Kendari, Antara Sultra - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara menggelar Media Workshop yang melibatkan para kepala bagian humas se-provinsi dan beberapa media cetak, elektronik dan online di Kendari.
Kepala BPK Perwakilan Sultra Widyatmantoro saat membuka kegiatan Workshop di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan selain untuk mensosialisasikan Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik juga sekaligus bisa memahami tugas dan fungsi serta wewenang BPK.
"Kegiatan workshop seperti ini, sudah yang sekian kali dilakukan khususnya dengan media yangh ada di Kendari. Sementara untuk kehadiran para humas dari kabupaten kota se-Sultra, baru pertama dilakukan," ujarnya Widyatmantoro yang didampingi Kasubag Humas BPK Perwakilan Sultra Nur Kurniawan.
Dalam kegiatan media Workshop, sebelum dilakukan diskusi dan tanya jawab diawali dengan pemberian materi dari pihak BPK yang dalam hal ini dibawakan Kepala Subauditor Sulawesi Tenggara II, Dadek Nanderman dengan tema `Mencapai opini terbaik (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah` dan Kasubag Humas Nur Kurniawan dengan tema `Keterbukaan Informasi Publik tentang LHP BPK.
Ia mengatakan, bahwa BPK dalam penyediaan informasi publik baik untuk informasi maupun diumumkan telah disediakan melalui situs website BPK Pusat maupun situd BPK Perwakilan.
"Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala antar lain, profil BPK, rencana strategis, struktur organisasi, penerimaan CPNS BPK, jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPK," ujar Kurniawan.
Sedangkan informasi yang dikecualikan atau yang tidak dapat dipublikasi melalui media di antaranya menyangkut management letter pemeriksaan, LHP yang belum diserahkan kepada lembaga perwakilan, NPWP pegawai, nomor rekening pegawai serta sistem keamanan elektronik.
Ia juga menambahkan bahwa selama ini, kemitraan BPK dengan sejumlah media sudah berjalan dengan baik terutama mengenai pemberian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi menyangkut LHP BPK, peraturan BPK, daftar informasi publik BPK dan layanan lainnya.
Sementara itu salah seorang peserta yang juga Kabag Humas Kabupaten Konawe Kepulauan, Arsad mengatakan, kegiatan workshop kali ini diharapkan berkesinambungan, sehingga kinerja humas di daerah terkait pemberian informasi kepada setiap media menyangkup LHP BPK tidak salah menginformasikan, sebab tidak semua dari hasil LHP BPK itu bisa dipublikasi.
Kepala BPK Perwakilan Sultra Widyatmantoro saat membuka kegiatan Workshop di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan selain untuk mensosialisasikan Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik juga sekaligus bisa memahami tugas dan fungsi serta wewenang BPK.
"Kegiatan workshop seperti ini, sudah yang sekian kali dilakukan khususnya dengan media yangh ada di Kendari. Sementara untuk kehadiran para humas dari kabupaten kota se-Sultra, baru pertama dilakukan," ujarnya Widyatmantoro yang didampingi Kasubag Humas BPK Perwakilan Sultra Nur Kurniawan.
Dalam kegiatan media Workshop, sebelum dilakukan diskusi dan tanya jawab diawali dengan pemberian materi dari pihak BPK yang dalam hal ini dibawakan Kepala Subauditor Sulawesi Tenggara II, Dadek Nanderman dengan tema `Mencapai opini terbaik (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah` dan Kasubag Humas Nur Kurniawan dengan tema `Keterbukaan Informasi Publik tentang LHP BPK.
Ia mengatakan, bahwa BPK dalam penyediaan informasi publik baik untuk informasi maupun diumumkan telah disediakan melalui situs website BPK Pusat maupun situd BPK Perwakilan.
"Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala antar lain, profil BPK, rencana strategis, struktur organisasi, penerimaan CPNS BPK, jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPK," ujar Kurniawan.
Sedangkan informasi yang dikecualikan atau yang tidak dapat dipublikasi melalui media di antaranya menyangkut management letter pemeriksaan, LHP yang belum diserahkan kepada lembaga perwakilan, NPWP pegawai, nomor rekening pegawai serta sistem keamanan elektronik.
Ia juga menambahkan bahwa selama ini, kemitraan BPK dengan sejumlah media sudah berjalan dengan baik terutama mengenai pemberian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi menyangkut LHP BPK, peraturan BPK, daftar informasi publik BPK dan layanan lainnya.
Sementara itu salah seorang peserta yang juga Kabag Humas Kabupaten Konawe Kepulauan, Arsad mengatakan, kegiatan workshop kali ini diharapkan berkesinambungan, sehingga kinerja humas di daerah terkait pemberian informasi kepada setiap media menyangkup LHP BPK tidak salah menginformasikan, sebab tidak semua dari hasil LHP BPK itu bisa dipublikasi.