Kendari (Antaranews Sultra) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat kelompok kerja advokasi akselerasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan kekuarga (KKBPK) 2018 bertempat di Kendari, Kamis.
Plh kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin, saat membuka acara ini mengatakan masalah kependudukan tidak bisa hanya menjadi tangungjawab satu lembaga atau instansi, tetapi butuh keterpaduan berbagai sektor.
"BKKBN tidak bisa bekerja sendiri dalam pengendalian penduduk, tetapi telah membangun kerja sama dengan mitra sehingga keberhasilan yang dicapai selama ini adalah upaya bersama lintas sektor," katanya.
Ia mengaku, kegiatan program KKBPK yang jangka pendek tentunya setiap tahun selalu terpenuhi, tetapi target jangka menengah yang susah terpenuhi.
"Sehingga menjadi harapan kita dari tim atau kelompok kerja advokai akselerasi ini bisa mempercepat tercapainya program KKBPK," katanya.
Menurut dia, BKKBN tidak hanya kejar jumlah peserta KB, tetapi yang terutama adalah meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Indonesia.
"Sehingga dalam kegiatan ini akan merumuskan atau menerima masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan advokasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, terutama kesehatan reproduksi remaja, dan menguatkan program kampung KB yang merupakan program prioritas nasional," katanya.
Ditambahkan, Pokja ini akan memberikan advokasi kepada pemda bagaimana Kampung KB ini perlu mendapat prioritas dukungan dalam upaya meningkitkan kualitas sumber daya masnusia dalam berbagai sektor.
Ketua Panitia kegiatan, Muslimin, melaporkan kegiatan ini diikuti 81 orang yang berlangsung selama sehari. "Tujuannya sebagai forum diskusi menyatukan persepsi dalam mendukung program pembangunan kampung KB, kemudian untuk meningkatkan keterampilan tim dalam merancang kegiatan masing masing," katanya.
Dikatakan, keberhasikan KB tidak akan terwujud bila tidak ada dukungan dari mitra kerja terkait. "Karena itu kita terus menggalakkan program kampung KB dengan melibatkan berbagai mitra kerja sesuai dengan tugas masing-masing," katanya.
Kegiatan ini menghadirkan empat nara sumber yakni dari BKKBN terkait kebijakan dan penguatan KKBPK, dari Bappeda Sultra terkait proses perencanaan anggaran kegiatan dinas terkait, dari Dinas PMD Sultra menjelaskan penggunaan dana desa dalam hal pemberdayaan masyarakat, dan dari Dinkes Sultra terkait bagaimana dalam dukung program KB.
Plh kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin, saat membuka acara ini mengatakan masalah kependudukan tidak bisa hanya menjadi tangungjawab satu lembaga atau instansi, tetapi butuh keterpaduan berbagai sektor.
"BKKBN tidak bisa bekerja sendiri dalam pengendalian penduduk, tetapi telah membangun kerja sama dengan mitra sehingga keberhasilan yang dicapai selama ini adalah upaya bersama lintas sektor," katanya.
Ia mengaku, kegiatan program KKBPK yang jangka pendek tentunya setiap tahun selalu terpenuhi, tetapi target jangka menengah yang susah terpenuhi.
"Sehingga menjadi harapan kita dari tim atau kelompok kerja advokai akselerasi ini bisa mempercepat tercapainya program KKBPK," katanya.
Menurut dia, BKKBN tidak hanya kejar jumlah peserta KB, tetapi yang terutama adalah meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Indonesia.
"Sehingga dalam kegiatan ini akan merumuskan atau menerima masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan advokasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, terutama kesehatan reproduksi remaja, dan menguatkan program kampung KB yang merupakan program prioritas nasional," katanya.
Ditambahkan, Pokja ini akan memberikan advokasi kepada pemda bagaimana Kampung KB ini perlu mendapat prioritas dukungan dalam upaya meningkitkan kualitas sumber daya masnusia dalam berbagai sektor.
Ketua Panitia kegiatan, Muslimin, melaporkan kegiatan ini diikuti 81 orang yang berlangsung selama sehari. "Tujuannya sebagai forum diskusi menyatukan persepsi dalam mendukung program pembangunan kampung KB, kemudian untuk meningkatkan keterampilan tim dalam merancang kegiatan masing masing," katanya.
Dikatakan, keberhasikan KB tidak akan terwujud bila tidak ada dukungan dari mitra kerja terkait. "Karena itu kita terus menggalakkan program kampung KB dengan melibatkan berbagai mitra kerja sesuai dengan tugas masing-masing," katanya.
Kegiatan ini menghadirkan empat nara sumber yakni dari BKKBN terkait kebijakan dan penguatan KKBPK, dari Bappeda Sultra terkait proses perencanaan anggaran kegiatan dinas terkait, dari Dinas PMD Sultra menjelaskan penggunaan dana desa dalam hal pemberdayaan masyarakat, dan dari Dinkes Sultra terkait bagaimana dalam dukung program KB.