Baubau (Antaranews Sultra) - Aktivitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, berjalan normal pascaoperasi tangkap tangan bupati Agus Feisal Hidayat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Alhamdullilah pelayanan normal seperti biasa," ujar Wakil Bupati Buton Selatan La Ode Arusani, di Buton Selatan, Kamis.
Meski ada sejumlah ruangan yang disegel KPK serelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat, kata dia, roda pemerintahan berjalan normal seperti biasa.
"Alhamdullilah besok berkantor, sudah ada ruangan kosong yang akan digunakan," katanya, seraya menyebutkan akan melihat lagi ruangan yang akan dipakai.
Meskipun terdapat sejumlah ruangan yang disegel, kata dia, aktivitas pelayanan pemerintahan tidak ada gangguan.
"Besok akan berkantor di ruang kosong yang ada. Intinya bagaimana jalannya roda pemerintahan berjalan seperti biasa," ujarnya.
Terdapat lima tempat yang disegel tim penyidik KPK, yakni rumah jabatan bupati, ruang kerja bupati, ruang bendahara sekretariat daerah, ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Terkait pembukaan penyegelan ruangan itu, kata dia, pihaknya belum memastikan karena bukan kewenangannya.
"Alhamdullilah pelayanan normal seperti biasa," ujar Wakil Bupati Buton Selatan La Ode Arusani, di Buton Selatan, Kamis.
Meski ada sejumlah ruangan yang disegel KPK serelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat, kata dia, roda pemerintahan berjalan normal seperti biasa.
"Alhamdullilah besok berkantor, sudah ada ruangan kosong yang akan digunakan," katanya, seraya menyebutkan akan melihat lagi ruangan yang akan dipakai.
Meskipun terdapat sejumlah ruangan yang disegel, kata dia, aktivitas pelayanan pemerintahan tidak ada gangguan.
"Besok akan berkantor di ruang kosong yang ada. Intinya bagaimana jalannya roda pemerintahan berjalan seperti biasa," ujarnya.
Terdapat lima tempat yang disegel tim penyidik KPK, yakni rumah jabatan bupati, ruang kerja bupati, ruang bendahara sekretariat daerah, ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Terkait pembukaan penyegelan ruangan itu, kata dia, pihaknya belum memastikan karena bukan kewenangannya.