Kendari, Antara Sultra - Realisasi serapan anggaran dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hingga September 2017 sudah mencapai 55 persen.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sulawesi Tenggara, Isma di Kendari, Rabu, mengatakan realisasi pelaksanaan program kerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) cukup menggembirakan.
"Secara umum progres SKPD cukup baik namun ada yang melambat dan ada yang melaju signifikan. Tetapi optimistis anggaran terserap sesuai target tahun 2017," kata Isma.
Jika pembiayaan kegiatan proyek yang dikelolah SKPD sudah dicairkan kepada masing-masing rekanan pemenang tender maka pastilah serapan meningkat signifikan.
"Hasil pengecekan setelah evaluasi serapan anggaran Agustus 2017, ternyata SKPD baru mencairkan anggaran belanja pengadaan yang kecil-kecil, yakni puluhan juta hingga Rp100 juta," ujar Isma.
Resiko dari keterlambatan serapan anggaran yang mendapat perhatian serius dari pimpinan berujung pada penundaan pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Ganjaran bagi SKPD yang minim serapan anggaran adalah penundaan pencairan tunjangan penghasilan. Nampaknya ganjaran tersebut memicu semangat SKPD mempercepat realisasi pelaksanaan program," katanya.
Ketua Komisi B DPRD Sultra Syamsul Ibrahim mengimbau pimpinan SKPD maupun badan kantor fokus menjalankan program kerja yang sudah disepakati dengan legislatif.
"Kalau ditilik secara cermat tidak ada alasan mendasar serapan anggaran terlambat karena anggaran belanja 2017 disepakati Desember 2016," kata Syamsul, politikus PAN.
Pengalaman masa lalu, kata dia, kinerja SKPD dipenghujung tahun anggaran akan terganggu dengan perencanaan pengusulan program anggaran tahun 2018 yang dijadwalkan Oktober 2017.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sulawesi Tenggara, Isma di Kendari, Rabu, mengatakan realisasi pelaksanaan program kerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) cukup menggembirakan.
"Secara umum progres SKPD cukup baik namun ada yang melambat dan ada yang melaju signifikan. Tetapi optimistis anggaran terserap sesuai target tahun 2017," kata Isma.
Jika pembiayaan kegiatan proyek yang dikelolah SKPD sudah dicairkan kepada masing-masing rekanan pemenang tender maka pastilah serapan meningkat signifikan.
"Hasil pengecekan setelah evaluasi serapan anggaran Agustus 2017, ternyata SKPD baru mencairkan anggaran belanja pengadaan yang kecil-kecil, yakni puluhan juta hingga Rp100 juta," ujar Isma.
Resiko dari keterlambatan serapan anggaran yang mendapat perhatian serius dari pimpinan berujung pada penundaan pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Ganjaran bagi SKPD yang minim serapan anggaran adalah penundaan pencairan tunjangan penghasilan. Nampaknya ganjaran tersebut memicu semangat SKPD mempercepat realisasi pelaksanaan program," katanya.
Ketua Komisi B DPRD Sultra Syamsul Ibrahim mengimbau pimpinan SKPD maupun badan kantor fokus menjalankan program kerja yang sudah disepakati dengan legislatif.
"Kalau ditilik secara cermat tidak ada alasan mendasar serapan anggaran terlambat karena anggaran belanja 2017 disepakati Desember 2016," kata Syamsul, politikus PAN.
Pengalaman masa lalu, kata dia, kinerja SKPD dipenghujung tahun anggaran akan terganggu dengan perencanaan pengusulan program anggaran tahun 2018 yang dijadwalkan Oktober 2017.