Kendari (Antaranews Sultra) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara mengungkapkan bahwa rata-rata masyarakat yang ditemui di desa-desa pesisir masih mengeluhkan kebutuhan listrik dan air bersih yang belum dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah.
"Memang banyak keluhan masyarakat yang disampaikan kepada saya terkait dua sarana itu yang belum seluruhnya tersentuh kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir dan desa terpencil," kata anggota Komite IV DPD RI Asal Sultra, Yasin Welson? Laiaha, di Kendari, Senin.
Pengganti antar waktu (PAW) yang baru menjabat kurang dari enam bulan menggantikan Muliati Saiman yang mundur karena sebagai calon Bupati Konawe pada Pilkada pada 27 Juni 2018 mengatakan, dia sudah melakukan reses lebih 200 desa di Sultra, dan rata-rata masyarakat masih mengeluhkan kebutuhan listrik dan air bersih yang belum dipenuhi secara maksimal.
Ia mencontohkan, di desa Talaga Raya, mereka itu belum mendapat sentuhan listrik, dan di desa lainnya sudah ada listrik tetapi menyala hanya 8-10 jam saja.
Begitu pula dengan air bersih di desa lainnya, ada warga hanya mengharapkan air hujan yang ditampung dalam bak besar untuk dapat digunakan selama beberapa bulan lamanya dan umumnya para warga itu berada di pesisir pantai.
Tidak hanya kebutuhan listrik dan air, lanjut Yasin, minimnya infrastruktur pendidikan juga masih menjadi masalah di beberapa desa.
Warga masyarakat di Talaga juga mengharapkan SMU/SMK, karena anak anak mereka setelah tamat SMP kemudian akan melanjukan ke SLTA jaraknya cukup jauh dan harus menempuh waktu yang berjam-jam.
"Yang lebih memprihatinkan lagi yaitu masalah tenaga honorer kategori dua (K2), nasib para honorer K2 patut diperjuangkan, karena mereka sudah mengabdi puluhan tahun namun belum diangkat PNS, ditambah lagi gajinyapun tidak manusiawi," ujar Yasin.
Masyarakat pesisr di kabupaten Buton, Buton Tengah dan Selatan juga mengharapkan bantuan alat tangkap dan perahu kecil serta pembangunan pasar agar hasil tangkapan mereka mudah dijual.
Ia mengatakan, semua keluhan masyarakat yang sudah ditampungnya itu selanjutnya akan dilaporkan dalam sidang paripurna, agar pemerintah sebagai pemegang eksekutor kebijakan segera menyikapinya.
Dirinya menyadari, sebagai perwakilan daerah di pusat yang diberikan mandat oleh rakyat, sudah seharusnya memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat agar kehidupan mereka bisa lebih baik dan sejahtera.
"Memang banyak keluhan masyarakat yang disampaikan kepada saya terkait dua sarana itu yang belum seluruhnya tersentuh kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir dan desa terpencil," kata anggota Komite IV DPD RI Asal Sultra, Yasin Welson? Laiaha, di Kendari, Senin.
Pengganti antar waktu (PAW) yang baru menjabat kurang dari enam bulan menggantikan Muliati Saiman yang mundur karena sebagai calon Bupati Konawe pada Pilkada pada 27 Juni 2018 mengatakan, dia sudah melakukan reses lebih 200 desa di Sultra, dan rata-rata masyarakat masih mengeluhkan kebutuhan listrik dan air bersih yang belum dipenuhi secara maksimal.
Ia mencontohkan, di desa Talaga Raya, mereka itu belum mendapat sentuhan listrik, dan di desa lainnya sudah ada listrik tetapi menyala hanya 8-10 jam saja.
Begitu pula dengan air bersih di desa lainnya, ada warga hanya mengharapkan air hujan yang ditampung dalam bak besar untuk dapat digunakan selama beberapa bulan lamanya dan umumnya para warga itu berada di pesisir pantai.
Tidak hanya kebutuhan listrik dan air, lanjut Yasin, minimnya infrastruktur pendidikan juga masih menjadi masalah di beberapa desa.
Warga masyarakat di Talaga juga mengharapkan SMU/SMK, karena anak anak mereka setelah tamat SMP kemudian akan melanjukan ke SLTA jaraknya cukup jauh dan harus menempuh waktu yang berjam-jam.
"Yang lebih memprihatinkan lagi yaitu masalah tenaga honorer kategori dua (K2), nasib para honorer K2 patut diperjuangkan, karena mereka sudah mengabdi puluhan tahun namun belum diangkat PNS, ditambah lagi gajinyapun tidak manusiawi," ujar Yasin.
Masyarakat pesisr di kabupaten Buton, Buton Tengah dan Selatan juga mengharapkan bantuan alat tangkap dan perahu kecil serta pembangunan pasar agar hasil tangkapan mereka mudah dijual.
Ia mengatakan, semua keluhan masyarakat yang sudah ditampungnya itu selanjutnya akan dilaporkan dalam sidang paripurna, agar pemerintah sebagai pemegang eksekutor kebijakan segera menyikapinya.
Dirinya menyadari, sebagai perwakilan daerah di pusat yang diberikan mandat oleh rakyat, sudah seharusnya memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat agar kehidupan mereka bisa lebih baik dan sejahtera.