Kolaka (Antaranews Sultra) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka, Sultra, meminta pemerintah daerah setempat untuk membuat program prioritas khususnya pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan dan desa.
Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir di Kolaka, Rabu, mengatakan, hasil reses yang dilakukan anggota legislatif pekan lalu banyak masyarakat yang meminta pembangunan infrastruktur di semua wilayah.
"Hasil reses memang banyak keluhan warga yang meminta pembangunan infrastruktur dan bantuan lainnya," katanya.
Menurutnya ada beberapa program yang memang harus dijadikan prioritas dalam pembangunan itu karena kalau mengikuti permintaan masyarakat maka dipastikan anggaran APBD tidak mencukupi.
Sehingga kata dia dalam penyusunan program anggaran 2019 mendatang pemkab harus melihat program pembangunan prioritas sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
"Kita akui anggaran APBD Kolaka 2018 hanya berkisar Rp1,080 triliun itupun juga setengahnya sudah masuk gaji pegawai sehingga tidak mencukupi," ungkap Parmin Dasir.
Parmin juga menjelaskan permintaan masyarakat saat reses lalu di sektor pembangunan infrastruktur jika dihitung mencapai angka Rp6 triliun lebih sehingga program prioritas yang harus dilaksanaakan.
Hasil reses anggota legislatif Kolaka kata politisi PAN itu telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui rapat paripurna dan diharapkan bisa menjadikan acuan saat pembahasan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tahun 2019 mendatang.
Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir di Kolaka, Rabu, mengatakan, hasil reses yang dilakukan anggota legislatif pekan lalu banyak masyarakat yang meminta pembangunan infrastruktur di semua wilayah.
"Hasil reses memang banyak keluhan warga yang meminta pembangunan infrastruktur dan bantuan lainnya," katanya.
Menurutnya ada beberapa program yang memang harus dijadikan prioritas dalam pembangunan itu karena kalau mengikuti permintaan masyarakat maka dipastikan anggaran APBD tidak mencukupi.
Sehingga kata dia dalam penyusunan program anggaran 2019 mendatang pemkab harus melihat program pembangunan prioritas sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
"Kita akui anggaran APBD Kolaka 2018 hanya berkisar Rp1,080 triliun itupun juga setengahnya sudah masuk gaji pegawai sehingga tidak mencukupi," ungkap Parmin Dasir.
Parmin juga menjelaskan permintaan masyarakat saat reses lalu di sektor pembangunan infrastruktur jika dihitung mencapai angka Rp6 triliun lebih sehingga program prioritas yang harus dilaksanaakan.
Hasil reses anggota legislatif Kolaka kata politisi PAN itu telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui rapat paripurna dan diharapkan bisa menjadikan acuan saat pembahasan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tahun 2019 mendatang.