Kendari (Antaranews Sultra) - Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara dalam hal ini di wakili Pelaksana tugas Bappeda Sultra, Dr Illa Ladamay, MSc berharap "Focus Group Discusion" (FGD) tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 hasilnya akan lebih baik di banding dengan tahun sebelumnya.
Pernyataan itu disampaikan Plt Bappeda Sultra, Illa Ladamay saat membuka dan memberikan pengarahan terkait pentingnya FGD IDI di salah satu hotel di Kendari, Senin.
Ia mengatakan, tujuan dari FGD IDI ini adalah untuk memberikan masukan dan perbaikan Indeks Demokrasi di Sulawesi tenggara sehingga perkembangan demokrasi dapat diukur, agar pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah tertentu dalam perencanaan pembangunan di bidang politik di masa mendatang.
"Harapan kita dalam Indeks demokrasi ini bisa melahirkan satu gagasan dari semua peserta yang hadir dalam forum FGD," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Sultra Muh. Edy Mahmud dalam pemaparan awal mengaatakan, Indeks Demokrasi Sultra pada sebelumnya 70,13 persen atau berada pada kategori sedang. ?
"Untuk meningkatkan Indeks Demokrasi, ini bukan hanya tugas BPS, Bappenas, Kemendagri dan Kemenkopolhukam dan tim ahli di dalamnya, namun peran pemerintah daerah yang didalmnya ada Legislatif dan instansi terkait ikut membantu memberi masukan dari tugas aspek penilaian," ujarnya.
Ia mengatakan dalam mengukur hasil IDI itu ada tiga aspek penilaian selalu menjadi acuan sebuah demokrasi Indonesia yakni yang Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi.
Di mana dari kebebasan sipil itu ada kebebesan berkumpul dan berserikat, kebebesan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi.
Sementara hak-hak politik menyangkut penilaian seperti hak memilih dan hak dipilih dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan termasuk pengawasan.
Sedangkan dari aspek Lembaga Demokrasi meliputi, Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Parpol, peran Birokrasi Pemerintah daerag dan peran Peradilan yang independen.
"Jadi pada prinsipnya, Indeks Demokrasi Indonesia pada prinsipnya adalah bertujuan untuk menakar secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi provinsi di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara," demikian Muh Edy.
Rangkaian FGD IDI yang berlangsun selama dua hari 25-26 Juni 2018 itu menghadirkan nara sumber dari Universitas Haluoleo (UHO) Kendari Prof Dr Eka Suaib,MSi (guru besar Fisip) dan dilakukan diskusi dari peserta dengan membahas sebelas variabel dan 27 indikator.
Pernyataan itu disampaikan Plt Bappeda Sultra, Illa Ladamay saat membuka dan memberikan pengarahan terkait pentingnya FGD IDI di salah satu hotel di Kendari, Senin.
Ia mengatakan, tujuan dari FGD IDI ini adalah untuk memberikan masukan dan perbaikan Indeks Demokrasi di Sulawesi tenggara sehingga perkembangan demokrasi dapat diukur, agar pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah tertentu dalam perencanaan pembangunan di bidang politik di masa mendatang.
"Harapan kita dalam Indeks demokrasi ini bisa melahirkan satu gagasan dari semua peserta yang hadir dalam forum FGD," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Sultra Muh. Edy Mahmud dalam pemaparan awal mengaatakan, Indeks Demokrasi Sultra pada sebelumnya 70,13 persen atau berada pada kategori sedang. ?
"Untuk meningkatkan Indeks Demokrasi, ini bukan hanya tugas BPS, Bappenas, Kemendagri dan Kemenkopolhukam dan tim ahli di dalamnya, namun peran pemerintah daerah yang didalmnya ada Legislatif dan instansi terkait ikut membantu memberi masukan dari tugas aspek penilaian," ujarnya.
Ia mengatakan dalam mengukur hasil IDI itu ada tiga aspek penilaian selalu menjadi acuan sebuah demokrasi Indonesia yakni yang Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi.
Di mana dari kebebasan sipil itu ada kebebesan berkumpul dan berserikat, kebebesan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi.
Sementara hak-hak politik menyangkut penilaian seperti hak memilih dan hak dipilih dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan termasuk pengawasan.
Sedangkan dari aspek Lembaga Demokrasi meliputi, Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Parpol, peran Birokrasi Pemerintah daerag dan peran Peradilan yang independen.
"Jadi pada prinsipnya, Indeks Demokrasi Indonesia pada prinsipnya adalah bertujuan untuk menakar secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi provinsi di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara," demikian Muh Edy.
Rangkaian FGD IDI yang berlangsun selama dua hari 25-26 Juni 2018 itu menghadirkan nara sumber dari Universitas Haluoleo (UHO) Kendari Prof Dr Eka Suaib,MSi (guru besar Fisip) dan dilakukan diskusi dari peserta dengan membahas sebelas variabel dan 27 indikator.