Kendari (Antaranews Sultra) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Tenggara menyatakan angka fertilitas total atau Total Fertility Rate (TFR) di daerah itu masih tinggi dari angka TFR nasional.
"Angka TFR di Sultra saat ini berada diangka 2,8 sedangkan angka TFR nasional dalah 2,0 . Artinya setiap wanita di Sultra rata-rata melahirkan 2,8 anak selama masa reproduksinya," kata pelaksana kepala BKKBN Sultra, Jamaludin, di Kendari, Minggu.
Ia mengatakan, meskipun angka masih tergolong tinggi, pihaknya berhasil menurunkan selama lima tahun terakhir yakni dari angka 3,0 pada 2012 menjadi 2,8 pada 2017 akhir.
"Yang menjadi penyebab dari masih tingginya angka TFR tersebut di antaranya karena kondisi lapangan antara lain terkait letak geografis daerah kabupaten dan kota yang sulit dijangkau dan minimnya tenaga penyuluh KB," katanya.
Ia mengatakan, untuk mengantisipasi dari kurangnya tenaga penyuluh KB tersebut maka dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak sebagai tenaga penggerak.
"Kami bekerja sama dengan TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan lain sebaginya. Untuk membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait program KB dua anak cukup," katanya.
Jamaludin juga mengaku dengan terbentuknya organisasi perangkan daerah (OPD) yakni Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB di masing-masing kabupaten kota, maka bisa mempercepat penutunan angka TFR.
"Angka TFR di Sultra saat ini berada diangka 2,8 sedangkan angka TFR nasional dalah 2,0 . Artinya setiap wanita di Sultra rata-rata melahirkan 2,8 anak selama masa reproduksinya," kata pelaksana kepala BKKBN Sultra, Jamaludin, di Kendari, Minggu.
Ia mengatakan, meskipun angka masih tergolong tinggi, pihaknya berhasil menurunkan selama lima tahun terakhir yakni dari angka 3,0 pada 2012 menjadi 2,8 pada 2017 akhir.
"Yang menjadi penyebab dari masih tingginya angka TFR tersebut di antaranya karena kondisi lapangan antara lain terkait letak geografis daerah kabupaten dan kota yang sulit dijangkau dan minimnya tenaga penyuluh KB," katanya.
Ia mengatakan, untuk mengantisipasi dari kurangnya tenaga penyuluh KB tersebut maka dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak sebagai tenaga penggerak.
"Kami bekerja sama dengan TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan lain sebaginya. Untuk membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait program KB dua anak cukup," katanya.
Jamaludin juga mengaku dengan terbentuknya organisasi perangkan daerah (OPD) yakni Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB di masing-masing kabupaten kota, maka bisa mempercepat penutunan angka TFR.