Kendari, 12/11 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, bersama Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU tentang pengembangan pertanian organik.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Bupati Buton Utara, Abu Hasan dan Rektor UMK Kendari, Dr Muhammad Nur bertempat di kampus UMK Kendari, Senin.
Kegiatan itu dirangkaikan pula dengan kuliah umum oleh Bupati Buton Utara, Abu Hasan, dengan materi berjudul 'Buton Utara sebagai sentral pengembangan pertanian organik di Sultra'.
"Sebenarnya saya merasa sungkan berbicara di forum seperti ini karena saya bukan akademisi meskipun pernah mengabdi di UMK Kendari, alasan berikutnya karena dihadapan saya ini para dosen dan mahasiswa yang selalu berpikir rasional, berpikir kritis dan objektif," kata Abu Hasan.
Ia mengatakan, Buton Utara merupakan daerah yang baru berusia 11 tahun, dan memilih untuk menjadikan program unggulan daerah yakni sektor pertanian.
"Jika ada fakultas pertanian di kampus ini, maka bisa dibuat kerja sama. Pertanian organik yang kami kembangkan dengan alasan, pertama karena secara historis warga sudah lama menggeluti pertanian organik," katanya.
Alasan berikutnya kata Abu Hasan, karena pangan organik saat ini menjadi kebutuhan pangan dunia, karena yang mau sehat dipastikan menggunakan pangan organik, sehingga saat sosialisasi pangan organik maka mudah diterima petani.
"Selain itu, potensi lahan pertanian organik di Buton Utara saat ini seluas 16.000 hektare, untuk pertanian organik yang sudah diolah baru sekitar 850 hektare. Kemudian dari sisi harga, beras organik harganya sampai tiga kali lipat dari harga beras biasa," katanya.
Ia mengaku, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp1 miliar untuk optimalisasi lahan seluas 400 hektare pada 2017.
"Kalau harga beras organik saat ini Rp30 per kilogram, dan setiap hektare bisa hasilkan satu ton, maka penghasilan warga tani bisa mencapai Rp8 miliar. Artinya kita mengeluarkan dana Rp1 miliar dan bisa hasilkan Rp8 miliar," katanya.
Menurutnya, petani tidak akan maju dan mandiri jika dibiarkan kerja sendiri, karena itu pemerintah harus memberikan intervensi dengan cara memberikan subsidi untuk optimalisasi lahan, pupuk, dan bibit.
Rektor UMK, Muhammad Nur, mengatakan delapan fakultas, dan 14 prodi yang ada di kampusnya itu akan bergerak cepat untuk tindak lanjuti MoU yang ditandatangani agar UMK bisa berikan karya nyata untuk Buton Utara demikian sebaliknya.
"Selain Buton Utara, kami juga sudah melakukan kerja sama dengan beberapa pemda di Sultra," katanya.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Bupati Buton Utara, Abu Hasan dan Rektor UMK Kendari, Dr Muhammad Nur bertempat di kampus UMK Kendari, Senin.
Kegiatan itu dirangkaikan pula dengan kuliah umum oleh Bupati Buton Utara, Abu Hasan, dengan materi berjudul 'Buton Utara sebagai sentral pengembangan pertanian organik di Sultra'.
"Sebenarnya saya merasa sungkan berbicara di forum seperti ini karena saya bukan akademisi meskipun pernah mengabdi di UMK Kendari, alasan berikutnya karena dihadapan saya ini para dosen dan mahasiswa yang selalu berpikir rasional, berpikir kritis dan objektif," kata Abu Hasan.
Ia mengatakan, Buton Utara merupakan daerah yang baru berusia 11 tahun, dan memilih untuk menjadikan program unggulan daerah yakni sektor pertanian.
"Jika ada fakultas pertanian di kampus ini, maka bisa dibuat kerja sama. Pertanian organik yang kami kembangkan dengan alasan, pertama karena secara historis warga sudah lama menggeluti pertanian organik," katanya.
Alasan berikutnya kata Abu Hasan, karena pangan organik saat ini menjadi kebutuhan pangan dunia, karena yang mau sehat dipastikan menggunakan pangan organik, sehingga saat sosialisasi pangan organik maka mudah diterima petani.
"Selain itu, potensi lahan pertanian organik di Buton Utara saat ini seluas 16.000 hektare, untuk pertanian organik yang sudah diolah baru sekitar 850 hektare. Kemudian dari sisi harga, beras organik harganya sampai tiga kali lipat dari harga beras biasa," katanya.
Ia mengaku, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp1 miliar untuk optimalisasi lahan seluas 400 hektare pada 2017.
"Kalau harga beras organik saat ini Rp30 per kilogram, dan setiap hektare bisa hasilkan satu ton, maka penghasilan warga tani bisa mencapai Rp8 miliar. Artinya kita mengeluarkan dana Rp1 miliar dan bisa hasilkan Rp8 miliar," katanya.
Menurutnya, petani tidak akan maju dan mandiri jika dibiarkan kerja sendiri, karena itu pemerintah harus memberikan intervensi dengan cara memberikan subsidi untuk optimalisasi lahan, pupuk, dan bibit.
Rektor UMK, Muhammad Nur, mengatakan delapan fakultas, dan 14 prodi yang ada di kampusnya itu akan bergerak cepat untuk tindak lanjuti MoU yang ditandatangani agar UMK bisa berikan karya nyata untuk Buton Utara demikian sebaliknya.
"Selain Buton Utara, kami juga sudah melakukan kerja sama dengan beberapa pemda di Sultra," katanya.