Kendari (Antaranews Sultra) - Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial guna menyukseskan Pilgub Sultra 2018 dan persiapan Pemilu 2019, Rabu.
Rakor dibuka Sekretaris Daerah Pemkab Konawe Selatan Sjarif Sajang, antara lain dihadiri Kepala Kesbangpol Hamran Ara, Kasi Intel Kejari Konawe Selatan Ramadhan, Kabag Operasional Polres AKP Jumadir, Danramil-11/Ranomeeto Kapten Inf Salmar, para pimpinan OPD, camat, dan jajaran lainnya di lingkup Pemkab Konawe Selatan.
Rapat tersebut juga untuk mengoordinasikan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai Permendagri Nomor 42 Tahun 2015.
Sekda Sjarif Sajang mengatakan salah satu tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara.
"Oleh karena itu, sebagai pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan maka pelaksanaan PKS merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, dengan melakukan kegiatan secara sistematis, terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik, karena pentingnya hal tersebut maka perlu terus ditingkatkan koordinasi antarlembaga sehingga tercipta sinergitas dalam PKS," katanya.
Ia mencontohkan tentang keterpaduan antarlembaga dan jajaran forkopimda dalam mengawal dan menciptakan keamanan dan ketertiban, pilkades serentak di 125 desa pada 25 kecamatan se-Konawe Selatan yang telah berjalan secara demokratis dan kondusif.
Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sinergi tersebut, sedangkan pada masa mendatang perlu ditingkatkan kerja sama itu.
"Apalagi Tahun 2018 ini akan digelar pilgub sehingga sebagai pemerintah dan forkopimda sedini mungkin perlu melakukan langkah-langkah preventif agar dapat terlaksana dengan baik dan sukses, mengantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai konflik sosial yang bisa saja datang sebelum dan sesudah pelaksanaan pilgub maupun pileg karena bentuk ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan," kata Sjarif.
Rakor dibuka Sekretaris Daerah Pemkab Konawe Selatan Sjarif Sajang, antara lain dihadiri Kepala Kesbangpol Hamran Ara, Kasi Intel Kejari Konawe Selatan Ramadhan, Kabag Operasional Polres AKP Jumadir, Danramil-11/Ranomeeto Kapten Inf Salmar, para pimpinan OPD, camat, dan jajaran lainnya di lingkup Pemkab Konawe Selatan.
Rapat tersebut juga untuk mengoordinasikan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai Permendagri Nomor 42 Tahun 2015.
Sekda Sjarif Sajang mengatakan salah satu tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara.
"Oleh karena itu, sebagai pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan maka pelaksanaan PKS merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, dengan melakukan kegiatan secara sistematis, terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik, karena pentingnya hal tersebut maka perlu terus ditingkatkan koordinasi antarlembaga sehingga tercipta sinergitas dalam PKS," katanya.
Ia mencontohkan tentang keterpaduan antarlembaga dan jajaran forkopimda dalam mengawal dan menciptakan keamanan dan ketertiban, pilkades serentak di 125 desa pada 25 kecamatan se-Konawe Selatan yang telah berjalan secara demokratis dan kondusif.
Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sinergi tersebut, sedangkan pada masa mendatang perlu ditingkatkan kerja sama itu.
"Apalagi Tahun 2018 ini akan digelar pilgub sehingga sebagai pemerintah dan forkopimda sedini mungkin perlu melakukan langkah-langkah preventif agar dapat terlaksana dengan baik dan sukses, mengantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai konflik sosial yang bisa saja datang sebelum dan sesudah pelaksanaan pilgub maupun pileg karena bentuk ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan," kata Sjarif.