Kendari (Antaranews Sultra) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa hampir seluruh Kabupaten/Kota di Sultra, hingga saat ini masih kekurangan tenaga guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tingkat sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.
"Penyebab mendasar dari kurangnya guru berstatus PNS adalah karena penyebaran guru di daerah-daerah yang tidak merata," kata Kadis Diknasbud Sultra, H Damsid di Kendari, Jumat.
Damsid mengungkapkan, secara kuantitas, jumlah guru cukup memadai, namun penempatan guru di wilayah kota, lebih banyak dibanding guru yang ditempatkan di wilayah Kabupaten.
"Selain itu, minimnya guru mata pelajaran untuk tingkat SMA dan sederajat, juga sangat dirasakan siswa, terutama guru Kesenian, Penjaskes dan guru mata pelajaran Kompetensi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)," ujarnya.
Damsid menambahkan, salah satu solusi mengatasi kekurangan tenaga guru bertsatus PNS tersebut, yakni dengan mengangkat tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) yang penggajiannya melalui dana APBD.
"Pemerintah daerah bersama legislatif, harus bersinergi mengatasi kekurangan tenaga guru di wilayah Sulawesi Tenggara," imbuhnya.
Saat ini jumlah guru SMA sederajat berstatus PNS di Sultra tercatat sebanyak 6.400 orang, sementara jumlah guru yang dibutuhkan minimal 3.000 orang.
Untuk menutupi kekurangan itu, sebagian sekolah mengambil inisiatif dengan merekrut tenaga honorer melalui alumni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk membantu proses mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru= tersebut.
"Penyebab mendasar dari kurangnya guru berstatus PNS adalah karena penyebaran guru di daerah-daerah yang tidak merata," kata Kadis Diknasbud Sultra, H Damsid di Kendari, Jumat.
Damsid mengungkapkan, secara kuantitas, jumlah guru cukup memadai, namun penempatan guru di wilayah kota, lebih banyak dibanding guru yang ditempatkan di wilayah Kabupaten.
"Selain itu, minimnya guru mata pelajaran untuk tingkat SMA dan sederajat, juga sangat dirasakan siswa, terutama guru Kesenian, Penjaskes dan guru mata pelajaran Kompetensi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)," ujarnya.
Damsid menambahkan, salah satu solusi mengatasi kekurangan tenaga guru bertsatus PNS tersebut, yakni dengan mengangkat tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) yang penggajiannya melalui dana APBD.
"Pemerintah daerah bersama legislatif, harus bersinergi mengatasi kekurangan tenaga guru di wilayah Sulawesi Tenggara," imbuhnya.
Saat ini jumlah guru SMA sederajat berstatus PNS di Sultra tercatat sebanyak 6.400 orang, sementara jumlah guru yang dibutuhkan minimal 3.000 orang.
Untuk menutupi kekurangan itu, sebagian sekolah mengambil inisiatif dengan merekrut tenaga honorer melalui alumni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk membantu proses mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru= tersebut.