Kendari, Antara Sultra - Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, terus mengembangkan komoditas padi organik daerah itu hingga produksi beras organik mencapai 200 ton per tahun saat ini.
Bupati Buton Utara Abu Hasan di Kendari, Kamis, mengatakan produksi beras organik itu berasal dari luas lahan tanam atau pengembangan saat ini 100 hektare.
"Produksi padi organik saat ini rata-rata dua ton beras per hektare," katanya.
Menurut Abu Hasan, produksi tersebut baru bisa memenuhi kebutuhan lokal dan regional, di sisi lain permintaan nasional dan luar negeri sudah banyak.
"Kami belum bisa memenuhi semua permintaan nasional dan internasional seperti eropa dan timur tengah itu karena produksi masih terbatas," katanya.
Untuk merangsang para petani dalam memperluas dan meningkatkan produksi padi organik tersebut katanya, maka pemerintah memberikan stimulan sebesar Rp3 juta per hektare untuk biaya pengolahan kepada petani.
"Dengan cara ini, masyarakat akan terdorong untuk memanfaatkan lahan tidur yang masih ada untuk menanami padi organik," katanya.
Cara lain meningkatkan produksi padi atau beras organik tersebut kata Abu Hasan, yakni menjadikan pertanian organik tersebut menjadi sebuah gerakan masyarakat di desa.
"Setiap desa diberi target untuk menanam sekian hektare melalui dana desa. Kami juga memberikan dana operasional kepada camat sebesar dana yang diterima desa. Karena bagaimana caranya camat mau berkerja kalau tidak memliki dana, atau dana desa lebih besar dari camat," katanya.
Ia mengaku, akan terus meningkatkan alokasi dana kepada kecamatan untuk membantu pengembangan pertanian organik jika dana desa juga mengalami penambahan.
"Kalau desa menerima dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun, saya juga akan alokasikan dana ke kecamatan sebesar Rp1 miliar per tahun," katanya.
Bupati Buton Utara Abu Hasan di Kendari, Kamis, mengatakan produksi beras organik itu berasal dari luas lahan tanam atau pengembangan saat ini 100 hektare.
"Produksi padi organik saat ini rata-rata dua ton beras per hektare," katanya.
Menurut Abu Hasan, produksi tersebut baru bisa memenuhi kebutuhan lokal dan regional, di sisi lain permintaan nasional dan luar negeri sudah banyak.
"Kami belum bisa memenuhi semua permintaan nasional dan internasional seperti eropa dan timur tengah itu karena produksi masih terbatas," katanya.
Untuk merangsang para petani dalam memperluas dan meningkatkan produksi padi organik tersebut katanya, maka pemerintah memberikan stimulan sebesar Rp3 juta per hektare untuk biaya pengolahan kepada petani.
"Dengan cara ini, masyarakat akan terdorong untuk memanfaatkan lahan tidur yang masih ada untuk menanami padi organik," katanya.
Cara lain meningkatkan produksi padi atau beras organik tersebut kata Abu Hasan, yakni menjadikan pertanian organik tersebut menjadi sebuah gerakan masyarakat di desa.
"Setiap desa diberi target untuk menanam sekian hektare melalui dana desa. Kami juga memberikan dana operasional kepada camat sebesar dana yang diterima desa. Karena bagaimana caranya camat mau berkerja kalau tidak memliki dana, atau dana desa lebih besar dari camat," katanya.
Ia mengaku, akan terus meningkatkan alokasi dana kepada kecamatan untuk membantu pengembangan pertanian organik jika dana desa juga mengalami penambahan.
"Kalau desa menerima dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun, saya juga akan alokasikan dana ke kecamatan sebesar Rp1 miliar per tahun," katanya.