Kendari (Antaranews Sultra) - Wakil Ketua Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Husein Mahmud, meminta pemerintah kota atau dinas terkait untuk melakukan sosialisasi tentang asuransi pertanian di daerah itu.
"Berdasarkan laporan yang kami terima ternyata belum ada lahan pertanian di daerah ini yang masuk program asuransi pertanian," kata Husein Mahmud, di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan, dari laporan tersebut ternyata petani kurang memahami pentingnya program asuransi pertanian sehingga mereka belum berpikir untuk ikut program itu.
"Inilah yang harus disosialisasikan agar lahan petani sekitar 850 hektare di Kendari bisa terlindungi ketika terjadi gagal panen melalui asuransi tersebut," katanya.
Menurut dia, program asuransi pertanian tersebut sangat bermanfaat untuk petani, terutama pada kondisi cuaca ekstrim saat ini sehingga diprediksi membuat potensi gagal panen semakin tinggi.
"Sehingga kalau gagal panen maka petani tidak kehilangan gairah untuk menggarap kembali sawahnya, karena biaya produksi bisa tergantikan melalui asuransi," katanya.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kendari, Siti Ganef, menjelaskan untuk asuransi lahan pertanian itu, pemerintah melalui APBN memberikan subsidi, hingga untuk satu hektar lahan, petani hanya membayar premi sebesar Rp36 ribu.
"Polanya, pemerintah menanggung 80 persen pembayaran premi sedangkan 20 persen ditanggung oleh petani yang bersangkutan. Besaran premi yang harus dibayar yakni Rp180 ribu per hektare. Pemerintah menanggung Rp144 ribu sedangkan petani membayar Rp36.000," katanya.
Manfaatnya kata Ganef, bila terjadi gagal panen, petani berhak mendapatkan Rp6 juta per hektare.
"Berdasarkan laporan yang kami terima ternyata belum ada lahan pertanian di daerah ini yang masuk program asuransi pertanian," kata Husein Mahmud, di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan, dari laporan tersebut ternyata petani kurang memahami pentingnya program asuransi pertanian sehingga mereka belum berpikir untuk ikut program itu.
"Inilah yang harus disosialisasikan agar lahan petani sekitar 850 hektare di Kendari bisa terlindungi ketika terjadi gagal panen melalui asuransi tersebut," katanya.
Menurut dia, program asuransi pertanian tersebut sangat bermanfaat untuk petani, terutama pada kondisi cuaca ekstrim saat ini sehingga diprediksi membuat potensi gagal panen semakin tinggi.
"Sehingga kalau gagal panen maka petani tidak kehilangan gairah untuk menggarap kembali sawahnya, karena biaya produksi bisa tergantikan melalui asuransi," katanya.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kendari, Siti Ganef, menjelaskan untuk asuransi lahan pertanian itu, pemerintah melalui APBN memberikan subsidi, hingga untuk satu hektar lahan, petani hanya membayar premi sebesar Rp36 ribu.
"Polanya, pemerintah menanggung 80 persen pembayaran premi sedangkan 20 persen ditanggung oleh petani yang bersangkutan. Besaran premi yang harus dibayar yakni Rp180 ribu per hektare. Pemerintah menanggung Rp144 ribu sedangkan petani membayar Rp36.000," katanya.
Manfaatnya kata Ganef, bila terjadi gagal panen, petani berhak mendapatkan Rp6 juta per hektare.