap solid, dan terus memegang komitmen bersama sesuai dengan visi dan misi yang ada.
"Dengan kegiatan nopi bareng ini hendaknya dijadikan agenda rutin sebagai bentuk untuk menerima masukan sekaligus kritikan dari semua pihak dalam terwujudnya kemajuan daerah Sultra secara menyeluruh," tutup Ali Mazi.
Pernyataan yang disampaikan gubernur Sultra itu pada acara ngopi bareng yang melibatkan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan OPD lingkup Pemprov, pimpinan media, LSM dan mantan anggota DPRD di rumah jabatan gubernur Sultra, Senin.
"Yang pasti saya tegaskan, bahwa saya mengangkat atau menetapkan pejabat itu bukan karena suku,? kata Ali Mazi, yang didampingi Plt Sekda Provinsi Syarifuddin Safaa, mantan Rektor UHO Prof Mahmud Hamundu.
Ia mengaku mengangkat pejabat di Pemprov Sultra berdasarkan undang-undang dan kemampuan masing-masing pejabat yang diangkat.
"Saya mengangkat pejabat sudah sesuai undang-undang, dan tentu sesuai dengan kemampuan pejabat yang saya angkat,? sambungnya.
Ia juga menegaskan tak segan-segan mencopot pejabat yang diangkat. Ternyata setelah dievaluasi tak membawa perubahan yang lebih baik di dinas yang dipimpinnya.
"Kalau kerjanya tidak benar, tidak ada berubahan, kita ganti," tegasnya lagi.
Bahkan dalam acara bincang-bincang yang dipandu Dosen FISIP UHO, Prof. Eka Suaib itu mengakui bahwa menjadi gubernur dan wakil gubernur bisa dibilang `orang gila` pun harus diurusi.
"Jadi kami gubernur dan wakil gubernur Sultra mengurusi semua mahluk, siapa itu mahluk, ada manusia, ada tanah, batu, termasuk orang gila kita urus. Kalau Orang gila kita siapkan rumah sakit jiwa,? ucapnya dihadapan tamu undangan.
Ia mengatakan, pasangan gubernur dan wakil gubernur Ali Mazi-Lukman Abunawas dengan akronim "AMAN" saat Pilgub 2018 itu mengungkapkan bahwa dirinya dan wakilnya tetap solid, dan terus memegang komitmen bersama sesuai dengan visi dan misi yang ada.
"Dengan kegiatan nopi bareng ini hendaknya dijadikan agenda rutin sebagai bentuk untuk menerima masukan sekaligus kritikan dari semua pihak dalam terwujudnya kemajuan daerah Sultra secara menyeluruh," tutup Ali Mazi.