Kendari (Antaranews Sultra) - Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Teguh Setyabudi meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding - MoU) perdagangan antarprovinsi bersama dengan 33 provinsi lainnya di seluruh Indonesia.
Penandatanganan MOU dilaksanakan Pj Gubernur Sultra didampingi Asisten I Pemprov Sultra Sarifudin Safaa serta Kepala Dinas Perindag Provinsi Sultra Sitti Saleha pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Teguh Setyabudi dari Bandung mengatakan tujuan MoU itu adalah sebagai upaya peningkatan nilai transaksi perdagangan komoditas dan produk unggulan antardaerah dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antarprovinsi.
"Penandatanganan MoU ini untuk mewujudkan kelancaran arus informasi dan distribusi komoditas produk unggulan dalam rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan masing-masing daerah," katanya.
Menurut dia, ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah menjalankan fungsi pertukaran informasi komoditas dan produk unggulan perdagangan.
"Termasuk peningkatan nilai transaksi perdagangan, meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, kehutanan, pertambangan, dan ekonomi kreatif," katanya.
Ia menambahkan, setiap provinsi sepakat untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan komoditas dan produk unggulan serta memfasilitasi dan memediasi kerja sama perdagangan komoditas dan produk unggulan antardaerah.
Penandatanganan MOU dilaksanakan Pj Gubernur Sultra didampingi Asisten I Pemprov Sultra Sarifudin Safaa serta Kepala Dinas Perindag Provinsi Sultra Sitti Saleha pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Teguh Setyabudi dari Bandung mengatakan tujuan MoU itu adalah sebagai upaya peningkatan nilai transaksi perdagangan komoditas dan produk unggulan antardaerah dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antarprovinsi.
"Penandatanganan MoU ini untuk mewujudkan kelancaran arus informasi dan distribusi komoditas produk unggulan dalam rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan masing-masing daerah," katanya.
Menurut dia, ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah menjalankan fungsi pertukaran informasi komoditas dan produk unggulan perdagangan.
"Termasuk peningkatan nilai transaksi perdagangan, meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, kehutanan, pertambangan, dan ekonomi kreatif," katanya.
Ia menambahkan, setiap provinsi sepakat untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan komoditas dan produk unggulan serta memfasilitasi dan memediasi kerja sama perdagangan komoditas dan produk unggulan antardaerah.