Baubau (Antaranews Sultra) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mencanangkan program pengembangan kawasan ekowisata berbasis masyarakat pada "focal point" Pantai Nirwana daerah itu, Rabu.
Pencanangan yang dihadiri Bupati Buton, La Bakri, unsur perusahaan BUMN-BUMD, pelaku usaha dan tokoh masyarakat, juga dilakukan penandatangan prasasti oleh Pejabat Gubernur Sultra,Teguh Setyabudi.
Pejabat Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi mengatakan, pengambangan ekowisata berbasis masyarakat itu sudah tepat, karena ke depan pembangunan tersebut memang harus dilaksanakan.
"Saya mengapresiasi dan memotivasi semuanya untuk terus bisa melaksanakan pengembangan ekowisata ini. Dan ini harus ada dukungan peran dari masyarakat dan swasta karena tidak akan mungkin pemerintah berjalan sendiri," ujarnya.
Karena seperti diketahui bersama, kata dia, dalam pelaksanaan pembangunan daerah maupun nasional pemerintah tidak mungkin berjalan berdiri sendiri. Pemerintah harus bersama-sama dengan swasta dan pelaku usaha serta masyarakat kalau ingin pembangunan itu berhasil.
"Kita harus sama-sama sadari bahwa pada umumnya membangun itu relatif mudah apalagi dengan dukungan BUMD, BUMN serta masyarakat. Yang sulit dan menjadi tantangan itu bagaimana menjaga dan mengelola apa yang sudah kita bangun," katanya.
Sebab, kata dia, setelah selesai dibangun tantangannya itu perlu dipikirkan bagaimana menata dan memasarkannya agar orang-orang, baik turis manca negara maupun wisatawan nusantara bisa masuk ke Baubau.
"Jadi pengembangan ekowisata yang sementara kita bangun dan canangkan kalau toh sudah selesai masih perlu dilakukan akselerasi-akselerasi dan harus diperjuangkan. Pemerintah selaku regulator harus berpikir ke depan, jangan kita membangun kemudian mangkrak," ujarnya.
Sementara, Pj Walikota Baubau, Hado Hasina mengatakan, apa yang dilakukan pada focal point Pantai Nirwana ini merupakan salah satu program yang sudah dijamin aturannya oleh undang-undang mulai dari Keppres, Permenkeu hingga Permendagri.
Kata dia, model kolaborasi antara badan usaha dengan pemerintah sesungguhnya bukan hal yang baru dijaman sekarang. Bahkan Presiden memerintahkan untuk mengatasi kekurangan pendanaan, sehingga wajib hukumnya pihaknya menyusun yang rencana anggaran non-APBD.
"Teman-teman kita yang berinvestasi seperti ada Bulog, Pertamina, PDAM, Bank Sultra, Pacific Paint dan lainnya. Dan kita buka pengusaha-pengusaha lokal untuk berinvestasi," ujarnya.
Untuk bisa memiliki bangunan yang telah disiapkan infrastruktur dasarnya itu, kata Hado, pengusaha dapat berinvestasi antara Rp20 juta, namun investor tidak memiliki tanahnya.
"Jadi nanti ada pengelola yang kita harapkan dari manajemen seperti Hotel Sahid. Dan para pengusaha yang berinvestasi bisa mendapatkan sekitar diatas 60 persen dari hasil sewanya," katanya.
Selain swasta, kata dia, pemerintah daerah seperti Kabupaten Buton kalau ingin berinvestasi juga cukup akan dikembalikan sebesar 20 hingga 25 persen ke pemda karena pemda tidak sedang mencari uang.
"Ini adalah salah satu strategi untuk mengatasi atau bangun kemitraan dengan swasta. Jadi inilah wujud yang kita mulai lakukan di Sultra. Pemerintah hanya sebagai regulator pengusaha mendapatkan hasilnya," katanya.
Pada pencanangan itu, juga dilakukan penandatanganan dukungan dari perusahaan BUMD dan BUMN seperti PT Pertamina, PLN, Bank Sultra, Bulog, dan PDAM Baubau.
Pencanangan yang dihadiri Bupati Buton, La Bakri, unsur perusahaan BUMN-BUMD, pelaku usaha dan tokoh masyarakat, juga dilakukan penandatangan prasasti oleh Pejabat Gubernur Sultra,Teguh Setyabudi.
Pejabat Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi mengatakan, pengambangan ekowisata berbasis masyarakat itu sudah tepat, karena ke depan pembangunan tersebut memang harus dilaksanakan.
"Saya mengapresiasi dan memotivasi semuanya untuk terus bisa melaksanakan pengembangan ekowisata ini. Dan ini harus ada dukungan peran dari masyarakat dan swasta karena tidak akan mungkin pemerintah berjalan sendiri," ujarnya.
Karena seperti diketahui bersama, kata dia, dalam pelaksanaan pembangunan daerah maupun nasional pemerintah tidak mungkin berjalan berdiri sendiri. Pemerintah harus bersama-sama dengan swasta dan pelaku usaha serta masyarakat kalau ingin pembangunan itu berhasil.
"Kita harus sama-sama sadari bahwa pada umumnya membangun itu relatif mudah apalagi dengan dukungan BUMD, BUMN serta masyarakat. Yang sulit dan menjadi tantangan itu bagaimana menjaga dan mengelola apa yang sudah kita bangun," katanya.
Sebab, kata dia, setelah selesai dibangun tantangannya itu perlu dipikirkan bagaimana menata dan memasarkannya agar orang-orang, baik turis manca negara maupun wisatawan nusantara bisa masuk ke Baubau.
"Jadi pengembangan ekowisata yang sementara kita bangun dan canangkan kalau toh sudah selesai masih perlu dilakukan akselerasi-akselerasi dan harus diperjuangkan. Pemerintah selaku regulator harus berpikir ke depan, jangan kita membangun kemudian mangkrak," ujarnya.
Sementara, Pj Walikota Baubau, Hado Hasina mengatakan, apa yang dilakukan pada focal point Pantai Nirwana ini merupakan salah satu program yang sudah dijamin aturannya oleh undang-undang mulai dari Keppres, Permenkeu hingga Permendagri.
Kata dia, model kolaborasi antara badan usaha dengan pemerintah sesungguhnya bukan hal yang baru dijaman sekarang. Bahkan Presiden memerintahkan untuk mengatasi kekurangan pendanaan, sehingga wajib hukumnya pihaknya menyusun yang rencana anggaran non-APBD.
"Teman-teman kita yang berinvestasi seperti ada Bulog, Pertamina, PDAM, Bank Sultra, Pacific Paint dan lainnya. Dan kita buka pengusaha-pengusaha lokal untuk berinvestasi," ujarnya.
Untuk bisa memiliki bangunan yang telah disiapkan infrastruktur dasarnya itu, kata Hado, pengusaha dapat berinvestasi antara Rp20 juta, namun investor tidak memiliki tanahnya.
"Jadi nanti ada pengelola yang kita harapkan dari manajemen seperti Hotel Sahid. Dan para pengusaha yang berinvestasi bisa mendapatkan sekitar diatas 60 persen dari hasil sewanya," katanya.
Selain swasta, kata dia, pemerintah daerah seperti Kabupaten Buton kalau ingin berinvestasi juga cukup akan dikembalikan sebesar 20 hingga 25 persen ke pemda karena pemda tidak sedang mencari uang.
"Ini adalah salah satu strategi untuk mengatasi atau bangun kemitraan dengan swasta. Jadi inilah wujud yang kita mulai lakukan di Sultra. Pemerintah hanya sebagai regulator pengusaha mendapatkan hasilnya," katanya.
Pada pencanangan itu, juga dilakukan penandatanganan dukungan dari perusahaan BUMD dan BUMN seperti PT Pertamina, PLN, Bank Sultra, Bulog, dan PDAM Baubau.