Kendari (Antaranews SUltra) - Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara mencatat pelamar calon pegawai negeri sipil di daerah itu?mencapai 40 ribu orang tersebar di 17 kabupaten/kota se-Sultra.
Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abas di Kendari, Selasa mengatakan pendaftar CPNS 2018 di Sultra pada setiap daerah kabupaten/kota rata-rata 3.000 pelamar.
"Ini menunjukan bahwa keinginan atau animo masyarakat Sultra untuk mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah ini masih sangat tinggi," katanya.
Disebutkan, khusus untuk pendaftar CPNS di lingkup Pemprov Sultra berkisar 2.872 pendaftar per Minggu 14 Oktober 2018.
Baca juga: Kendari siapkan 55 komputer seleksi CPNS
"Tetapi jumlah tersebut masih berpotensi untuk bertambah, karena pendaftaran CPNS belum ditutup secara resmi," katanya.
Selain itu kata Nur Endang, masih banyak berkas pelamar CPNS Pemprov Sultra yang berada di Kantor Pos, dan belum sempat diambil untuk dilakukan verifikasi.
"Untuk pelaksanaan tes CPNS, hampir semua kabupaten kota akan menggelar tes di ibu kota provinsi, karena resiko yang sangat riskan jika dilaksanakan di daerah masing-masing termasuk masalah jaringan," katanya. (T.KR-SPR/B/M019/C/M019)
Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abas di Kendari, Selasa mengatakan pendaftar CPNS 2018 di Sultra pada setiap daerah kabupaten/kota rata-rata 3.000 pelamar.
"Ini menunjukan bahwa keinginan atau animo masyarakat Sultra untuk mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah ini masih sangat tinggi," katanya.
Disebutkan, khusus untuk pendaftar CPNS di lingkup Pemprov Sultra berkisar 2.872 pendaftar per Minggu 14 Oktober 2018.
Baca juga: Kendari siapkan 55 komputer seleksi CPNS
"Tetapi jumlah tersebut masih berpotensi untuk bertambah, karena pendaftaran CPNS belum ditutup secara resmi," katanya.
Selain itu kata Nur Endang, masih banyak berkas pelamar CPNS Pemprov Sultra yang berada di Kantor Pos, dan belum sempat diambil untuk dilakukan verifikasi.
"Untuk pelaksanaan tes CPNS, hampir semua kabupaten kota akan menggelar tes di ibu kota provinsi, karena resiko yang sangat riskan jika dilaksanakan di daerah masing-masing termasuk masalah jaringan," katanya. (T.KR-SPR/B/M019/C/M019)