Kendari (Antaranews Sultra) - Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Dinas Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan KB kabupaten kota dalam menyiapkan informasi pengendalian kependudukan di daerah.
Plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, di Kendari, Kamis, mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait KB akan menjadi pemicu utama tercapainya progran Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Melalui OPD KB kita memberi arahan kepada pemerintah maupun steakholder untuk melaksanakan kegiatan sesuai kewenangannya dalam memberi pelayanan ke masyarakat," katanya.
Menurut dia, pengelola program kependudukan di OPD KB Provinsi, Kabupaten/Kota serta mitra terkait harus mengetahui lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengendalian penduduk, agar dapat memberi informasi dan pemahaman yang tepat.
"Dinas Pengendalian Penduduk dan KB harus mengetahui tugas dan tanggungjawabnya agar dapat memberi informasi dan pemahaman terkait pengendalian penduduk," katanya.
Dikatakan, permasalahan pertumbuhan penduduk, ini umumnya terjadi di kategori negara yang berkembang dan terbelakang.
"Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah memprediksikan Indonesia masuk negara keempat dengan populasi penduduk terbesar setelah China, India dan Amerika serikat," katanya.
Plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, di Kendari, Kamis, mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait KB akan menjadi pemicu utama tercapainya progran Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Melalui OPD KB kita memberi arahan kepada pemerintah maupun steakholder untuk melaksanakan kegiatan sesuai kewenangannya dalam memberi pelayanan ke masyarakat," katanya.
Menurut dia, pengelola program kependudukan di OPD KB Provinsi, Kabupaten/Kota serta mitra terkait harus mengetahui lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengendalian penduduk, agar dapat memberi informasi dan pemahaman yang tepat.
"Dinas Pengendalian Penduduk dan KB harus mengetahui tugas dan tanggungjawabnya agar dapat memberi informasi dan pemahaman terkait pengendalian penduduk," katanya.
Dikatakan, permasalahan pertumbuhan penduduk, ini umumnya terjadi di kategori negara yang berkembang dan terbelakang.
"Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah memprediksikan Indonesia masuk negara keempat dengan populasi penduduk terbesar setelah China, India dan Amerika serikat," katanya.