Kolaka (Antaranews Sultra) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka, Hasbi Mustafa menyarankan lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berembuk sebelum membuat program agar penganggarannya tidak tumpang tindih.
Setiap SKPD sebelum membuat program kerja khususnya masalah infrastruktur sebaiknya duduk bersama dengan difasilitasi oleh sekda sebagai ketua tim TPAD, kata HAsbi di Kolaka, Kamis.
"Kita mengetahui kondisi anggaran APBD tidak mampu membiayai seluruh program sehingga harus sesuai dengan skala prioritas," katanya.
Baca juga: DPRD gelar rapat dengan pendapat terkait LKPJ
Hasbi mengatakan pengusulan program yang harus dilaksanakan adalah hasil musrenbang baik di tingkat desa hingga tingkat kabupaten khususnya pembangunan fisik.
Setiap reses, kata politikus Hanura itu, banyak pertanyaan masyarakat bahwa banyak program yang diusulkan dalam musrenbang tidak terealisasi.
Baca juga: DPRD minta Pemkab Kolaka buat program prioritas
Dinas PU, lanjut dia, sebagai perencana harus berkordinasi dengan dinas terkait khususnya pembangunan fisik yang akan dilaksanakan agar tidak terjadi lagi pengusulan program yang sama oleh dinas lain.
"Ini yang harus jadi perhatian kita semua pada saat pembahasan anggran tahun 2019," ungkap Hasbi Mustafa.
(T.KR-DWS/C/A013/C/A013) 09-08-2018 15:13:22
Setiap SKPD sebelum membuat program kerja khususnya masalah infrastruktur sebaiknya duduk bersama dengan difasilitasi oleh sekda sebagai ketua tim TPAD, kata HAsbi di Kolaka, Kamis.
"Kita mengetahui kondisi anggaran APBD tidak mampu membiayai seluruh program sehingga harus sesuai dengan skala prioritas," katanya.
Baca juga: DPRD gelar rapat dengan pendapat terkait LKPJ
Hasbi mengatakan pengusulan program yang harus dilaksanakan adalah hasil musrenbang baik di tingkat desa hingga tingkat kabupaten khususnya pembangunan fisik.
Setiap reses, kata politikus Hanura itu, banyak pertanyaan masyarakat bahwa banyak program yang diusulkan dalam musrenbang tidak terealisasi.
Baca juga: DPRD minta Pemkab Kolaka buat program prioritas
Dinas PU, lanjut dia, sebagai perencana harus berkordinasi dengan dinas terkait khususnya pembangunan fisik yang akan dilaksanakan agar tidak terjadi lagi pengusulan program yang sama oleh dinas lain.
"Ini yang harus jadi perhatian kita semua pada saat pembahasan anggran tahun 2019," ungkap Hasbi Mustafa.
(T.KR-DWS/C/A013/C/A013) 09-08-2018 15:13:22