Kendari (Antaranews Sultra) - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah(UKM) Provinsi Sulawesi Tenggara(Sultra) mengidentifikasi kendala yang menghambat pengembangan koperasi agar aktif menjalankan misi pembangunan ekonomi kerakyatan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sultra, Heri Alamsyah di Kendari, Rabu, mengatakan, sebanyak 1.000 dari 4.000 unit koperasi dinyatakan tidak aktif.
"Agenda prioritas pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM adalah mengaktifkan koperasi yang ada sebagai infrastruktur pembangunan ekonomi kerakyatan," katanya.
Mulai 2018 dan seterusnya pemerintah akan menstimulus koperasi yang ada, namun tidak aktif melalui peningkatan kapasitas pengelolanya.
Ia mengemukakan, dari sekian penyebab koperasi tidak aktif adalah sumber daya pengelola koperasi dan kesadaran anggota dalam berkoperasi yang minim, sehingga 2018 digencarkan pelatihan peningkatan kapasitas para pengelola.
"Pengurus koperasi dilatih tentang manajemen organisasi, perencanaan usaha, pengadminitrasian keuangan, pelaporan keuangan dan persiapan menyambut Rapat Anggota Tahun (RAT)," ujarnya.
Ia menyatakan, sejumlah koperasi dibentuk dengan orientasi mengejar bantuan modal pemerintah sehingga dipastikan koperasi yang demikian tidak memiliki cita-cita untuk memakmurkan anggota dan koperasi tidak akan langgeng.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah selektif mengucurkan bantuan modal sebagai antisipasti adanya koperasi yang berorientasi mengejar bantuan.
Ketua Koperasi simpan pinjam "Makmur Mandiri", Herman S menyambut baik kebijakan Dinas Koperasi dan UKM yang selektif mengucurkan bantuan.
"Kami mendukung kebijakan Dinas Koperasi dan UKM yang selektif mengucurkan bantuan modal karena ulah koperasi yang hanya mengejar bantuan mencoreng citra koperasi lainnya," katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sultra, Heri Alamsyah di Kendari, Rabu, mengatakan, sebanyak 1.000 dari 4.000 unit koperasi dinyatakan tidak aktif.
"Agenda prioritas pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM adalah mengaktifkan koperasi yang ada sebagai infrastruktur pembangunan ekonomi kerakyatan," katanya.
Mulai 2018 dan seterusnya pemerintah akan menstimulus koperasi yang ada, namun tidak aktif melalui peningkatan kapasitas pengelolanya.
Ia mengemukakan, dari sekian penyebab koperasi tidak aktif adalah sumber daya pengelola koperasi dan kesadaran anggota dalam berkoperasi yang minim, sehingga 2018 digencarkan pelatihan peningkatan kapasitas para pengelola.
"Pengurus koperasi dilatih tentang manajemen organisasi, perencanaan usaha, pengadminitrasian keuangan, pelaporan keuangan dan persiapan menyambut Rapat Anggota Tahun (RAT)," ujarnya.
Ia menyatakan, sejumlah koperasi dibentuk dengan orientasi mengejar bantuan modal pemerintah sehingga dipastikan koperasi yang demikian tidak memiliki cita-cita untuk memakmurkan anggota dan koperasi tidak akan langgeng.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah selektif mengucurkan bantuan modal sebagai antisipasti adanya koperasi yang berorientasi mengejar bantuan.
Ketua Koperasi simpan pinjam "Makmur Mandiri", Herman S menyambut baik kebijakan Dinas Koperasi dan UKM yang selektif mengucurkan bantuan.
"Kami mendukung kebijakan Dinas Koperasi dan UKM yang selektif mengucurkan bantuan modal karena ulah koperasi yang hanya mengejar bantuan mencoreng citra koperasi lainnya," katanya.