Kendari (Antaranews Sultra) - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Badan Kesbangpol menggelar rapat koordinasi jelang kampanye pemilihan umum (pemilu) 2019 yang dimulai ada tanggal 23 September 2018.
Pelaksana tugas Wali Kota Kendari, Sulkarnain, saat membuka rakor tersebut di Kendari, Senin, mengatakan saat masa kampanye, setiap peserta pemilu diberikan kesempatan dan ruang untuk memperkenalkan diri sampai tanggal 14 April 2019 yang diharapkan harus berjalan lancar dan kondusif.
"Kita harus bertindak cepat, memastikan seluruh potensi-potensi konflik bisa dideteksi lebih dini, lebih cepat sehingga dapat dikoordinasikan dengan pihak berwajib sehingga kita harapkan pemilu tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif," kata Sulkarnain.
Ia mengatakan, untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK), harus diatur agar diberikan ruang atau kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu.
"Perlu penegasan melalui rambu-rambu penempatan, sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak ada yang mendapatkan keistimewaan sekaligus ada yang merasa diperlakukan tidak adil," katanya.
Dalam kesempatan itu, Sulkarnain juga berharap kepada partai politik peserta pemilu atau pun para calon legislatif agar bersama-sama menciptakan kedamaian dan ketertiban agar proses atau pesta demokrasi itu berjalan lancar.
"Kita tidak bisa hanya membebankan kepada pihak keamanan saja, tetapi ini merupakan tanggungjawab kita semua, tanggungjawab semua elemen masyarakat agar pemilu kedepannya berjalan demokratis, damai dan aman," katanya.
Pelaksana tugas Wali Kota Kendari, Sulkarnain, saat membuka rakor tersebut di Kendari, Senin, mengatakan saat masa kampanye, setiap peserta pemilu diberikan kesempatan dan ruang untuk memperkenalkan diri sampai tanggal 14 April 2019 yang diharapkan harus berjalan lancar dan kondusif.
"Kita harus bertindak cepat, memastikan seluruh potensi-potensi konflik bisa dideteksi lebih dini, lebih cepat sehingga dapat dikoordinasikan dengan pihak berwajib sehingga kita harapkan pemilu tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif," kata Sulkarnain.
Ia mengatakan, untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK), harus diatur agar diberikan ruang atau kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu.
"Perlu penegasan melalui rambu-rambu penempatan, sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak ada yang mendapatkan keistimewaan sekaligus ada yang merasa diperlakukan tidak adil," katanya.
Dalam kesempatan itu, Sulkarnain juga berharap kepada partai politik peserta pemilu atau pun para calon legislatif agar bersama-sama menciptakan kedamaian dan ketertiban agar proses atau pesta demokrasi itu berjalan lancar.
"Kita tidak bisa hanya membebankan kepada pihak keamanan saja, tetapi ini merupakan tanggungjawab kita semua, tanggungjawab semua elemen masyarakat agar pemilu kedepannya berjalan demokratis, damai dan aman," katanya.