Kendari (Antara) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong keberpihakan alokasi anggaran sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi daerah.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shale di Kendari, Kamis, mengatakan pemerintah Provinsi Sultra tahun 2018 menganggarkan sektor KUKM sebesar Rp6,5 miliar.
"Dewan melihat alokasi anggaran tersebut relatif kecil namun memahami karena pemerintah daerah menyesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan yang tersedia," kata Rahman Shale.
Oleh karena itu, pemerintah daerah, DPRD dan pelaku kepentingan lain diharapkan kreatif mencari peluang dukungan modal, antara lain, melalui Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sultra Heri Alamsyah mengatakan pemerintah Sultra berkomitmen terhadap pengembangan sektor Koperasi dan UKM sebagai basis ekonomi kerakyatan.
"Alokasi anggaran KUKM melalui APBD cukup terbatas sehingga diakui belum memenuhi harapan masyarakat, tetapi dari waktu ke waktu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan," kata Heri.
Pemerintah terus mendorong pertumbuhan koperasi dan UKM melalui dinas terkait dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Sultra, khususnya sektor perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan pertambangan.
"Usaha kecil menengah salah satu penggerak utama perekonomian di Sulawesi Tenggara. Ekonomi Sultra saat ini tumbuh mencapai 6,09 persen atau di atas pertumbuhan rata-rata nasional," ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM dapat memberikan bantuan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Sultra.
(T.S032/B/I006/C/I006) 06-09-2018 07:42:34
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shale di Kendari, Kamis, mengatakan pemerintah Provinsi Sultra tahun 2018 menganggarkan sektor KUKM sebesar Rp6,5 miliar.
"Dewan melihat alokasi anggaran tersebut relatif kecil namun memahami karena pemerintah daerah menyesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan yang tersedia," kata Rahman Shale.
Oleh karena itu, pemerintah daerah, DPRD dan pelaku kepentingan lain diharapkan kreatif mencari peluang dukungan modal, antara lain, melalui Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sultra Heri Alamsyah mengatakan pemerintah Sultra berkomitmen terhadap pengembangan sektor Koperasi dan UKM sebagai basis ekonomi kerakyatan.
"Alokasi anggaran KUKM melalui APBD cukup terbatas sehingga diakui belum memenuhi harapan masyarakat, tetapi dari waktu ke waktu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan," kata Heri.
Pemerintah terus mendorong pertumbuhan koperasi dan UKM melalui dinas terkait dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Sultra, khususnya sektor perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan pertambangan.
"Usaha kecil menengah salah satu penggerak utama perekonomian di Sulawesi Tenggara. Ekonomi Sultra saat ini tumbuh mencapai 6,09 persen atau di atas pertumbuhan rata-rata nasional," ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM dapat memberikan bantuan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Sultra.
(T.S032/B/I006/C/I006) 06-09-2018 07:42:34